Tumpang Tindih Kewenangan BUMD Pangan dengan DKPP Kabupaten Cirebon?

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Rabu , 20 Nov 2024 - 11:11

Drs H Erus Rusmana Kepala DKPP.-dokumen -tangkapan layar

Selain itu, lanjut Dadang, BUMD Pangan ini akan banyak bermanfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan ketersediaan pangan. “BUMD Pangan juga akan banyak manfaat membantu masyarakat dalam pangan,” ujarnya.

tumpang tindih kewenangan bumd pangan dengan dkpp kabupaten cirebon?                            cirebon- adanya rencana pembentukan bumd pangan di kabupaten cirebon, tidak tumpang tindih kewenangan dengan dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten cirebon. 
karena potensi pangan di kabupaten cirebon cukup besar, sehingga diperlukan sejumlah instansi untuk pengelolaan pangan di kabupaten cirebon. 
demikian dikatakan kepala dinas ketahanan pangan dan perikanan (dkpp) kabupaten cirebon, drs h erus rusmana msi kepada radar cirebon, kemarin. 
baca juga:reses dprd, pelaku usaha keluhkan sulit permodalan dan pemasaran produk
“jelas, tidak akan tumpang tindih kewenangan antara bumd pangan dengan dinas ketahanan pangan dan perikanan,” ujar erus rusmana.
birokrat senior yang akrab disapa iyus itu mengungkapkan, instansinya berbeda kewenangan dengan bumd pangan. 
“kalau bumd pangan kan, pertama itu untuk ekonomi, dan kedua sebagai fasilitator pangan. sedangkan kita, dinas sebagai operatornya, sehingga sangat jelas berbeda,” tuturnya.
baca juga:mengenang prof guntoro: sosok inovator yang mampu merangkul semua
saat ini saja, lanjut iyus, sudah ada tiga skpd yang mengurusi pangan di kabupaten cirebon.
“sekarang ada tiga dinas yang mengurus pangan. pertama, dinas pertanian dari segi hulunya, lalu kita (dkpp) sebagai operatornya dan dinas perdagangan sebagai hilirnya,” ujarnya.
diakuinya, potensi pangan di kabupaten cirebon cukup besar. “sektor beras saja kita surplus dan kita juga menyuplai ke berbagai daerah, sehingga bumd pangan diperlukan,” ujarnya. 
baca juga:pilkada kota/kabupaten cirebon: debat final 7 paslon 20 november 2024 
sebelumnya, kabag perekonomian setda kabupaten cirebon, dadang priyono menilai, badan usaha milik daerah (bumd) pangan yang akan dibentuk oleh pemkab cirebon, menjadi solusi dan kunci pengendalian dan penanganan inflasi di kabupaten cirebon, termasuk untuk bisa mensejahterakan masyarakat.
 “bumd pangan yang akan dibentuk ini akan punya peran yang cukup signifikan dalam mengendalikan inflasi di kabupaten cirebon,” ujar dadang priyono dalam sebuah diskusi, baru-baru ini. 
selain itu, lanjut dadang, bumd pangan ini akan banyak bermanfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan ketersediaan pangan. “bumd pangan juga akan banyak manfaat membantu masyarakat dalam pangan,” ujarnya.