KDM Tolak Mobil Dinas Baru, Tina: Patut Ditiru

Keputusan Gubernur Jawa Barat terpilih Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk menolak fasilitas mobil dinas baru diapresiasi berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar Hj Tina Wiryawati, yang menyebut langkah tersebut sebagai teladan yang patut diikuti oleh para pemimpin daerah lainnya.

Keputusan ini mencuat setelah KDM meminta Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, agar tidak menganggarkan pembelian mobil dinas baru untuknya. Dalam konferensi pers di Bandung, ia menegaskan bahwa fasilitas yang ada saat ini sudah cukup. "Enggak usah dibelikan mobil, saya juga punya mobil, sudah cukup," ujar KDM dalam sebuah video yang viral di medsos.

Menurutnya, anggaran untuk mobil dinas lebih baik dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak, seperti perbaikan jalan dan rumah tidak layak huni. Kebiasaan mengganti mobil dinas setiap ada pergantian pemimpin, seharusnya dihentikan.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Jabar Hj Tina Wiryawati menyambut baik langkah ini. Menurutnya, keputusan KDM mencerminkan sikap pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan fasilitas pribadi.

BACA JUGA:Polisi Bekuk 4 Pemerkosa Siswi usai Dicekoki Miras

"Kalau mobil yang lama masih layak pakai, kenapa harus membeli yang baru? Langkah Pak Dedi ini patut ditiru oleh pemimpin lainnya," katanya melalui keterangan pers di Kuningan, Selasa (14/1).

Dia menyebut, bahwa mobil dinas hanya berfungsi sebagai alat transportasi. Tidak ada keharusan untuk menggantinya, selama masih bisa digunakan dengan baik.

Ia juga mencontohkan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal mengutamakan efisiensi.

"Saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, beliau sering menggunakan mobil pribadi untuk tugasnya. Bahkan, sebagai Presiden, beliau memperkenalkan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai simbol kebanggaan terhadap produk dalam negeri," paparnya.

BACA JUGA:Waspada Penipuan Berkedok MBG

Ia berharap langkah KDM menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya, terutama bagi daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah atau sedang menghadapi defisit anggaran.

"Anggaran pembelian mobil dinas bisa dialokasikan untuk hal yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur desa," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, bahwa penggunaan anggaran yang tidak efisien dapat menjadi beban bagi APBD. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus bijak dalam menentukan prioritas anggaran.

Menurut Tina, keputusan KDM dapat menjadi awal perubahan pola pikir pemimpin dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat.