Hasto Sindir Parcok, Pasbata Pasang Badan

Sekretaris Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, Budianto menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Politisi PDIP itu menyebut adanya intervensi dari Parcok (Partai Cokelat) dan Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) untuk menguasai sejumlah 'kandang banteng', khususnya Jawa Tengah.

Diketahui, partai cokelat diasosiasikan dengan dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk suara di Pilkada serentak 2024. Budianto menegaskan tudingan tersebut adalah isu yang sangat serius.

Jika memang ditemukan adanya pelanggaran dalam pemilu, PDIP seharusnya melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Sehingga tidak hanya mengungkapkan kekecewaan dan menggiring opini masyarakat.

 “Jika mengetahui ada sesuatu, harusnya PDIP laporkan ke Bawaslu dan KPU, sudah ada mekanismenya. Jangan menggiring opini, apalagi menyebut Pak Jokowi dan Parcok yang diasosiasikan Polri melakukan intervensi,” ujar Budianto, Senin (2/12).

BACA JUGA:APBD 2025 Majalengka Disahkan

Menurut Budianto, KPU dan Bawaslu memegang peranan penting dalam menjaga kualitas dan integritas Pemilu. Dia menegaskan kepercayaan publik terhadap proses pemilu harus dijaga dengan baik, untuk menjaga suara rakyat.

Karena itu, dirinya meminta PDIP tidak asal tuding, baik kepada institusi Polri maupun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Kita harus mendukung mekanisme yang sudah ada, bukan justru menciptakan keraguan yang tidak berdasar terhadap lembaga-lembaga yang sudah bekerja keras menjaga integritas pemilu,” ujar Budianto.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyentil polisi dan Jokowi dalam konferensi pers. Hasto mengatakan, sulit bagi Indonesia memperbaiki demokrasi bila sistem bernegara itu dihancurkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Dia mengaitkan fenomena demokrasi di ambang kehancuran melihat Pilkada Serentak 2024 yang dihancurkan Partai Cokelat (Parcok) atas pengaruh Jokowi. Parcok sendiri merupakan istilah sindiran untuk oknum polisi yang berpolitik.

"Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada Merah Putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktik banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis," kata Hasto. (jp)