Karena Ulah Elite, Bukan Rakyat

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Minggu , 15 Dec 2024 - 19:42

Proses distribusi logistik Pilkada 2024 oleh KPU Kabupaten Cirebon, belum lama ini. Jika wacana pilkada dikembalikan ke DPRD terwujud, maka tak ada lagi kesibukan distribusi logistik pilkada.-samsul huda-radar cirebon

JAKARTA- Wacana mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memicu polemik di masyarakat.

Wacana ini mencuat dan jadi bahasan publik setelah Presiden Prabowo Subianto mengatakan pilkada terlalu mahal. Pernyataan Prabowo disampaikan di acara HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, 12 Desember 2024.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPR ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?" kata Prabowo.

Menurutnya, uang negara yang habis puluhan triliun untuk pilkada bisa dialokasikan untuk program yang bermanfaat bagi rakyat kecil. “Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah uang yang bisa perbaiki irigasi,” ujarnya.

Ya, argumen efisiensi anggaran sering menjadi alasan pendukung usulan ini. Namun banyak pihak menilai gagasan ini berpotensi menggerus hak fundamental rakyat.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mempertanyakan sikap publik terkait wacana pilkada dikembalikan ke DPRD. “Jamaah X, apakah dirimu setuju atau tidak setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD?” tanya Adi Prayitno seperti dikutip pada Minggu 15 Desember 2024.

Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD sering kali dikaitkan dengan alasan efisiensi anggaran. Pilkada langsung memang membutuhkan biaya besar, mulai dari logistik hingga pengamanan. “Mungkin di kemudian hari muncul wacana presiden dipilih MPR, karena Pilpres mahal dan lain-lain," tegas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Namun Adi Prayitno berpandangan, biaya tinggi ini justru mencerminkan praktik politik transaksional di tingkat elite, bukan kebutuhan riil masyarakat. “Padahal politik kita mahal karena elite, bukan karena rakyat," tandas Adi Prayitno.

Senada disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus. Ia mengatakan rakyat tidak bisa dijadikan kambing hitam ketika kontestasi politik berbiaya mahal.

Menurut Deddy, biaya pemilu menjadi mahal karena kandidat yang melangkahi moral, etika, dan undang-undang serta mengedepankan keserakahan dalam kontestasi.

“Jadi, jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menaburkan uang itu, kan, memang dari elite politik sendiri, kan, begitu," katanya kepada JPNN (Radar Cirebon Group).

Deddy mengatakan partai dan kontestan politik yang membangun basis dukungan di bawah, tidak memerlukan uang besar untuk meraup suara. Berbeda hal ketika mereka tak memiliki kekuatan akar rumput. “Kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau, pasti main uang besar," kata eks aktivis Walhi itu.

karena ulah elite, bukan rakyat                            jakarta- wacana mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung menjadi melalui dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) memicu polemik di masyarakat. 
wacana ini mencuat dan jadi bahasan publik setelah presiden prabowo subianto mengatakan pilkada terlalu mahal. pernyataan prabowo disampaikan di acara hut ke-60 partai golkar di sicc, bogor, jawa barat, kamis malam, 12 desember 2024.
“saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. malaysia, singapura, india. sekali milih anggota dpr ya sudah dprd itulah yang milih gubernur, bupati. efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?" kata prabowo.
menurutnya, uang negara yang habis puluhan triliun untuk pilkada bisa dialokasikan untuk program yang bermanfaat bagi rakyat kecil. “uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah uang yang bisa perbaiki irigasi,” ujarnya.
baca juga:akmi suaka bahari lantik ratusan taruna baru angkatan xxxviii
ya, argumen efisiensi anggaran sering menjadi alasan pendukung usulan ini. namun banyak pihak menilai gagasan ini berpotensi menggerus hak fundamental rakyat.
direktur eksekutif parameter politik indonesia (ppi) adi prayitno mempertanyakan sikap publik terkait wacana pilkada dikembalikan ke dprd. “jamaah x, apakah dirimu setuju atau tidak setuju kepala daerah dipilih oleh dprd?” tanya adi prayitno seperti dikutip pada minggu 15 desember 2024.
wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh dprd sering kali dikaitkan dengan alasan efisiensi anggaran. pilkada langsung memang membutuhkan biaya besar, mulai dari logistik hingga pengamanan. “mungkin di kemudian hari muncul wacana presiden dipilih mpr, karena pilpres mahal dan lain-lain," tegas analis politik universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta itu.
namun adi prayitno berpandangan, biaya tinggi ini justru mencerminkan praktik politik transaksional di tingkat elite, bukan kebutuhan riil masyarakat. “padahal politik kita mahal karena elite, bukan karena rakyat," tandas adi prayitno.
baca juga:menteri panrb: inklusivitas jadi keharusan di tiap layanan
senada disampaikan ketua dpp pdi perjuangan bidang pemenangan pemilu eksekutif deddy yevri sitorus. ia mengatakan rakyat tidak bisa dijadikan kambing hitam ketika kontestasi politik berbiaya mahal. 
menurut deddy, biaya pemilu menjadi mahal karena kandidat yang melangkahi moral, etika, dan undang-undang serta mengedepankan keserakahan dalam kontestasi. 
“jadi, jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menaburkan uang itu, kan, memang dari elite politik sendiri, kan, begitu," katanya kepada jpnn (radar cirebon group).
deddy mengatakan partai dan kontestan politik yang membangun basis dukungan di bawah, tidak memerlukan uang besar untuk meraup suara. berbeda hal ketika mereka tak memiliki kekuatan akar rumput. “kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau, pasti main uang besar," kata eks aktivis walhi itu.
baca juga:kecewa atas penggelapan dana oleh oknum manajemen
ia mengatakan biaya pilkada yang dianggap mahal bisa diturunkan dengan cara intervensi, yakni pemerintah membuat aturan ketat agar kontestasi tidak ugal-ugalan. “pertanyaannya sekarang, sebenarnya seberapa jauh pemerintah betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir itu," kata legislator komisi ii dpr ri itu. 
pdip, kata deddy, memang belum melakukan penelitian terhadap usul mengembalikan pilkada ke dprd seperti diucapkan prabowo. namun, kata deddy, pdip ingin pemilihan tetap seperti sekarang ketika rakyat punya hak langsung memilih pemimpin di daerah. “pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. one man, one vote," ujarnya.
tak relevan lagi untuk dibahas
sementara itu, banyak kekhawatiran jika pemilihan kembali diserahkan kepada dprd akan mengurangi partisipasi rakyat dan memperbesar potensi transaksi politik di balik layar. usulan untuk mengembalikan mekanisme pilkada melalui dprd adalah wacana lama yang sudah tidak relevan untuk dibahas lagi.
hal itu ditegaskan ketua himpunan masyarakat nusantara (hasrat) sugiyanto melalui keterangan tertulisnya, minggu 15 desember 2024. “pilkada lewat dprd kontraproduktif terhadap semangat reformasi yang diperjuangkan pada 1998," kata sugiyanto.
baca juga:selena gomez: bahagia dilamar oleh benny blanco
soal pilkada langsung kerap dikritik karena berbiaya tinggi, menurut sugiyanto, hal itu bukan hanya terkait sistem pemilu, melainkan karena regulasi dan praktik politik yang belum optimal. “sistem pilkada langsung, jika diatur dengan lebih ketat dan transparan sebenarnya bisa mengurangi biaya politik, termasuk persoalan politik uang atau money politik," kata sugiyanto. 
masalahnya, kata sugiyanto, adalah banyaknya celah dalam regulasi. seperti lemahnya pengawasan dana kampanye yang menjadi pintu masuk bagi politik transaksional. “partai politik juga memiliki andil besar dalam menciptakan ekonomi biaya tinggi, karena sering berorientasi pada kemenangan semata, tanpa memperhatikan keadilan publik dan idealisme," kata sugiyanto.
jika alasan utama perubahan adalah biaya tinggi, kata sugiyanto, maka seharusnya fokus diarahkan pada evaluasi sistem dan penguatan regulasi. gagasan untuk mengganti mekanisme yang telah memberikan ruang lebih besar kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya, lanjut sugiyanto, justru dapat dianggap sebagai suatu ketidakadilan
berikan solusi
sugiyanto pun mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk menekan biaya pelaksanaan pilkada serentak, yang selama ini dianggap membebani negara. “pemanfaatan teknologi digital, baik untuk kampanye maupun pemungutan suara, dapat memangkas berbagai biaya yang biasanya diperlukan," kata sugiyanto.
baca juga:paula verhoeven tetap diam
kampanye, misalnya, bisa dilakukan melalui media sosial atau platform daring resmi yang diawasi komisi pemilihan umum (kpu). metode ini tidak hanya menghemat biaya tetapi juga meningkatkan transparansi.
ia juga mengusulkan penerapan sistem e-voting, yang memungkinkan pemilih memberikan suara secara daring. dengan cara ini, kebutuhan logistik fisik seperti surat suara, kotak suara, dan tempat pemungutan suara (tps) dapat diminimalkan. “dalam hal pemungutan suara, penerapan e-voting menjadi solusi modern," kata sugiyanto.
selain teknologi, sugiyanto menekankan pentingnya perbaikan regulasi, terutama dalam hal pengawasan dana kampanye. hal ini sekaligus dapat mengurangi praktik politik uang atau money politics. ia menyebut sistem pilkada langsung tetap bisa menghemat biaya politik jika pengaturan dan pengawasannya dilakukan dengan lebih ketat dan transparan. “jika alasan utama perubahan adalah biaya tinggi, maka seharusnya fokus diarahkan pada evaluasi sistem dan penguatan regulasi," kata sugiyanto. 
baca juga:logika vs pengalaman
"maka yang harus diperbaiki adalah regulasi, sistem pilkada, dan penerapan teknologi, bukan malah mengembalikan pilkada ke mekanisme pemilihan oleh dprd,” pungkasnya. (rm/ast/jpnn/rc)