Terdapat 7 prioritas pembangunan yang harus dijalankan dengan maksimal oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Cirebon. Salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan penurunan angka kemiskinan dengan mengacu pada pembaruan data (by name by address) melalui verifikasi dan validasi yang akurat.
Selain itu, fasilitas infrastruktur dan pemeliharaan jalan harus tetap terjaga untuk kepentingan masyarakat, optimalisasi terhadap sektor pelayanan publik, hingga memperhatikan kebersihan lingkungan dan keindahan kota.
Untuk itu, dengan merujuk pada RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026 dan dokumen rencana strategis (renstra), Pj Walikota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi meminta seluruh perangkat daerah untuk memperhatikan beberapa hal yang telah disebutkan.
Gusmul, begitu ia akrab disapa, menyatakan bahwa Musrenbang RKPD Kota Cirebon Tahun 2025 memiliki peran strategis dalam mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan. Gagasan-gagasan yang bervariasi dan kreatif dari para pemangku kepentingan dapat disampaikan sesuai kebutuhan serta prioritas pembangunan di daerah.
BACA JUGA:Pemasangan ACP Tertunda karena Masalah Administrasi
"Sehingga diharapkan perencanaan pembangunan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan publik secara komprehensif dan inovatif," katanya saat membuka Musrenbang RKPD Kota Cirebon Tahun 2025 di Grage Hotel, Rabu (20/3).
Penyusunan perencanaan tahun 2025 merupakan proses kedua berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2023. Di dalamnya, terdapat 7 prioritas pembangunan yang harus dijalankan dengan maksimal oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Cirebon.
"Proses penyusunan perencanaan pembangunan melalui acara musrenbang hari ini menjadi harapan bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon agar seluruh elemen masyarakat turut mengambil peran dan mendukung keberhasilan serta kelancaran pembangunan," pungkasnya. (ade)