Tuding Rendahkan Profesi Jurnalis

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Selasa , 19 Nov 2024 - 20:29

PROTES: Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI) memadati pintu masuk Gedung DPRD Kabupaten Indramayu melakukan aksi damai.-burhannudin-radar indramayu

tuding rendahkan profesi jurnalis                            indramayu-puluhan wartawan yang tergabung dalam forum komunikasi jurnalis indramayu (fkji), menggelar aksi damai di depan gedung dprd kabupaten indramayu, selasa (19/11). 
aksi tersebut merupakan respons terhadap video calon bupati indramayu lucky hakim, yang diduga telah merendahkan profesi wartawan dan media lokal. 
para jurnalis yang hadir dalam aksi ini membawa spanduk, dan poster yang mengungkapkan kecaman terhadap tindakan yang dilakukan oleh lucky hakim.  
mereka menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari lucky hakim serta meminta mantan wakil bupati indramayu itu untuk menghormati profesi jurnalis.
baca juga:ancaman lain di musim penghujan
salah seorang orator aksi damai, hendra sumiarsa, menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berwibawa.
“kami membutuhkan pemimpin yang amanah dan berwibawa. pemimpin tanpa norma, maka dia bukan seorang pemimpin. kami tetap akan menjaga salah satu pilar demokrasi, dengan menginformasikan kepada seluruh masyarakat bahwasannya pilkada harus berjalan secara kondusif,” ujar hendra dalam orasinya. 
hendra juga meminta lucky datang langsung menemui massa aksi, dan memberikan penjelasan atau klarifikasi atas ucapannya itu. 
“jangan memprovokasi masyarakat indramayu. kalau misalkan lucky hakim melihat tayangan secara live dari teman-teman, silakan hadir disini dan berikan statement kepada kami. berita sampah seperti apa yang dinyatakan oleh lucky hakim?,” ujar hendra.
baca juga:santri mualimin plkj di pangandaran
aksi ini juga merujuk pada pernyataan lucky hakim beberapa waktu lalu yang menyebut media lokal menyebarkan “berita sampah” yang dinilai oleh wartawan sebagai penghinaan terhadap profesi jurnalis. 
“kami menuntut agar calon pemimpin daerah tersebut memberikan klarifikasi, dan menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi,” ujarnya.
sementara itu, ketua dprd kabupaten indramayu, haryono yang menemui para demonstran, memberikan tanggapan positif terkait aksi yang dilakukan, dan terkait peran wartawan dalam pembangunan daerah.
“sebagai ketua dprd kabupaten indramayu, saya sangat menghargai peran wartawan dan media dalam menyampaikan informasi kepada publik. wartawan memiliki tanggung jawab besar untuk mengedukasi masyarakat dengan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang,” ujar haryono. 
baca juga:siswa sdit al afiyah belajar membatik
politisi partai golkar itu menambahkan, keterbukaan informasi yang disajikan oleh media dapat memperkuat demokrasi, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan publik. 
“saya juga melihat media sebagai mitra yang penting dalam memperbaiki citra pemerintah daerah, terutama dalam mengangkat isu-isu yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. di sisi lain, media juga harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam peliputannya, agar informasi yang disampaikan dapat dipercaya,” ujarnya. 
sebelumnya, ketua persatuan wartawan indonesia (pwi) kabupaten indramayu, dedy musashi juga mengecam pernyataan lucky hakim. 
pasalnya, calon bupati indramayu nomor urut 2 itu, memberikan pernyataan terbuka, minggu (17/11). salah satunya, terkait media yang sudah mulai tidak waras dalam pemberitaan.
baca juga:jelang kampanye akbar pilkada kuningan, massa pendukung paslon mesti patuhi aturan
“pernyataan lucky hakim itu sangat merendahkan profesi wartawan. ini melanggar uu pers dan kode etik jurnalistik,” jelas dedy musashi.
menurutnya, sebagai seorang calon pemimpin di kabupaten indramayu, lucky tidak pantas mengatakan hal demikian. apalagi, sampai mengatakan bahwa media lokal yang tidak mendukungnya tidak waras.
dikatakan dedy, dalam menghasilkan sebuah produk jurnalisik yakni berita, jurnalis selalu berpegang kepada undang-undang dan kode etik jurnalisik.
“pernyataan lucky hakim telah meremehkan tugas seorang jurnalis yang dilindungi oleh undang-undnag nomor 40 tahun 1999 tentang pers, khususnya pasal 4 ayat (1), (2), dan (3), yang menegaskan bahwa kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, serta bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan,” beber dedy. (han)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 20 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan