Petani Mundur Masal dari Asuransi Tani

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Jumat , 08 Nov 2024 - 19:12

Ribuan petani di Kabupaten Cirebon mundur dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Padahal, program yang dirancang Kementerian Pertanian bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) itu agar petani terlindungi dari risiko gagal panen.

Kepala Bidang (Kabid) Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Hj Samsina mengatakan, berdasarkan data Dinas Pertanian, luas lahan padi yang diasuransikan pada tahun 2023 mencapai 11.500 hektare (Ha). Namun, angka ini mengalami penurunan yang signifikan di akhir 2024, dari 11.500 ha menjadi 1.500 ha.

“Program AUTP ini baru berjalan dua tahun. Namun, jumlah petani peserta AUTP anjlok drastis. Alasan pastinya belum tahu,” kata Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Cirebon Hj Samsina, Jumat (8/11).

Menurutnya, penurunan ini bukan karena pemerintah membatasi atau mengurangi kuota subsidi. Tapi para petani sendiri yang tidak lagi mendaftarkan lahan mereka dalam program ini.

Padahal, program AUTP dirancang agar petani terlindungi dari risiko gagal panen, dengan premi asuransi sebesar Rp180 ribu per hektare. Dari jumlah tersebut, Kementan menanggung Rp144 ribu per hektare, sementara pemerintah Kabupaten Cirebon melengkapi dengan menanggung sisanya, yaitu Rp36 ribu, sehingga petani bisa mengikuti program ini secara gratis.

“Praktis, para petani sebenarnya tidak perlu membayar apa pun untuk ikut program AUTP di Cirebon,” ungkap Nina, sapaan akrab Samsina.

Dijelaskannya, jika terjadi gagal panen akibat banjir atau bencana lainnya, petani yang terdaftar bisa mengklaim asuransi hingga Rp6 juta per hektar.

Namun, meski manfaat ini sudah ada, banyak petani tetap enggan mendaftar ulang. “Kami belum tahu pasti apa penyebab ketidaktertarikan ini,” terangnya.

Hingga saat ini, kata Nina, masih menjadi tanda tanya besar bagi pemerintah Kabupaten. Meski demikian, pihaknya masih berupaya mencari tahu alasan di balik keengganan petani mengikuti program perlindungan ini. “Kami belum mengetahui apa yang menyebabkan petani tidak ikut program ini,” pungkasnya. (sam)

petani mundur masal dari asuransi tani                            ribuan petani di kabupaten cirebon mundur dari program asuransi usaha tani padi (autp). padahal, program yang dirancang kementerian pertanian bekerja sama dengan pt asuransi jasa indonesia (jasindo) itu agar petani terlindungi dari risiko gagal panen. 
kepala bidang (kabid) pertanian pada dinas pertanian kabupaten cirebon, hj samsina mengatakan, berdasarkan data dinas pertanian, luas lahan padi yang diasuransikan pada tahun 2023 mencapai 11.500 hektare (ha). namun, angka ini mengalami penurunan yang signifikan di akhir 2024, dari 11.500 ha menjadi 1.500 ha.
“program autp ini baru berjalan dua tahun. namun, jumlah petani peserta autp anjlok drastis. alasan pastinya belum tahu,” kata kepala bidang pertanian kabupaten cirebon hj samsina, jumat (8/11).
menurutnya, penurunan ini bukan karena pemerintah membatasi atau mengurangi kuota subsidi. tapi para petani sendiri yang tidak lagi mendaftarkan lahan mereka dalam program ini. 
baca juga:dukun beriman di pilbup cirebon, ketua gmbi: programnya paling pro rakyat 
padahal, program autp dirancang agar petani terlindungi dari risiko gagal panen, dengan premi asuransi sebesar rp180 ribu per hektare. dari jumlah tersebut, kementan menanggung rp144 ribu per hektare, sementara pemerintah kabupaten cirebon melengkapi dengan menanggung sisanya, yaitu rp36 ribu, sehingga petani bisa mengikuti program ini secara gratis.
“praktis, para petani sebenarnya tidak perlu membayar apa pun untuk ikut program autp di cirebon,” ungkap nina, sapaan akrab samsina.
dijelaskannya, jika terjadi gagal panen akibat banjir atau bencana lainnya, petani yang terdaftar bisa mengklaim asuransi hingga rp6 juta per hektar. 
namun, meski manfaat ini sudah ada, banyak petani tetap enggan mendaftar ulang. “kami belum tahu pasti apa penyebab ketidaktertarikan ini,” terangnya.  
baca juga:tentang kapten samadikun: perjuangannya dalam pertempuran laut cirebon
hingga saat ini, kata nina, masih menjadi tanda tanya besar bagi pemerintah kabupaten. meski demikian, pihaknya masih berupaya mencari tahu alasan di balik keengganan petani mengikuti program perlindungan ini. “kami belum mengetahui apa yang menyebabkan petani tidak ikut program ini,” pungkasnya. (sam)

Tag

Share