Bawa Persoalan Pekerja Migran ke Tingkat Nasional
MUSRENBANG TEMATIK: Komunitas Mirgrant Care Indramayu bersama instansi di lingkungan Pemkab Indramayu membahas problematika pekerja migrant dari desa untuk diangkat ke tingkat nasional.-burhannudin-radar indramayu
INDRAMAYU-Komunitas Migrant Care menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Pekerja Migran Kabupaten Indramayu di Grand Trisula Hotel, Kamis (12/12).
Agenda ini bertujuan membawa isu pekerja migran Indonesia (PMI) ke tingkat nasional.
Musyawarah ini melibatkan sejumlah instansi, seperti Bappeda-Litbang Indramayu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagin), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu.
Para peserta musyawarah merupakan anggota Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang berada di bawah naungan Migrant Care.
BACA JUGA:Dongkrak Literasi Warga Lewat Gerakan Gemar Membaca di TBM
Koordinator Migrant CARE Indramayu, Muhammad Santosa, menyatakan Musrenbang ini berbeda dari yang biasanya digelar pemerintah.
“Kalau pemerintah biasanya membahas tema secara umum, kami fokus pada isu khusus, yakni pekerja migran,” ujar Santosa.
Menurut pria yang akrab disapa Santos ini, tema musyawarah kali ini mencakup subtema koperasi, UMKM, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perlindungan sosial bagi pekerja migran, hingga kebijakan pemerintah dari tingkat desa hingga daerah.
Sebelum agenda ini, kata Santos, Komunitas Desbumi telah mengadakan musyawarah serupa di tingkat desa.
BACA JUGA:MPP Kabupaten Majalengka Diresmikan
“Dari November hingga awal Desember, kami sudah melakukan Musrenbang tematik di tingkat komunitas atau desa. Hasilnya, kami bawa ke sini untuk disampaikan kepada Bappeda, Disnaker, Dinsos, Diskopdagin, serta DP3A,” jelas Santos.
Hasil musyawarah di tingkat kabupaten ini, lanjutnya, akan dibahas pada Musrenbang Tematik Nasional yang akan digelar di Wonosobo pada 18 Desember 2024.
“Kami berharap hasil diskusi ini dapat diakomodasi pemerintah, baik desa, daerah, maupun pusat. Harapannya, perhatian lebih diberikan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya. (han)