Menanti Gebrakan 100 Hari Kerja

Pilkada Kuningan 2024 telah usai. Paslon nomor 01 Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi-Tuti Andriani SH MKn resmi dinyatakan sebagai pemenang. Masyarakat dan ASN pun menunggu gebrakan nyata dari pemimpin baru, khususnya dalam 100 hari pertama masa jabatan.

"Masyarakat Kuningan tidak melakukan aksi protes besar-besaran terkait hasil Pilkada 2024. Artinya, masyarakat kini menaruh harapan besar pada kepala daerah terpilih untuk menghadirkan kebijakan yang baik dan inklusif," ujar Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat DPRD Kuningan Ali Akbar, Senin (30/12).

Ali Akbar yang juga politisi PPP Kuningan memberikan pandangan kritis terkait berbagai isu yang muncul pasca Pilkada 2024. Ia menyoroti pentingnya kepemimpinan kepala daerah terpilih dalam menghadirkan kebijakan yang bijak dan tidak didasari emosional, apalagi dendam politik.

Kaitan isu adanya desakan untuk evaluasi ASN dalam pemerintahan yang baru nanti, ia menyebut, jika itu merupakan hal lumrah dalam pemerintahan. Namun ditegaskan pentingnya kebijakan berbasis rasionalitas.

BACA JUGA:Rieke Diah Pitaloka Klarifikasi Panggilan MKD

"Masyarakat yang mendukung Paslon 02 dan Paslon 03 juga tidak sedikit. Jadi, kebijakan harus mencerminkan semangat kebersamaan, bukan dendam politik," tegasnya.

Mengenai isu gagal bayar dan keterlambatan TPP, dirinya mengaku prihatin. Menurutnya, keterlambatan ini berpotensi mengubah perilaku ASN yang bergantung pada pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

"Saya sering berdiskusi dengan ASN, sehingga tahu betul bagaimana situasinya. Jika TPP terus tertunda, mereka mungkin terpaksa meminjam uang baik kepada tetangga atau mungkin bank keliling hingga platform pinjaman online. Ini bisa berdampak buruk pada integritas ASN dan kehidupan mereka secara umum," ungkapnya.

Terkait kabar adanya pertemuan untuk evaluasi APBD 2025, Ali Akbar mengingatkan pentingnya niat baik dalam proses perencanaan anggaran. Ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah sudah menjadi rahasia umum.

BACA JUGA:Karyawati Swasta di Cirebon Diperkosa Atasan, Kini Minta Kepastian Hukum

"APBD harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu. Jika niatnya baik, maka hasilnya pun akan berdampak positif," katanya.

Ia berharap, kepala daerah terpilih mampu membawa perubahan signifikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kuningan. "Masyarakat sudah menunggu gebrakan nyata dari kepala daerah baru, yang bisa membawa Kabupaten Kuningan menjadi lebih baik lagi," pungkasnya. (ags)