Masyarakat Diminta Untuk Awasi ASN di Medsos, ASN dan Para Kuwu Harus Netral

masyarakat diminta untuk awasi asn di medsos, asn dan para kuwu harus netral cirebon- aparatur sipil negara (asn) dan kuwu dilarang terlibat dalam aksi dukung mendukung pasangan calon (paslon) di pilkada 2024 ini. untuk memastikan netralitas itu, pemkab cirebon melakukan penandatangan pakta integritas bersama para asn dan para kuwu di pendopo bupati cirebon pada jumat(20 september 2024.  pj bupati cirebon drs h wahyu mijaya sh msi mengatakan, kuwu dan asn harus tetap netral dalam pelaksanaan pilkada 2024. baca juga:dibekali pelatihan kewirausahaan, pelaku usaha kecil bisa kembangkan pemasaran produk oleh sebab itu, pihaknya melakukan penandatanganan pakta integritas kepada asn dan para kuwu. “dari sisi pencegahan hari ini kita melaksanakan penandatanganan pakta integritas netralitas bagi asn dan non asn seperti kuwu-kuwu di kabupaten cirebon,” ujarnya. pakta integritas ini, menurut wahyu, sebagai upaya pihaknya agar asn dan para kuwu tetap netral. “sebagai upaya kita pencegahan agar asn dan kuwu bisa netral dalam proses pilkada,” tuturnya. baca juga:3 kali raih anugerah swasti saba wistara, optimis kabupaten cirebon tahun ini kembali merebutnya mantan kadisdik kabupaten cirebon ini memastikan semua laporan dari masyarakat mengenai keterlibatan asn atau kuwu dalam pilkada maka akan ditangani dengan hati-hati. “kalaupun ada informasi dari masyarakat, nanti bawaslu yang memproses, tetapi kita juga mengingatkan juga proses juga harus dimulai dari klarifikasi, karena bisa jadi narasinya berbeda dengan apa yang ditampilkan jadi harus hati-hati,” ujarnya. begitupun dengan media sosial (medsos) asn dan para kuwu harus tetap netral. baca juga:pilgub jabar dan pilbup cirebon 2024, dpt kabupaten cirebon 1.744.235 “saya juga meminta masyarakat untuk memantau mengawasi asn di medsos. dari sisi kami, kami dari keperangkat daerah dan diskominfo memantau beberapa perkembangan yang di-upload oleh asn di medsos,” bebernya. wahyu menegaskan, seluruh fasilitas negara dilarang digunakan dalam kampanye pilkada. “tidak boleh menggunakan fasilitas desa dan negara, dan ikut proses kampanye itu dilarang,” ujarnya. sementara itu ketua bawaslu, sadarudin parapat mengatakan, semua badan pengawas pemilu di setiap tingkat sudah mulai melakukan pengawasan. baca juga:radar cirebon, media lokal terbaik: anugerah 78 tahun sps award 2024 “kita awasi selama tahapan pilkada, pengawas pemilu sudah terbentu dan salah satu poinnya saat ini semua jajaran dari mulai kabupaten sampai di tingkat kecamatan kita sudah standby selama pilkada, ketika ada laporan,” ujarnya. sadarudin memastikan semua laporan terkait pelanggaran pilkada 2024 akan ditindaklanjuti. “kita lakukan kajian sesuai regulasi yang ada, terpenuhi unsurnya atau tidak,” pungkasnya.

Tag

• # teken
• # netralitas pilkada
• # kapela desa
• # pakta integritas
• # kuwu
• # asn
• # aparatur sipil negara
• # kabupaten cirebon

Share

• 
• 
• 
• 
•