Gus Mul Dapat Bonus Perpanjangan Masa Penugasan sebagai Pj Walikota Cirebon
SK Mendagri perpanjangan Agus Mulyadi diumumkan melalui pembacaan Petikan Keputusan dan penyerahan yang dilakukan secara langsung oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, di Gedung Pakuan Bandung, Rabu malam 11 Desember 2024.-dokumen -tangkapan layar
BACA JUGA:Perdana, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Wisuda 479 Mahasiswa
“Saya akan terus berusaha menjaga dan meningkatkan pelayanan publik. Semua kebijakan yang diambil akan berfokus pada kesejahteraan masyarakat Cirebon,” ungkapnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, turut memberikan dukungan penuh kepada Pj Walikota Cirebon dalam menjalankan amanahnya.
“Saya yakin dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Agus, beliau akan mampu melanjutkan tugas ini dengan baik,” ujarnya.
Acara penyerahan keputusan ini juga menjadi momen penting bagi Bey untuk memberikan pesan-pesan strategis kepada Pj Walikota Cirebon.
Bey mengingatkan agar Pj Walikota terus menjaga stabilitas dan keharmonisan daerah pasca-Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Serentak.
Menurutnya, menjaga keharmonisan adalah kunci dalam menghadapi periode transisi politik yang akan datang.
BACA JUGA:Kuota Subsidi Gas 3 Kg Jebol, Pemerintah Tidak Batasi Pembelian
“Saya berharap Pj Walikota Cirebon dapat terus menjaga stabilitas sosial dan politik setelah Pilkada. Ini adalah waktu yang krusial, dan keharmonisan daerah harus tetap terjaga demi kelancaran proses pemerintahan,” ungkapnya.
Selain itu, Bey juga menekankan pentingnya fokus pada pelayanan publik. Ia meminta agar Pj Walikota Cirebon terus mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar.
“Pelayanan publik adalah ujung tombak dari pemerintahan yang baik. Saya harap semua pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil,” kata Bey.
BACA JUGA:Presiden Prabowo akan Stop Impor, Zulhas: Percepat Swasembada Pangan
Bey menambahkan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini, menurutnya, merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang harus dijaga dalam setiap tindakan pemerintahan. Masyarakat harus merasa dilibatkan dan tahu apa yang sedang dilakukan pemerintah demi kepentingan bersama,” tambahnya.
- Tag
- Share
-
-
