Kasus Stunting di Kabupaten Cirebon di Angka 22,9 Persen

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Rabu , 23 Oct 2024 - 15:33

Sekda Kabupaten Cirebon Dr H Hilmy Rivai MPd bersama Kepala DPPKBP3A Hj Eni Suhaeni MKes menunjukan dokumen bersama untuk menurunkan stunting di Kabupaten Cirebon saat acara desiminasi audit kasus stunting semester II di Aula DPPKBP3A, kemarin.-dokumen -tangkapan layar

Diakui Hilmy, ada sejumlah kendala dalam penanganan stunting di Kabupaten Cirebon, antara lain frekuensi belum sama dari keinginan tingkat pusat sampai tingkat daerah.

“Tanggung jawab penurunan stunting bukan hanya pemerintah, rumah tangga pun harus care terhadap kesehatan dan ini harus dibangun"

"Di program lima skala prioritas pemerintah kan salah satunya membangun komunikasi dari tingkat keluarga, RT dan RW,” pungkasnya.

kasus stunting di kabupaten cirebon di angka 22,9 persen                            cirebon- sehingga, dibutuhkan usaha bersama dari mulai pemerintah hingga rumah tangga untuk bisa mewujudkan cirebon zero stunting.
demikian dikatakan sekretaris daerah (sekda) kabupaten cirebon, dr h hilmy rivai mpd kepada radar cirebon usai acara desiminasi audit kasus stunting semester ii tahun 2024, kemarin. 
dijelaskannya, saat ini stunting di kabupaten cirebon di angka 22,9 persen.
baca juga:momentum hari santri, teladani para santri dalam perjuangkan kemerdekaan indonesia 
“diawali ada survei status gizi indonesia, alhamdulillah kita koordinasi dengan dinkes dan dppkbp3a beserta seluruh kecamatan sampai desa berkomitmen untuk menurunkan prevalensi (stunting) yang masih berada di angka 22,9 persen,” ujar sekda hilmy rivai.
ditegaskan hilmy, pihaknya ingin memperkuat program penanganan stunting dari mulai pemerintah pusat hingga desa.

“target kita stunting turun hingga 14 persen, dan hari ini kita undang semua karena fokus kita memang tingkat averageif kita harus diperkuat"
baca juga:hyundai stargazer resmi jadi kendaraan resmi liga 1, pemenang penghargaan individu bawa pulang 1 unit
"jadi antara program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai desa harus diperkuat. kita audit penyebabnya, terutama kita berharap supaya tidak ada stunting baru,” tuturnya.
lebih lanjut, dijelaskan hilmy, berbagai intervensi dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan stunting. langkah itu, diawali dari pendataan pernikahan, pemantauan gizi dan asupan ibu hamil, dan seterusnya. 
“kita berharap di kabupaten cirebon tidak ada stunting baru. bagi yang sudah stunting kita intervensi dengan perbaikan-perbaikan gizi. komitmen ini terus diperkuat baik dppkbp3a dan dinkes terus berjuang untuk menurunkan stunting,” ujar hilmy yang juga ketua percepatan penurunan stunting.
baca juga:dprd kota cirebon dukung peningkatan layanan pdam
untuk itu, pihaknya menargetkan zero stunting pada tahun 2025 dengan penurunan prevalensi di angka 14 persen. 
diakui hilmy, ada sejumlah kendala dalam penanganan stunting di kabupaten cirebon, antara lain frekuensi belum sama dari keinginan tingkat pusat sampai tingkat daerah. 
“tanggung jawab penurunan stunting bukan hanya pemerintah, rumah tangga pun harus care terhadap kesehatan dan ini harus dibangun"
"di program lima skala prioritas pemerintah kan salah satunya membangun komunikasi dari tingkat keluarga, rt dan rw,” pungkasnya.