Oleh: Norma Andina Gumanti
PEMILIHAN Umum 2024 di Indonesia telah dilaksanakan pada 14 Februari lalu. Pada kesempatan tersebut, masyarakat Indonesia diberi kesempatan untuk memilih kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang tercantum di surat suara.
Begitu juga dengan calon anggota legislatif dari tingkat kota/kabupaten, tingkat provinsi, hingga tingkat pusat. Lima surat suara diberikan kepada masing-masing pemilih dan keputusan pemilihannya tersembunyi di balik bilik suara.
Alur yang ditempuh untuk mengantar surat suara pada tiap tempat pemungutan suara (TPS) tentu tidak singkat. Media-media telah mempublikasi bagaimana surat tersebut diamankan dan diberikan pengawalan semaksimal mungkin agar surat suara bisa tiba dengan selamat.
Di Kota Cirebon sendiri, Pj Wali Kota beserta jajaran melakukan rangkaian giat monitoring dan pengawasan penyimpanan surat suara yang pada saat itu masih berada di tempat penyimpanan logistik, hingga monitoring ke beberapa TPS.
BACA JUGA:Mengatasi Kemacetan, PUPR Percepat Bangun Tol Dalam Kota Bandung
Selain hiruk pikuk alur logistik, rupanya Pemilu juga menimbulkan keriuhan di dunia maya. Setiap pendukung kontestan Pemilu berlomba-lomba mempromosikan keunggulan para kontestan bahkan hingga saling adu pendapat.
Setiap kontestan adu kemampuan untuk membuat konten yang diunggah di kanal media sosial mereka dengan warna yang senada dengan partai pengusung. Tak lupa, warna-warna tersebut juga mewarnai ruas jalan utama di perkotaan hingga jalan di kawasan permukiman.
Sejauh mata memandang yang terlihat adalah bendera, banner, spanduk, baligho, hingga videotron yang menampilkan visualisasi para kontestan.
Namanya juga kontes, panggung yang telah digelar tentu tidak luput dari risiko kerusakan atau gangguan teknis. Perhelatan skala nasional ini menghadapi risiko yang memiliki skala sebanding.
BACA JUGA:Polsek Losarang Amankan 17 Remaja dan Barang Bukti
Salah satu risiko yang berpeluang muncul adalah bencana, baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Pada kesempatan ini, penulis membuat batasan untuk pembahasan risiko bencana alam.
Pada tanggal 28 Desember 2023 BPBD Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana pada saat Pemilu 2024 bertempat di kantor BPBD Provinsi Jawa Barat.
Landasan pelaksanaan kegiatan ini adalah berdasarkan data yang dirilis oleh BMKG bahwa prakiraan musim hujan di wilayah Provinsi Jawa Barat akan berada pada puncaknya pada bulan Februari sampai dengan Maret 2024. BPBD Provinsi Jawa Barat juga memberikan arahan agar setiap kabupaten/kota menyusun dokumen rencana aksi apabila bencana terjadi saat Pemilu.
Setelah itu tujuh hari sebelum Pemilu, Gubernur Jawa Barat mengundang Kepala Daerah se-Jawa Barat, Forkompimda, KPUD, serta Bawaslu untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. BPBD se-Jawa Barat juga turut dicantumkan dalam daftar undangan.