Open Bidding Jabatan Sekda, PCNU Kuningan: Langkah Tepat Guna Jaga Kesinambungan Pemerintahan

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Senin , 30 Sep 2024 - 13:53

Dr KH Aminuddin SHI MA Ketua PCNU Kuningan.-dokumen -tangkapan layar

Menurut Aminudin, open bidding ini juga merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Di mana proses pengambilan keputusan dilandasi oleh prinsip-prinsip transparansi dan meritokrasi.

Menunda proses ini justru akan menciptakan ketidakpastian di lingkungan birokrasi, yang dapat mengganggu efektivitas pemerintahan di masa mendatang.

"Kami sangat yakin jika Pak Pj Bupati memahami bahwa tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan dengan baik"

"Dan masyarakat Kuningan tetap mendapat pelayanan terbaik, tanpa harus menunggu bupati defenitif terpilih," sebut dia.

Oleh karena itu, sambung dia, keputusan untuk menggelar open bidding adalah langkah tepat guna menjaga kesinambungan pemerintahan.

Serta memastikan adanya pejabat yang berkompeten dalam mengelola daerah, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan seperti infrastruktur dan pelayanan publik.

open bidding jabatan sekda,  pcnu kuningan: langkah tepat guna jaga kesinambungan pemerintahan                            cirebon- keputusan pj bupati kuningan dr h raden iip hidajat untuk melaksanakan open bidding bagi posisi sekretaris daerah (sekda),  merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk memastikan stabilitas dan kelancaran pemerintahan.
terutama di masa transisi, kendati masa jabatannya sebagai pj bupati terbatas, namun tanggung jawab yang diembannya sangat berat. 
antara lain yaitu menjaga roda pemerintahan tetap berjalan optimal, termasuk memastikan pengisian jabatan-jabatan penting seperti sekda kuningan yang merupakan posisi kunci dalam mengelola birokrasi daerah.
hal ini ditegaskan ketua pcnu kuningan dr kh aminuddin shi ma, akhir pekan kemarin.
baca juga:sah, iing daiman gantikan arif sebagai pj sekda kota cirebon
kiai aminudin mengatakan, open bidding adalah proses yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pemilihan pejabat publik.
dengan dilakukannya seleksi terbuka, pj bupati menunjukkan komitmen untuk tidak asal menunjuk seseorang berdasarkan kepentingan politik, tetapi melalui proses yang terbuka dan objektif.
sehingga yang terpilih adalah orang yang memiliki kapasitas dan integritas terbaik untuk mendukung jalannya pemerintahan.
baca juga:bpbd kota cirebon kirim 3 unit tandon air atasi kekeringan di kelurahan argasunya
"mengabaikan open bidding dan menunda pengisian posisi sekda hingga bupati definitif terpilih, dapat menimbulkan kevakuman dalam pengambilan keputusan strategis di pemerintahan," tegas aminudin. 
hal ini tentu akan berdampak langsung pada layanan publik, termasuk penanganan masalah-masalah mendesak.
seperti perbaikan infrastruktur jalan dan krisis air. kehadiran seorang sekda definitif yang kompeten akan sangat membantu pj bupati dan bupati terpilih nanti dalam mempercepat program-program strategis.
baca juga:keberadaan bumdesma harus dikelola lebih profesional dibandingkan bumdes biasa
"termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan apbd 2025 yang krusial bagi kesejahteraan masyarakat kuningan," jelas dia.
menurut aminudin, open bidding ini juga merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
di mana proses pengambilan keputusan dilandasi oleh prinsip-prinsip transparansi dan meritokrasi. 
baca juga:bpbd sudah kirim 144 ribu liter, 16 desaterdampak krisis air bersih
menunda proses ini justru akan menciptakan ketidakpastian di lingkungan birokrasi, yang dapat mengganggu efektivitas pemerintahan di masa mendatang.
"kami sangat yakin jika pak pj bupati memahami bahwa tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan dengan baik"
"dan masyarakat kuningan tetap mendapat pelayanan terbaik, tanpa harus menunggu bupati defenitif terpilih," sebut dia.
baca juga:alami penurunan dibandingkan sebelumnya, bulan september ini hanya 47 kasus dbd
oleh karena itu, sambung dia, keputusan untuk menggelar open bidding adalah langkah tepat guna menjaga kesinambungan pemerintahan.
serta memastikan adanya pejabat yang berkompeten dalam mengelola daerah, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan seperti infrastruktur dan pelayanan publik.