Anggota DPR PKB Soroti Tantangan Swasembada Pangan dan Permasalahan Petani

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Sa'adah menyampaikan sejumlah catatan penting terkait tantangan sektor pertanian yang dihadapi masyarakat. Termasuk menyoroti kebutuhan sinergi antara pemerintah dan legislatif, dalam mendukung program swasembada pangan yang digencarkan pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan saat reses perdana bersama DPC PKB Kuningan di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Maleber, Kuningan. Menurut Rina Sa'adah, swasembada pangan bukanlah pekerjaan mudah.

"Namun, kini pemerintah telah mencanangkan program pencetakan sawah baru seluas 3 juta hektare," katanya, kemarin (16/12).

Hanya saja, lanjutnya, program ini tidak cukup hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan.

BACA JUGA:Biadab, Anak Habisi Nyawa Ibu Kandung Pakai Ulekan

"Harus ada intensifikasi, yaitu memaksimalkan produktivitas lahan yang sudah ada. Ini berlaku tidak hanya di Dapil Jabar X, tetapi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuningan," ujarnya.

Hasil reses di Kuningan menunjukkan banyak persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian. Salah satu isu utama adalah sulitnya akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

"Ini masalah klasik yang seharusnya sudah bisa diselesaikan. Padahal, pupuk adalah kebutuhan dasar untuk mendukung produktivitas pertanian,” tegasnya.

Selain itu, Ia juga menyoroti masalah pascapanen yang masih belum tertangani dengan baik. "Ketika pemerintah fokus pada produksi, pasca panen justru sering terabaikan. Tidak ada jaminan penyerapan hasil panen, sehingga harga menjadi tidak stabil dan merugikan petani,” ungkapnya.

BACA JUGA:Longsor hingga Atap Rumah Ambruk

Ia mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Bulog, sebagai lembaga yang mampu menjamin stabilitas harga dan menyerap hasil panen petani. "Bulog harus dilibatkan lebih serius. Jangan sampai petani dibiarkan berjuang sendiri menghadapi harga pasar yang tidak menentu,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ia juga mendengarkan aspirasi masyarakat tentang berbagai masalah lain, termasuk distribusi bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dinilai belum merata. 

"Banyak aspirasi yang harus kami bawa ke pusat. Kami di Komisi IV akan memastikan persoalan ini mendapatkan perhatian serius dari kementerian terkait," janjinya.

Dengan nada kritis, Ia menutup sesi reses dengan mengingatkan, bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari kebijakan besar seperti swasembada pangan, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan hingga tingkat petani.