Tantangan Keterbatasan Lahan di Kawasan Perkotaan: Upaya Pemenuhan RTH

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Rabu , 15 Jan 2025 - 18:48

Ilustrasi RTH.--Freepik

BACA JUGA:Pedagang Pilih Tidak Jualan

RENCANA RTH DI KOTA CIREBON

Perhitungan RTH publik di Kota Cirebon sudah dilakukan dengan beberapa versi dan menghasilkan presentase yang berbeda.

Perhitungan ini berdasarkan pada rencana pola ruang, merupakan ruang atau lahan yang direncanakan menjadi RTH yang terdapat syarat clear and clean yaitu lahan milik pemerintah, tidak terdapat permasalahan di lahan tersebut, serta bukan lahan milik perseorangan.

Perhitungan RTH yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 menghasilkan prosentase 6.92%, sedangkan jika menggunakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 juga menunjukkan dua versi yang berbeda.

Versi pertama tanpa menggunakan IHBI adalah 17.25%, untuk yang versi kedua menggunakan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) adalah metode perhitungan RTH dengan menilai kualitas ruang berdasarkan fungsi ekologis dan sosial, mendapatkan prosentase yang relatif besar yaitu 20.09%.

Perhitungan tersebut berbeda dengan kondisi eksisting saat ini, jika dilihat kondisi sekarang bahwa masih banyak lahan di Kota Cirebon yang masih berupa kebun atau pepohonan, yang secara teknis juga bisa disebut sebagai RTH.

Namun karena status lahan kebun atau pepohonan tersebut merupakan milik perseorangan maka tidak bisa direncanakan menjadi RTH.

Dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021-2041, baik pada batang tubuh dan lampiran sudah direncanakan untuk perwujudan zona Ruang Terbuka Hijau, antara lain Peningkatan kualitas dan/atau refungsi RTH Kota melalui penataan dan penghijauan kembali, kemudia pembebasan lahan RTH untuk pemenuhan 20% yang tersebar di seluruh kecamatan, penataan lanskap, vegetasi, dan penyediaan fasilitas pendukung RTH, pemeliharaan RTH yang sudah ada, serta pengendalian dan pengawasan zona RTH.

Perencanaan ini diuraikan dalam waktu pelaksanaan selama 20 tahun, namun dalam praktek konkritnya untuk dapat mewujudkan ini diperlukan sinergitas seluruh stakeholder baik dari tingkat pusat, Provinsi, dan Kota.

Komitmen kepala daerah terpilih juga sangat menentukan kebijakan pemenuhan RTH di Kota Cirebon kedepannya, serta kolaborasi antar stakeholder juga sangat perlu terjalin dengan baik dan berkelanjutan.

Pemenuhan RTH di Kota Cirebon harus diupayakan dengan baik. Pemenuhan RTH publik secara kualitas perlu diuraikan dengan jelas bagaimana alternatif-alternatif yang dapat dipilih oleh Pemerintah Daerah agar secara konkret bisa diimplementasikan.

Dengan laju pembangunan kota yang tinggi dengan keterbatasan lahan kota, maka upaya pemenuhan RTH publik disamping secara kuantitas dengan luas hamparan lahan, dapat disubstitusi secara kualitas dengan beberapa alternatif yang didapatkan dari hasil kajian ini.

tantangan keterbatasan lahan di kawasan perkotaan: upaya pemenuhan rth                            oleh: aditia m. kusuma*
terbitnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang mengamanatkan bahwa rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota. 
secara teknis diatur secara rinci dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan rencana detail tata ruang. 
dalam implementasinya sampai dengan saat ini, faktanya masih sangat jarang kota-kota di indonesia yang bisa memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau (rth) publik minimum 20%, bahkan sangat sulit untuk dapat direalisasikan.
baca juga:menagih janji politik kepala daerah jabar
penataan kota-kota yang bukan dari lahan kosong melainkan sudah dalam eksisting terbangun padat, disertai dengan terbatasnya luas lahan kota-kota di indonesia yang berbanding terbalik dengan pesatnya hantaman iklim investasi perkotaan, merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan rth publik 20% secara spasial.
di dalam rth publik 20% itu sendiri secara plotting harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain status lahan yang diwajibkan aset pemerintah daerah, kondisi eksisting tidak ada bangunan apapun yang berdiri di atas lahan, serta bukan lahan milik masyarakat dan/atau sudah ada terbit izin pemanfaatan lahan. 
keterbatasan pemerintah daerah dengan berbagai regulasi yang ada, berdampak pada tidak terpenuhinya ketentuan tersebut untuk mencapai rth publik 20%.
dari data aset yang tidak lengkap secara administrasi sehingga mengakibatkan banyak aset yang lepas kepemilikannya, banyaknya bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas lahan pemerintah daerah, pesatnya investasi pembangunan karena kemudahan mengurus perizinan berdampak pada meroketnya harga lahan di perkotaan, dan dengan keterbatasan program dan anggaran.
baca juga:warga binaan lapas panen perdana telur ayam 
sehingga upaya pemerintah daerah untuk memenuhi penyediaan rth publik melalui pengadaan/pembelian lahan menjadi sangat jauh dari realisasi. persoalan-persoalan ini sangat umum ditemukan baik di kota besar sampai dengan kota-kota sekunder di indonesia.
berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk dapat memberikan stimulan bagi pemerintah daerah agar dapat memenuhi rth publik 20%, namun sampai saat ini belum ada secara konkret berhasil. khususnya jika penyediaan rth secara hamparan atau spasial, akan sangat sulit untuk dilakukan.
regulasi ruang terbuka hijau (rth)
merespons kesulitan yang dialami kota-kota di indonesia ini, yang terjadi juga di kota cirebon, pemerintah pusat melalui kementerian agraria dan tata ruang menerbitkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 14 tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. 
baca juga:puskesmas panyingkiran programkan “buru pisang”
peraturan menteri tersebut untuk memberikan alternatif pemenuhan rth yang bukan saja secara kuantitas spasial melainkan secara kualitasnya juga, berisi perhitungan indeks hijau biru dan tipologi-tipologi tertentu yang memungkinan permukaan dengan paving block, roof top/vertical garden, tanaman di dalam pot, dan lain sebagainya dapat diklasifikasikan menjadi rth.
berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 14 tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, ruang terbuka hijau (rth) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. menurut rahmy, dkk (2012) beberapa faktor penting dalam pertimbangan kebutuhan ruang terbuka hijau di perkotaan adalah:
a. faktor ekologi kota berupa peningkatan proporsi rth kota sebagai penyeimbang proporsi area terbangun, sebagai area resapan air hujan, rth sebagai penjaga kesetabilan tanah, rth yang terintegrasi dengan sistem drainase dan pengolahan limbah rumah tangga
b. faktor ruang kota-fisik berupa terbentuknya tipologi rth kota dalam hierarki berdasarkan skala lingkungan pelayanan, ukuran luas dan aktivitas yang di wadahi serta rth kota yang terintegrasi dengan jaringan sirkulasi kawasan
baca juga:karnaval busana adat sunda hingga baksos
c. faktor ruang kota-non fisik beruapa tersedianya rth pada skala lingkungan minimal dalam setiap radius pejalan kaki dan tersedianya rth sebagai ruang interaksi yang sesuai dengan pola berhuni warga.
terdapat beberapa pertimbangan penyediaan dan pemanfaatan rth yang diuraikan menjadi aspek fungsi dengan dilengkapi keterangan secara rinci.
pertama terdapat aspek ekologis, yaitu rth memiliki fungsi sebagai penghasil oksigen, bagian paru-paru kota, pengatur iklim mikro, peneuh, penyerap air hujan, penyedia habitat vegetasi dan satwa, penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah, penahan angin, serta peredam kebisingan. 
selanjutnya terdapat aspek resapan air yang memiliki fungsi area penyedia resapan air, area penyedia pengisian air tanah, dan pengendali banjir.
baca juga:ditargetkan tahun ini ratusan aset pemkab disertifikatkan
tidak lepas jug aspek ekonomi yang berpengaruh pada pemberi jaminan peningkatan nilai tanah, pemberi nilai tambah lingkungan kota, dan penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.
aspek sosial budaya menjadikan rth sebagai penyedia ruang interaksi masyarakat, penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga, penyedia ruang ekspresi budaya, pemertahanan aspek historis, penyedia ruang kreativitas dan produktivitas, penyedia ruang dan obyek pendidikan, penelitian, dan pelatihan, serta penyedia ruang pendukung kesehatan. 
di samping aspek teknis juga terdapat aspek estetika, yang meliputi peningkat kenyamanan lingkungan, peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan, pembentuk identitas elemen kota, dan pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
kemudian untuk aspek penanggulangan bencana, rth berfungsi sebagai pengurangan resiko bencana, penyedia ruang evakuasi bencana, dan penyedia ruang pemulihan pasca bencana.
baca juga:pedagang pilih tidak jualan
rencana rth di kota cirebon
perhitungan rth publik di kota cirebon sudah dilakukan dengan beberapa versi dan menghasilkan presentase yang berbeda.
perhitungan ini berdasarkan pada rencana pola ruang, merupakan ruang atau lahan yang direncanakan menjadi rth yang terdapat syarat clear and clean yaitu lahan milik pemerintah, tidak terdapat permasalahan di lahan tersebut, serta bukan lahan milik perseorangan. 
perhitungan rth yang dilakukan berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 11 tahun 2021 menghasilkan prosentase 6.92%, sedangkan jika menggunakan peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 14 tahun 2022 juga menunjukkan dua versi yang berbeda.
baca juga:perpanjang kontrak demi rp3,3 triliun
versi pertama tanpa menggunakan ihbi adalah 17.25%, untuk yang versi kedua menggunakan indeks hijau biru indonesia (ihbi) adalah metode perhitungan rth dengan menilai kualitas ruang berdasarkan fungsi ekologis dan sosial, mendapatkan prosentase yang relatif besar yaitu 20.09%.
perhitungan tersebut berbeda dengan kondisi eksisting saat ini, jika dilihat kondisi sekarang bahwa masih banyak lahan di kota cirebon yang masih berupa kebun atau pepohonan, yang secara teknis juga bisa disebut sebagai rth.
namun karena status lahan kebun atau pepohonan tersebut merupakan milik perseorangan maka tidak bisa direncanakan menjadi rth. 
dalam peraturan wali kota cirebon nomor 76 tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang tahun 2021-2041, baik pada batang tubuh dan lampiran sudah direncanakan untuk perwujudan zona ruang terbuka hijau, antara lain peningkatan kualitas dan/atau refungsi rth kota melalui penataan dan penghijauan kembali, kemudia pembebasan lahan rth untuk pemenuhan 20% yang tersebar di seluruh kecamatan, penataan lanskap, vegetasi, dan penyediaan fasilitas pendukung rth, pemeliharaan rth yang sudah ada, serta pengendalian dan pengawasan zona rth.
baca juga:persibo pilih banding keputusan komdis pssi
perencanaan ini diuraikan dalam waktu pelaksanaan selama 20 tahun, namun dalam praktek konkritnya untuk dapat mewujudkan ini diperlukan sinergitas seluruh stakeholder baik dari tingkat pusat, provinsi, dan kota.
komitmen kepala daerah terpilih juga sangat menentukan kebijakan pemenuhan rth di kota cirebon kedepannya, serta kolaborasi antar stakeholder juga sangat perlu terjalin dengan baik dan berkelanjutan.
pemenuhan rth di kota cirebon harus diupayakan dengan baik. pemenuhan rth publik secara kualitas perlu diuraikan dengan jelas bagaimana alternatif-alternatif yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah agar secara konkret bisa diimplementasikan.
dengan laju pembangunan kota yang tinggi dengan keterbatasan lahan kota, maka upaya pemenuhan rth publik disamping secara kuantitas dengan luas hamparan lahan, dapat disubstitusi secara kualitas dengan beberapa alternatif yang didapatkan dari hasil kajian ini. 
baca juga:demi kebutuhan mendesak di putaran dua
serta diharapkan dapat membantu kota-kota di indonesia secara prinsip dapat memenuhi rth publik demi menjaga keserasian pembangunan dan lingkungan.
harapan yang terbaik untuk pembangunan dan pengembangan kota cirebon, kota yang berkelanjutan bukan saja kota yang terus-menerus membangun, melainkan menjaga keselarasan dan keserasian ekonomi, ekologi, dan sosial untuk menjamin kehidupan masyarakatnya. (*)
*penulis adalah fungsional penata ruang pada dputr kota cirebon

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 16 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan