Kepala Desa Diduga Kampanye

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Senin , 14 Oct 2024 - 18:46

Ketua Divisi Hukum dan Advokasi TPP Hade, Dudy Ruchendi SH MH, melaporkan dugaan dua oknum kepala desa ke Bawaslu Kabupaten Majalengka, Senin, 14 Oktober 2024.-ono cahyono-radar majalengka

Selain itu, Pasal 73 ayat (4) menyatakan bahwa selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, relawan, dan pihak lain juga dilarang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih.

Tim Divisi Hukum dan Advokasi TPP Hade yang lain, Rubby Extrada Yudha SH MH menambahkan bahwa dua laporan tersebut merupakan rangkaian laporan sebelumnya.

Beberapa oknum kepala desa lainnya juga ditemukan tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Majalengka.
"Kami tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi, karena yang akan menjadi korban adalah masyarakat Majalengka itu sendiri," imbuhnya.

Dengan tidak netralnya oknum kepala desa, kata Rubby, masyarakat dikhawatirkan tidak dapat memilih calon pemimpin Majalengka ke depan dengan objektif dan sesuai hati nuraninya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dardiri Edi Sabara, menerima laporan tersebut.

Bawaslu membuka saluran untuk laporan baik dari pasangan calon nomor urut 1 maupun nomor urut 2.
Pihaknya mengaku bahwa hingga saat ini, informasi yang masuk terkait dugaan ketidaknetralan ASN dan kepala desa cukup banyak.

Sejatinya, Bawaslu Kabupaten Majalengka sudah sering mengingatkan terkait potensi dugaan pelanggaran tersebut.

"Kami membuka saluran hukum terkait dugaan pelanggaran Pilkada 2024. Terkait keputusan yang nantinya akan masuk ke Gakumdu, akan dilihat berdasarkan bukti-bukti yang ada," terangnya.

Dardiri menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan penelusuran terkait laporan dugaan ketidaknetralan tersebut.
Bawaslu Kabupaten Majalengka juga membuka informasi laporan pengaduan yang dapat diakses oleh publik.

Mereka masih menunggu hasil laporan dari tim Divisi Hukum dan Advokasi TPP Hade untuk kemudian dilimpahkan ke meja pimpinan.

"Informasi awal ini akan kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kami, yaitu melakukan klarifikasi dan turun ke lapangan. Setelah tujuh hari, kami akan memberikan keputusan terkait pelanggaran yang terjadi," tutupnya. (ono)

kepala desa diduga kampanye                            majalengka - divisi hukum dan advokasi tpp h eman-dena (hade) melaporkan dua temuan terkait dugaan ketidaknetralan dalam pilkada 2024 ke bawaslu kabupaten majalengka pada senin, 14 oktober 2024.
ketua divisi hukum dan advokasi tpp hade, dudy ruchendi sh mh menjelaskan bahwa pihaknya menemukan dugaan ketidaknetralan dari oknum kepala desa di kecamatan panyingkiran dan kecamatan cingambul.
dugaan ketidaknetralan pertama terjadi di wilayah kecamatan panyingkiran, di mana oknum kepala desa terlihat mengikuti acara kampanye pasangan calon nomor urut 2 (karna-koko) pada hari jumat, 11 oktober 2024.
"saat pasangan calon nomor urut 2, karna-koko, tengah berkampanye, yang bersangkutan terlihat jelas mengikuti acara tersebut," kata dudy usai melaporkan ke bawaslu kabupaten majalengka.
baca juga:program lebu digital dorong transformasi desa wirakanan
oknum kepala desa ini dinilai melanggar pasal 70 ayat (1) huruf c uu pilkada, yang melarang kepala desa, lurah, dan perangkat desa terlibat dalam kampanye pasangan calon.
pihaknya meminta bawaslu kabupaten majalengka untuk menindaklanjuti laporan dari divisi hukum dan advokasi tpp hade dengan melakukan pemeriksaan.
"apabila ditemukan pelanggaran, kami meminta agar pihak-pihak tersebut dinyatakan telah melakukan pelanggaran dan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan," ujar dudy.
selain itu, pihaknya juga menemukan dugaan pelanggaran oleh oknum kepala desa di wilayah kecamatan cingambul.
baca juga:turun gunung, menangkan nina-tobroni
kepala desa tersebut diduga mengakomodir masyarakat untuk tidak menghadiri kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1, eman-dena.
oknum kepala desa beserta perangkat desa dan ketua rt/rw diduga mengintervensi masyarakat dengan memberikan uang agar tidak mengikuti kampanye pasangan eman-dena.
"kami menerima informasi serta bukti dari saksi masyarakat yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. oleh karena itu, kami melaporkan dugaan ketidaknetralan ini ke bawaslu majalengka," tegasnya.
oknum kepala desa ini juga dinilai melanggar pasal 73 ayat (1) uu pilkada, yang melarang calon dan/atau tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih.
baca juga:tekan angka kecelakaan lalu lintas
selain itu, pasal 73 ayat (4) menyatakan bahwa selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, relawan, dan pihak lain juga dilarang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih.
tim divisi hukum dan advokasi tpp hade yang lain, rubby extrada yudha sh mh menambahkan bahwa dua laporan tersebut merupakan rangkaian laporan sebelumnya.
beberapa oknum kepala desa lainnya juga ditemukan tidak netral dalam pelaksanaan pilkada kabupaten majalengka."kami tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi, karena yang akan menjadi korban adalah masyarakat majalengka itu sendiri," imbuhnya.
dengan tidak netralnya oknum kepala desa, kata rubby, masyarakat dikhawatirkan tidak dapat memilih calon pemimpin majalengka ke depan dengan objektif dan sesuai hati nuraninya.
baca juga:meningkatkan kualitas sdm indonesia
koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data informasi bawaslu kabupaten majalengka, dardiri edi sabara, menerima laporan tersebut.
bawaslu membuka saluran untuk laporan baik dari pasangan calon nomor urut 1 maupun nomor urut 2.pihaknya mengaku bahwa hingga saat ini, informasi yang masuk terkait dugaan ketidaknetralan asn dan kepala desa cukup banyak.
sejatinya, bawaslu kabupaten majalengka sudah sering mengingatkan terkait potensi dugaan pelanggaran tersebut.
"kami membuka saluran hukum terkait dugaan pelanggaran pilkada 2024. terkait keputusan yang nantinya akan masuk ke gakumdu, akan dilihat berdasarkan bukti-bukti yang ada," terangnya.
baca juga:sinyal pemimpin perempuan di kabupaten cirebon sedang di atas angin
dardiri menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan penelusuran terkait laporan dugaan ketidaknetralan tersebut. bawaslu kabupaten majalengka juga membuka informasi laporan pengaduan yang dapat diakses oleh publik.
mereka masih menunggu hasil laporan dari tim divisi hukum dan advokasi tpp hade untuk kemudian dilimpahkan ke meja pimpinan.
"informasi awal ini akan kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kami, yaitu melakukan klarifikasi dan turun ke lapangan. setelah tujuh hari, kami akan memberikan keputusan terkait pelanggaran yang terjadi," tutupnya. (ono)