Transformasi Tata Ruang untuk Investasi yang Berkelanjutan

transformasi tata ruang untuk investasi yang berkelanjutan oleh: aditia m. kusuma* menilik satu dekade kebelakang, masyarakat masih sangat asing dengan tata ruang. dokumen-dokumen perencanaan yang ada pada era tahun 2010-an masih berupa buku-buku tebal yang banyak tulisan yang sering membuat pusing jika membacanya.  untuk akses informasinya masih sangat lamban, orang-orang yang ingin mengakses atau sekedar membaca informasi tata ruang baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus datang ke kantor dinas dengan proses administrasi yang rumit dan panjang.  produk rencana tata ruang hanya dimiliki dan disimpan oleh pemerintah, sebagian besar dalam bentuk fisik buku dokumen, sehingga dalam prosesnya tata ruang ‘terkesan menghambat’ investasi. baca juga:comeback dramatis, gelar kedelapan isi secara garis besar informasi tata ruang yang didapat dari buku dokumen tersebut kurang informatif untuk menjadi standar pedoman tata ruang. sehingga pada era tahun tersebut, pengembangan iklim investasi masih terhambat. disamping permasalahan umum di atas, pada saat itu juga perencanaan tata ruang yang disusun dalam lingkup nasional, provinsi, serta kabupaten/kota juga sulit ditarik garis benang merahnya, salah satu hal yang mendasari kondisi tersebut adalah belum adanya peraturan turunan dari undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. berdampak pada banyak ditemukan rencana tata ruang yang tumpang tindih dan tidak saling terintegrasi.  disamping dokumen rencana umum tata ruang, masih terdapat dokumen lain yang terpisah-pisah, antara lain tentang rtr kawasan strategis dan lain sebagainya. banyaknya dokumen yang ada serta produk tata ruang yang ‘tertutup’ menyulitkan para pelaku usaha untuk penerbitan izin berusaha, dan prosesnya pun rumit dan tidak transparan, yang dalam prakteknya berakibat pada banyaknya kasus tumpang tindih pemanfaatan ruang. baca juga:unfollow akun instagram pssi, hingga tangisan netizen tata ruang dan digitalisasi dari intisari permasalahan tata ruang yang melatarbelakangi tersebut, maka dalam upaya untuk meningkatkan implementasi tata ruang untuk mendukung iklim investasi di seluruh wilayah indonesia, pemerintah menetapkan undang-undang. yakni undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang di dalamnya juga tercantum kebijakan tentang tata ruang.  antara lain produk rencana tata ruang dipublikasikan oleh pemerintah melalui platform secara daring, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat mengakses informasi tata ruang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. baca juga:targetkan lebih banyak gol platform informasi tata ruang juga akan terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan online single submission (oss). sehingga, semakin mempermudah proses perizinan menjadi lebih cepat, akuntabel, dan transparan. rencana tata ruang menjadi pedoman dalam perizinan berusaha serta peningkatan pengembangan wilayahnya.  setelah terbitnya uu cipta kerja, terbit juga peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang sebagai turunan dari undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, serta disusul dengan beberapa peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional tentang pedoman teknis penataan ruang.  maka komitmen pemerintah sangat nyata dalam mendukung peningkatan kualitas rencana tata ruang, dengan langkah terobosan kebijakan yang telah diterbitkan. baca juga:tak ada susu di menu program mbg, menko zulhas berikan penjelasan menjadi momentum pembuka keran investasi para pelaku usaha di seluruh wilayah indonesia. secara khususnya bagi pelaku usaha umk untuk diberikan kemudahan dalam proses perizinannya. keselarasan dan berkelanjutan sistem rencana tata ruang yang dapat diakses dengan mudah secara online, serta terintegrasi dengan dengan portal perizinan oss-rba, maka keseluruhan persetujuan baik itu dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (kkpr), persetujuan bangunan dan gedung (pbg), sampai dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (ukl-upl) dapat dilakukan sendiri oleh pelaku usaha secara cepat dan transparan. khusus untuk para pelaku usaha umk, mendapatkan kemudahan dalam pengurusan persetujuan dengan berdasarkan pernyataan mandiri. baca juga:rumor louis van gaal jadi direktur teknik timnas indonesia, ruud gullit: itu tidak akan terjadi dalam pengimplementasiannya, kemudahan kegiatan berusaha bagi para umk yang merupakan bagian dari pemanfaatan ruang ini perlu berjalan beriringan dengan proses pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. peran ahli perencanaan wilayah dan kota sangat diperlukan dalam mengawal program prioritas pemerintah dalam era kemudahan berinvestasi.  monitoring secara spasial menjadi titik awal dalam rangkaian pengendalian pemanfaatan ruang, jika keseluruhan izin berusaha memiliki titik koordinat geografis, dapat dilaksanakan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan dalam proses pembangunan usahanya.  dalam titik koordinat tersebut dapat dilihat di rdtr interaktif dan kkpr spesifikasi teknis kegiatan pada tempat tersebut, antara lain kegiatan yang diizinkan, bersyarat, terbatas, dan tidak boleh sama sekali, yang dilengkapi juga dengan keterangan-keterangan secara rinci, seperti koefisien dasar bangunan (kdb), koefisien lantai bangunan (klb), koefisian dasar hijau (kdh), jarak sempadan bangunan, dan lain sebagainya.  baca juga:selama liburan natal dan tahun baru 2025, trafik data xl axiata meningkat 19 persen maka implementasi penyelenggaraan penataan ruang yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 dapat dilaksanakan secara optimal. iklim investasi yang menanjak naik, didukung dengan peningkatan implementasi penataan ruang yang berkelanjutan. (*) *penulis adalah fungsional penata ruang pada dputr kota cirebon

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•