PMK Tentang PPN Meresahkan, Komisi XI DPR RI Segera Panggil Kemenkeu

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Minggu , 05 Jan 2025 - 19:59

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.-parlementaria dpr-radar cirebon

pmk tentang ppn meresahkan, komisi xi dpr ri segera panggil kemenkeu                            jakarta- perintah presiden prabowo subianto soal tarif pajak pertambahan nilai (ppn) sebesar 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah dinilai tak bisa diterjemahkan dengan baik oleh kementerian keuangan (kemenkeu). penilaian itu mengacu pada peraturan menteri keuangan (pmk) soal pemberlakuan ppn. pmk itu dinilai membingungkan dan menimbulkan keresahan.
hal itu seperti dikatakan ketua komisi xi dpr ri misbakhun. karena terjadi polemik sekaligus meresahkan, kata misbakhun, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil jajaran kementerian keuangan (kemenkeu).
diketahui, presiden prabowo subianto menghendaki tarif ppn yang berlaku untuk barang/jasa nonmewah adalah 11 persen, bukan 12 persen. tapi, peraturan menteri keuangan (pmk) terbaru yang dikeluarkan kemenkeu memilih mengatur bahwa tarif dasar ppn yang berlaku adalah 12 persen. 
meskipun, pada akhirnya, presiden prabowo subianto dengan jelas menyatakan pada tanggal 31 desember 2024 bahwa kenaikan tarif ppn dari 11 persen menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.
baca juga:mbg dimulai 6 januari 2025, pemda di cirebon belum terima petunjuk dari pusat
“memang ada faktor pengali atau dpp (dasar pengenaan pajak, red) nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual sehingga hasil akhir nilai ppn yang dipungut (untuk barang nonmewah) tetap 11 persen, alias ppn tidak mengalami kenaikan tarif. tetapi, peraturan ini menimbulkan keresahan di masyarakat. beberapa perusahaan retail telanjur memungut ppn 12 persen,” kata misbakhun dalam keterangan tertulis dan dipubliksasikan laman resmi dri ri, dikutip pada minggu (5/1/2024).
politisi partai golkar ini bahkan mempertanyakan loyalitas direktur jenderal pajak suryo utomo dan memintanya untuk mundur dari jabatannya. dalam waktu dekat, komisi xi dpr pun berencana memanggil jajaran kemenkeu untuk membahas hal itu.
“tidak seharusnya djp membuat penafsiran atau ketentuan yang berbeda dari perintah presiden sehingga bisa berakibat timbulnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpin tertingginya,” tegas misbakhun.
di sisi lain, misbakhun menilai uu nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp) tidak mengandung larangan penerapan multitarif pajak pertambahan nilai (ppn). karena itu, ia menyayangkan penerapan teknis dalam pmk nomor 131 tahun 2024 yang menggunakan dasar pengenaan pajak (dpp) dengan nilai lain, yaitu 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor.
baca juga:dimulai 6 januari 2025, mbg harus pakai bahan baku dari desa
“padahal, sangat jelas bahwa uu hpp pasal 7 tidak ada larangan soal multitarif ppn sehingga tidak ada larangan soal penerapan tarif ppn 11 persen dan ppn 12 persen bersamaan. tarif ppn 11 persen untuk yang tidak naik, dan tarif ppn 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah,” ujarnya.
uu hpp pasal 7 juga secara eksplisit tidak melarang penerapan tarif ganda. tarif 11 persen tetap untuk barang dan jasa biasa, sementara tarif 12 persen hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah. hal ini menurut dia seharusnya bisa diterapkan bersamaan tanpa menimbulkan kebingungan.
misbakhun juga mengatakan bahwa penyusunan aturan teknis seperti pmk seharusnya dengan bahasa yang lebih sederhana dan tidak menimbulkan multitafsir. lebih lanjut, ia menyoroti ketentuan dalam pmk 131 tahun 2024 yang menggunakan dpp dengan nilai lain, yaitu 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor. 
ketentuan ini, kata dia, menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat karena beberapa pelaku usaha mulai memungut ppn sebesar 12 persen. misbakhun juga mengkritik persiapan yang terlalu singkat untuk pelaksanaan perubahan tarif ppn per yanggal 1 januari 2025. 
baca juga:gugatan pilkada kabupaten cirebon sudah teregistrasi di mk
persiapan dan pembuatan keputusan yang sangat mepet dengan pelaksanaan perubahan tarif ppn, lanjut misbakhun, tidak memberikan waktu kepada pengusaha untuk mempersiapkan perubahan di dalam sistemnya.
“walaupun pada akhirnya ppn terutang dapat dihitung ulang menggunakan mekanisme pada spt masa ppn, membuat masyarakat harus membayar lebih dari yang seharusnya," jelasnya.
adapun barang dan jasa yang dikenai tarif ppn 12 persen merupakan barang jasa yang sudah tercantum dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 15 tahun 2023 tentang pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (ppnbm).
kendati ada perubahan objek pajak yang menjadi sasaran ppn 12 persen, presiden prabowo subianto menyatakan bahwa stimulus ekonomi yang telah disiapkan akan tetap berlaku. paket stimulus itu menyasar enam aspek, yakni rumah tangga, pekerja, umkm, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti. 
baca juga:soal arah politik, pkb tunggu penetapan kpu
seperti diketahui, pemerintah secara resmi menetapkan ppn 12 persen berlaku mulai 2025. ppn 12 persen hanya berlaku untuk kategori barang dan jasa mewah. hal itu juga ditegaskan presiden prabowo subianto saat jumpa pers mengenai ppn 12 persen di kementerian keuangan di jakarta pada selasa (31/12/2024). 
“seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif ppn dari 11 menjadi 12 persen, hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” ucap prabowo. 
barang dan jasa mewah itu selama ini sudah terkena ppn barang mewah yang dikonsumsi golongan masyarakat kelas atas atau mampu. “contoh pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang digunakan masyarakat papan atas, lalu kapal pesiar, yacht, lalu rumah yang sangat mewah di atas golongan menengah,” kata prabowo di jpnn (radar cirebon group).
selain barang dan jasa mewah, tak ada kenaikan ppn, yakni tetap seperti yang berlaku sejak 2022 atau masih 11 persen. menurutnya, kenaikan ppn hanya untuk barang mewah itu lantaran pemerintah meyakini setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat, perlindungan daya beli rakyat, mendorong pemerataan ekonomi.
baca juga:ajak semua pihak bekerja keras wujudkan swasembada pangan
“komitmen kami adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, kepentingan nasional, dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” tegas ketua umum gerindra itu. 
masih pada kesempatan itu, menteri keuangan sri mulyani merinci beberapa kelompok barang dan jasa mewah yang dikenakan tarif ppn 12 persen. seperti kelompok hunian mewah yang terdiri dari rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar rp30 miliar atau lebih. 
sri mulyani lantas menegaskan bahwa tarif ppn 11 persen tetap berlaku untuk barang dan jasa lainnya yang tidak termasuk kategori mewah. barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula tetap bebas dari ppn. untuk jasa yang dibebaskan dari ppn meliputi tiket kereta api, jasa angkutan umum, dan penyeberangan, jasa pendidikan dan kesehatan, jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun.
sementara sebagai bagian dari langkah untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah juga mengalokasikan stimulus sebesar rp265,6 triliun. ada bantuan pangan/beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk 16 juta penerima selama periode januari-februari 2025.
baca juga:40 lampu pju kuningan caang mati
kemudian ada diskon biaya listrik 50 persen selama dua bulan untuk pelanggan daya listrik hingga 2200 va, lalu insentif kendaraan listrik (ev), yakni ppn dtp untuk kendaraan listrik roda empat tertentu dan bus tertentu.
ada juga pembebasan bea masuk ev cbu dan insentif ppnbm untuk kendaraan listrik hybrid. dukungan untuk umkm dan industri padat karya, yakni perpanjangan masa berlaku pph final 0,5 persen hingga 2025.
pembebasan pph untuk umkm dengan omzet di bawah rp500 juta per tahun. sri mulyani optimis kombinasi kebijakan pajak dan stimulus ini dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan menjaga pertumbuhan ekonomi di kuartal i-2025. (we/rdn/mcr4/jpnn/rc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 06 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan