Rp5,2 Miliar untuk Pulsa Pendamping Keluarga

CIREBON-Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk mendukung tugas para pendamping keluarga di lapangan. 

Alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi pendamping keluarga selama 10 bulan, terungkap dalam ekspos DPPKBP3A ekspos bersama anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (29/10). 

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni SKM MKes menegaskan, sebetulnya untuk pembelian pulsa itu, nilainya tidak mencapai Rp10 miliar. Itu sudah dengan kegiatan lainnya. 

“Tahun ini, kita alokasikan hanya 10 bulan, karena dua bulan pertama digunakan untuk persiapan seperti pelatihan pendamping dan penyusunan data,” kata Eni.

BACA JUGA:Pengembangan Pendidikan Moral

Menurutnya, pemberian uang tersebut untuk membeli pulsa dalam rangka memperkuat pendampingan pada keluarga berisiko stunting, ibu hamil, calon pengantin, dan anak balita. 

“Se-Kabupaten Cirebon jumlah pendamping keluarga itu ada  5.247 orang. Mereka mendapatkan bantuan pembelian pulsa, untuk menunjang tugas-tugas mereka. Jadi alokasi pembelian pulsa setiap bulannya hanya Rp100 ribu. 5.247x100 ribu x 10 bulan. Ketemunya di angka Rp 5,2 miliar,” ungkapnya. 

Eni menjelaskan, bahwa pendampingan ini memerlukan komunikasi yang intensif, karena itulah kebutuhan pulsa sangat diperlukan bagi pendamping keluarga. 

Masih, kata Eni, alokasi anggaran yang disesuaikan itu tidak secara langsung disalurkan kepada para pendamping. DPPKBP3A bekerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi, setiap bulannya menginjeksi kuota kepada masing-masing pendamping secara otomatis. 

BACA JUGA:Belum Tahu Detail, DPRD Sebut Pembebasan Lahan Baru 2026

“Kami sudah mendata jenis kartu yang digunakan oleh pendamping di awal tahun. Ini memudahkan distribusi kuota agar bisa langsung diakses oleh mereka yang bertugas di lapangan,” katanya.

Meski dana yang disalurkan untuk pulsa mencapai miliaran rupiah, menurut Eni, penggunaannya tetap diawasi dengan ketat oleh inspektorat untuk memastikan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. 

Eni juga menilai, tim pendamping memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi terkait keluarga berencana dan gizi untuk pencegahan stunting. 

“Mereka juga membantu masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi jangka panjang, seperti IUD, implan, dan metode operasi wanita (MOW),” pungkasnya. (sam)