Gara-gara Material Gapura Dipindahkan, Audit Pataraksa Bisa Terhambat

Reporter: Eep F |

Editor: Eep F |

Selasa , 09 Jan 2024 - 21:00

Robohnya gapura pada Alun-alun Pataraksa menjadi pintu masuk proses audit secara menyeluruh dan tuntas.-andri wiguna-radar cirebon

Kedua, kata Bambang, pihaknya mendorong agar APH atau apparat penegak hukum bisa terlibat aktif dalam pengawasan pekerjaan tersebut. Baik saat pelaksanaan ataupun sesudahnya. Dengan adanya pengawasan ketat dari penegak hukum maka bisa meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang nantinya merugikan keuangan negara.

Terlebih, menurut Bambang, ia membaca statement Bupati Cirebon yang kecewa karena melihat konstruksi gapura yang kacau dan kurang besi. “Ini harus jadi momentum APH bergerak masuk, agar nanti terlihat seperti apa pelaksanaan proyek di daerah kita. Siapa-siapa yang terlibat harus dimintai keterangan, agar ketahuan penyebab pasti insiden ini. Bupati saja sampai ngomong kurang besi,” imbuhnya.

Selain itu, kata Bambang, dengan kejadian ini Pemprov Jawa Barat harus melakukan evaluasi terkait program- program prioritas yang dilaksanakan di daerah. Jangan sampai, niat baik dari Pemprov Jawa Barat membangun daerah tapi tanpa pengawasan dan evaluasi.

Proyek Pataraksa, kata Bambang, bersumber penuh dari Provinsi Jawa Barat. “Ini catatan untuk pemprov juga, untuk program-program prioritas di daerah sudah seperti apa evaluasinya? Ini insiden serius, kualitas bangunannya kini jadi pertanyaan,” katanya.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon juga sudah bergerak melakukan pendalaman dengan mengumpulkan bahan keterangan atau pulbaket dan pengumpulan data atau puldata.

Hal tersebut disampaikan Kasi Intel Kejari Kabupaten Cirebon Ivan Yoko Wibowo. Menurut dia, hasil dari pulbaket dan puldata tersebut belum bisa disampaikan kepada publik. Hal itu akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut untuk tim Kejaksaan.

“Pulbaket dan puldata ini konotasinya bukan kita harus memanggil orang untuk diperiksa. Bisa juga kita yang turun memghimpun data. Yang jelas terkait Pataraksa, sudah kita lakukan (pulbaket dan puldata). Tapi tentu hasilnya belum bisa kita sampaikan," ujar Ivan kepada Radar Cirebon, Kamis 4 Januari 2024.

Diterangkan Ivan, terkait penyebab ambruknya gapura tersebut pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah hal tersebut karena force majeur atau hal lainnya. Saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan terkait insiden tersebut. “Semua kemungkinan kita dalami. Nanti dari hasil pendalaman itu baru kita simpulkan, langkah apa yang akan kita ambil," imbuhnya.

Kejaksaan, kata Ivan, tak melakukan pendampingan terhadap proyek Alun-alun Pataraksa. Kejaksaan tahun 2023 hanya melakukan pendampingan pada dua proyek di Kabupaten Cirebon, yakni GOR Watubelah dan TPAS Kubangdeleg.

Di akhir pembicaraan, Ivan menyebut hanya fokus pada aspek hukum terkait Pataraksa saja. Ia pun memastikan kejaksaan akan berlaku profesional dan terbuka dalam persoalan tersebut. “Kami tidak melihat siapa dan apanya, kita fokus di aspek hukumnya saja. Selama kita benar, jangan takut. Kejaksaan akan profesional menangani persoalan ini," ungkapnya. (dri)

gara-gara material gapura dipindahkan, audit pataraksa bisa terhambat                            pemindahan material gapura yang roboh di alun-alun pataraksa ternyata bisa menghambat proses audit. hal ini disesalkan inspektur kabupaten cirebon, drs iyan ediyana mm msi.
“harusnya jangan diangkutin dulu materialnya.tunggu audit dan pemeriksaan agar ketahuan apakah speknya sesuai atau tidak. sehingga nanti bisa disimpulkan, kesalahannya apakah di perencanaan atau ketika pelaksanaan," ujar iyan ediyana saat dikonfirmasi radar cirebon, selasa 9 januari 2024. 
menurutnya, tidak adanya material gapura di lokasi akan menyulitkan proses audit. “kalau materialnya tidak ada, bagaimana kita akan lakukan audit? tentu ini jadi kendala," katanya.
pihaknya, kata iyan, tidak pernah meminta pihak manapun untuk memindahkan material gapura itu ke tempat lain. “saya kaget ketika mendapati tkp sudah bersih dari puing runtuhan. kok sudah bersih? kan mau diaudit," ungkapnya.
baca juga:sisa material dibersihkan, gapura pataraksa belum jelas kapan diperbaiki 
seperti diketahui, seluruh pembangunan alun-alun pataraksa tahap ii sudah dibayar. termasuk gapura yang ambruk beberapa waktu lalu. harusnya, kegiatan pembersihan puing dan material yang sudah dibayar tersebut harus seizin dan atas perintah pemkab cirebon, karena barang dan puing yang dibersihkan itu milik pemkab cirebon.
kasus ini juga menarik perhatian pengamat dan aktivis cirebon timur, rizky pratama. “ini ada yang menarik. gapura ini kan sudah dibayar, terus materialnya dibawa ke mana? siapa yang memerintahkan? kan harus jelas dulu," ujarnya.
menurut dia, harusnya perintah yang dilaksanakan dalam bentuk resmi, baik melalui surat atau dokumen klausul kontrak. “kalau ada perintah bangun ulang, itu ketentuan dalam apa? ada surat atau dokumennya gak. karena ini kan pakai duit negara, bukan uang pribadi jadi harus jelas dasarnya agar tidak melanggar aturan," imbuhnya.
terlebih jika pihak terkait memerlukan material puing tersebut sebagai salah satu bahan untuk audit maupun kebutuhan lainnya yang terkait penanganan lanjutan ambruknya gapura pataraksa. “sekarang kalau polisi, kejaksaan atau inspektorat mau periksa, barangnya sudah tidak ada, kan jadi repot," jelasnya.
baca juga:rencana bangun ulang gapura pataraksa, dlh tunggu arahan inspektorat
sebelumnya, anggota dprd jawa barat, bambang mujiarto st, mendesak agar penanganan insiden ambruknya gapura pataraksa dilakukan dengan serius sehingga tak terulang di kemudian hari. 
ia pun memberikan beberapa catatan terkait ambruknya gapura tersebut. pertama, bambang memberikan nilai minus untuk pelaksana proyek yang pada kenyataannya apa yang dikerjakan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan.
“ini tentu membuat kita kecewa, baru diresmikan kok bisa kejadian seperti ini? kami mendesak ada audit menyeluruh yang dilakukan terhadap proyek ini, baik untuk tahap pertama maupun tahap kedua,” ujar bambang.
audit ini nantinya diharapkan bisa memberikan gambaran secara rinci apakah penggunaan anggaran dalam proyek itu sudah sesuai atau belum. sehingga jika nanti muncul temuan atau hal-hal yang tak sesuai, bisa segera diambil tindakan yang tepat.
kedua, kata bambang, pihaknya mendorong agar aph atau apparat penegak hukum bisa terlibat aktif dalam pengawasan pekerjaan tersebut. baik saat pelaksanaan ataupun sesudahnya. dengan adanya pengawasan ketat dari penegak hukum maka bisa meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang nantinya merugikan keuangan negara.
baca juga:candi bentar, gerbang atau gapura khas cirebon yang bernilai sejarah tinggi
terlebih, menurut bambang, ia membaca statement bupati cirebon yang kecewa karena melihat konstruksi gapura yang kacau dan kurang besi. “ini harus jadi momentum aph bergerak masuk, agar nanti terlihat seperti apa pelaksanaan proyek di daerah kita. siapa-siapa yang terlibat harus dimintai keterangan, agar ketahuan penyebab pasti insiden ini. bupati saja sampai ngomong kurang besi,” imbuhnya.
selain itu, kata bambang, dengan kejadian ini pemprov jawa barat harus melakukan evaluasi terkait program- program prioritas yang dilaksanakan di daerah. jangan sampai, niat baik dari pemprov jawa barat membangun daerah tapi tanpa pengawasan dan evaluasi. 
proyek pataraksa, kata bambang, bersumber penuh dari provinsi jawa barat. “ini catatan untuk pemprov juga, untuk program-program prioritas di daerah sudah seperti apa evaluasinya? ini insiden serius, kualitas bangunannya kini jadi pertanyaan,” katanya.
sementara itu, kejaksaan negeri kabupaten cirebon juga sudah bergerak melakukan pendalaman dengan mengumpulkan bahan keterangan atau pulbaket dan pengumpulan data atau puldata.
baca juga:alun-alun kejaksan masih dibuka untuk umum,dijaga satlinmas, pastikan tak ada yang naik gapura
hal tersebut disampaikan kasi intel kejari kabupaten cirebon ivan yoko wibowo. menurut dia, hasil dari pulbaket dan puldata tersebut belum bisa disampaikan kepada publik. hal itu akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut untuk tim kejaksaan.
“pulbaket dan puldata ini konotasinya bukan kita harus memanggil orang untuk diperiksa. bisa juga kita yang turun memghimpun data. yang jelas terkait pataraksa, sudah kita lakukan (pulbaket dan puldata). tapi tentu hasilnya belum bisa kita sampaikan," ujar ivan kepada radar cirebon, kamis 4 januari 2024.
diterangkan ivan, terkait penyebab ambruknya gapura tersebut pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah hal tersebut karena force majeur atau hal lainnya. saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan terkait insiden tersebut. “semua kemungkinan kita dalami. nanti dari hasil pendalaman itu baru kita simpulkan, langkah apa yang akan kita ambil," imbuhnya.
kejaksaan, kata ivan, tak melakukan pendampingan terhadap proyek alun-alun pataraksa. kejaksaan tahun 2023 hanya melakukan pendampingan pada dua proyek di kabupaten cirebon, yakni gor watubelah dan tpas kubangdeleg.
di akhir pembicaraan, ivan menyebut hanya fokus pada aspek hukum terkait pataraksa saja. ia pun memastikan kejaksaan akan berlaku profesional dan terbuka dalam persoalan tersebut. “kami tidak melihat siapa dan apanya, kita fokus di aspek hukumnya saja. selama kita benar, jangan takut. kejaksaan akan profesional menangani persoalan ini," ungkapnya. (dri)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 10 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan