DPRD Susun Tatib dan Kode Etik Baru

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Senin , 21 Oct 2024 - 19:09

DPRD Kota Cirebon menggelar rapat paripurna pengusulan tiga Rancangan Peraturan DPRD.-ist-radar cirebon

dprd susun tatib dan kode etik baru                            badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) mengusulkan tiga peraturan dprd kota cirebon untuk segera dibahas di tingkat pansus. 
ketiga peraturan dprd tersebut adalah peraturan tata tertib dprd, kode etik dprd, dan tata beracara badan kehormatan dprd.
keputusan ini disetujui oleh fraksi-fraksi melalui rapat paripurna dprd kota cirebon yang diadakan di griya sawala pada senin (21/10).
ketua dprd kota cirebon, andrie sulistyo, se, menjelaskan bahwa untuk memudahkan pembahasan, masing-masing anggota komisi bertugas menjadi anggota pansus untuk ketiga peraturan dprd tersebut.
baca juga:usut kasus korupsi kereta api 
disebutkan bahwa peraturan tata tertib dprd akan dibahas oleh pansus i, kode etik dprd oleh pansus ii, dan tata beracara badan kehormatan dprd oleh pansus iii.
“anggota komisi, gabungan komisi, atau bapemperda dapat mengajukan rancangan peraturan dprd. hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat 2 peraturan mendagri tentang pembentukan produk hukum daerah,” katanya.
andrie menerangkan bahwa ketiga peraturan dprd itu akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar terwujud sinergi yang baik.
“alhamdulillah, ketiga draf rancangan peraturan dprd telah disusun dan disiapkan oleh bapemperda. selanjutnya, akan dibahas oleh pansus,” kata andrie.
baca juga:klaim 288 gram emas hadiah dari orang tua
jika peraturan tersebut sudah disahkan, dprd kota cirebon akan memiliki standar minimal dalam berperilaku, menyampaikan pendapat, kewajiban dan larangan, hingga sanksi dan mekanismenya.
“tentunya, hal ini akan menjadi acuan kerja bagi seluruh anggota dprd, termasuk dalam penegakan disiplin, moralitas, dan etika yang harus dilakukan oleh badan kehormatan,” tuturnya.
ia juga meminta agar pembahasan rancangan peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara cermat dan komprehensif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“kami meminta agar pembahasan ketiga rancangan peraturan ini dilakukan secara intens dan komprehensif, berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
baca juga:momen pesawat tempur tni au saat kawal jokowi dan iriana dari jakarta sampai solo
wakil ketua i dprd kota cirebon, harry saputra gani, sh, menyampaikan hasil kajian bapemperda. ia menyebutkan bahwa ketiga rancangan peraturan dprd sudah disusun dan disiapkan.
dia juga mengatakan bahwa untuk melancarkan tugas dan kewajiban, dprd perlu memasukkan muatan lokal yang sesuai dengan situasi kebatinan yang ada di kota cirebon.
“ketiga peraturan itu tentunya wajib dipatuhi oleh seluruh anggota untuk menjaga martabat serta kehormatan dprd kota cirebon,” tutupnya.
adapun ketua pansus i yang membahas rancangan peraturan dprd tentang tata tertib adalah agung supirno, sh.
baca juga:kormi butuh anggaran rp2 miliar di 2025 
ketua pansus ii yang membahas rancangan peraturan dprd tentang kode etik adalah m handarujati kalamullah ssos map, sedangkan ketua pansus iii yang membahas rancangan peraturan tentang tata beracara badan kehormatan dprd adalah m yusuf mpd. (azs/adv)