Segera Sertifikatkan Tanah Warga Desa Cengal dan Nunukbaru

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Jumat , 11 Oct 2024 - 18:57

BPN siap bergerak cepat untuk memproses pensertifikatan bidang tanah warga Desa Cengal dan Nunukbaru, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka.-BAEHAQI/RADAR MAJALENGKA-radar cirebon

Namun, menurut dia, progres pelepasan hak atas tanah kepada masyarakat di Desa Cengal dan Desa Nunukbaru termasuk yang pertama meski masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

"Usulan pelepasan kawasan hutan ini ada di beberapa daerah lain, tetapi hanya di Majalengka yang progresnya hampir rampung," kata dia.

Ia mengatakan bahwa total luas lahan di kawasan hutan lindung yang bakal diberikan kepada masyarakat Desa Cengal dan Desa Nunukbaru mencapai 39,7 hektare.

Diperkirakan jumlah bidang tanah yang akan dialihstatuskan menjadi permukiman warga di dua desa tersebut mencapai 1.200-an.

BACA JUGA:Fokus Perbaiki Bangunan SD

Nantinya, BPN akan memfasilitasi redistribusi hak atas tanah kepada warga Desa Cengal dan Desa Nunukbaru setelah pelepasan kawasan hutan lindung itu disetujui KLHK RI.

"Karakteristik rumah warga di Desa Cengal dan Desa Nunukbaru juga berdekatan, sehingga dari luas lahan tersebut jumlah bidang tanahnya cukup banyak," ujar Wendi Isnawan.

Sementara itu, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI Yogyakarta, Suhendro A Basori, menyampaikan bahwa Majalengka akan menjadi yang pertama di Jawa Barat jika pengajuan alih status hutan lindung di Desa Cengal dan Desa Nunukbaru tersebut disahkan KLHK RI.

Pasalnya, hingga kini terdapat 10 pengajuan alih status semacam itu yang diterima KLHK RI, dan sejauh ini masih dalam proses pengkajian serta pembahasan lebih lanjut.

"Ada 10 usulan yang masuk ke KLHK terkait alih status ini, dan di Pulau Jawa, luas hutannya masih kurang, sehingga harus dikaji lebih lanjut. Namun, untuk di Majalengka, diharapkan segera diterbitkan surat keputusannya," kata Suhendro A. Basori. (bae)

segera sertifikatkan tanah  warga desa cengal dan nunukbaru                            badan pertanahan nasional (bpn) majalengka siap bergerak cepat untuk memproses pensertifikatan bidang tanah warga desa cengal dan desa nunukbaru, kecamatan maja, kabupaten majalengka.
kepala bpn majalengka, wendi isnawan, mengatakan bahwa jajarannya siap mendukung penuh proses alih status permukiman warga di dua desa tersebut, yang kini masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.
bahkan, pihaknya juga telah melakukan survei kawasan desa cengal dan desa nunukbaru, yang beberapa waktu lalu telah dipasangi pal batas hutan lindung serta permukiman warga.
"kami mendukung penuh langkah percepatan untuk pelepasan hak atas tanah kepada masyarakat desa cengal dan desa nunukbaru," kata wendi isnawan, jumat (11/10).
baca juga:dekati pemilih, tim pemenangan ridho-kamdan bakti sosial di pagundan
namun, pihaknya mengaku masih menunggu penerbitan surat keputusan (sk) dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) ri terkait pelepasan hak atas tanah di kawasan hutan lindung untuk permukiman warga.
ia mengatakan bahwa bpn majalengka akan langsung mengurus pensertifikatan bidang tanah masyarakat desa cengal dan desa nunukbaru setelah klhk ri menerbitkan sk tersebut.
pasalnya, warga kedua desa itu tinggal selangkah lagi memiliki hak atas tanah yang mereka tempati sejak ratusan tahun lalu, setelah klhk ri dan pemkab majalengka memasang pal batas hutan lindung serta permukiman warga.
"kami ingin bergerak cepat, sehingga survei lapangan dan lainnya sudah dilakukan sebagai persiapan awal. ketika sk klhk terbit, kami siap menindaklanjuti," ujar wendi isnawan.
baca juga:lembaga survei harus berbadan hukum
wendi menyampaikan bahwa dukungan penuh bpn majalengka merupakan wujud kehadiran negara untuk memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat desa cengal dan desa nunukbaru.
ia mengakui bahwa dari hasil survei ke desa nunukbaru, proses pemasangan pal batas hutan lindung dan permukiman warga masih berlangsung, karena jumlahnya mencapai 200-an patok.
"nantinya, kami juga akan mengukur luas bidang tanah setiap rumah di desa cengal dan desa nunukbaru sebagai tahapan untuk pembuatan sertifikat tanahnya," ujar wendi isnawan.
selain itu, ia juga mengimbau warga desa cengal dan desa nunukbaru untuk memasang patok batas tanah mereka.
baca juga:akhirnya, tim sar temukan pria lansia sudah meninggal
kepala bpn majalengka, wendi isnawan, mengatakan bahwa pemasangan patok batas itu bertujuan untuk memudahkan jajarannya mengukur luas tanah warga yang akan dibuatkan sertifikatnya.
sebab, menurut dia, pemasangan patok batas tanah tersebut membutuhkan proses dan perencanaan yang cukup matang, agar tidak memicu konflik antarwarga.
"ini belum tentu mudah, karena membutuhkan persetujuan tetangga yang tanahnya berbatasan dengan milik kita juga," ujarnya.
pihaknya pun telah menyosialisasikan hal tersebut kepada pemerintah kecamatan maja, kepala desa cengal dan nunukbaru, serta para kepala dusun terkait pemasangan patok batas tanah.
baca juga:kpk soroti pengelolaan pokir dprd
ia mengatakan bahwa hal itu bertujuan agar pemerintah kecamatan hingga desa dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pemasangan patok batas tanah.
pemasangan patok batas ini diperlukan saat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) ri menerbitkan surat keputusan (sk) terkait pelepasan lahan hutan lindung menjadi permukiman warga.
"dari situ, kami akan membuatkan sertifikat tanah untuk masyarakat, tetapi harus diukur terlebih dahulu, dan keberadaan patok batas ini mempermudah proses pengukurannya," kata wendi isnawan.
ia memastikan bahwa jajarannya mendukung penuh pelepasan kawasan hutan lindung menjadi permukiman warga yang termasuk tanah obyek reforma agraria (tora) di dua desa tersebut.
baca juga:cetak bibit unggul, 166 atlet renang ikuti kejurkab
bpn majalengka juga telah menyurvei kawasan desa cengal dan desa nunukbaru, yang baru-baru ini telah dipasangi pal batas hutan lindung serta permukiman warga.
"kami ingin bergerak cepat sehingga survei lapangan dan lainnya sudah dilakukan sebagai persiapan awal. ketika sk klhk terbit, kami bisa langsung menindaklanjuti," ujar wendi isnawan.
kepala bpn majalengka, wendi isnawan, menambahkan bahwa pelepasan kawasan hutan lindung menjadi permukiman warga di desa cengal dan desa nunukbaru, kecamatan maja, kabupaten majalengka, merupakan yang pertama kali di jawa barat.
pengajuan pelepasan kawasan hutan yang termasuk tanah obyek reforma agraria (tora) itu juga terdapat di sejumlah daerah lainnya, mulai dari subang, karawang, hingga bogor.
baca juga:bpbd antisipasi bencana alam hidrometeorologi 
namun, menurut dia, progres pelepasan hak atas tanah kepada masyarakat di desa cengal dan desa nunukbaru termasuk yang pertama meski masih menunggu surat keputusan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) ri.
"usulan pelepasan kawasan hutan ini ada di beberapa daerah lain, tetapi hanya di majalengka yang progresnya hampir rampung," kata dia.
ia mengatakan bahwa total luas lahan di kawasan hutan lindung yang bakal diberikan kepada masyarakat desa cengal dan desa nunukbaru mencapai 39,7 hektare.
diperkirakan jumlah bidang tanah yang akan dialihstatuskan menjadi permukiman warga di dua desa tersebut mencapai 1.200-an.
baca juga:fokus perbaiki bangunan sd
nantinya, bpn akan memfasilitasi redistribusi hak atas tanah kepada warga desa cengal dan desa nunukbaru setelah pelepasan kawasan hutan lindung itu disetujui klhk ri.
"karakteristik rumah warga di desa cengal dan desa nunukbaru juga berdekatan, sehingga dari luas lahan tersebut jumlah bidang tanahnya cukup banyak," ujar wendi isnawan.
sementara itu, kepala balai pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan wilayah xi yogyakarta, suhendro a basori, menyampaikan bahwa majalengka akan menjadi yang pertama di jawa barat jika pengajuan alih status hutan lindung di desa cengal dan desa nunukbaru tersebut disahkan klhk ri.
pasalnya, hingga kini terdapat 10 pengajuan alih status semacam itu yang diterima klhk ri, dan sejauh ini masih dalam proses pengkajian serta pembahasan lebih lanjut.
baca juga:keluarga, dakwah, dan kepemimpinan umat
"ada 10 usulan yang masuk ke klhk terkait alih status ini, dan di pulau jawa, luas hutannya masih kurang, sehingga harus dikaji lebih lanjut. namun, untuk di majalengka, diharapkan segera diterbitkan surat keputusannya," kata suhendro a. basori. (bae)