CIREBON- Ambruknya gapura tradisional di Alun-alun Pataraksa masih jadi sorotan. Langkah penegak hukum yang mulai turun menggali data mengenai penyebab ambruknya gapura, direspons positif. Lebih dari itu, dorongan agar perlu adanya audit menyeluruh terus digaungkan.
Sejumlah pihak menilai pembangunan ulang gapura tradisional Alun-alun Pataraksa bukan solusi. Terlebih jika pembangunan tersebut menggunakan material dan spesifikasi yang sama seperti gapura yang saat ini ambruk.
Hal tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik, Rizky Pratama. Menurut dia, pembangunan ulang bisa menjadi masalah baru.
“Kalau dibangun dengan komposisi dan spesisifikasi yang sama dengan gapura yang ambruk, ini juga bakal masalah. Karena pasti ambruk lagi," ujar Rizky Pratama kepada Radar Cirebon, kemarin.
BACA JUGA:Fokus Perbaikan Drainase dan Jalan Rusak
Tapi jika dibangun dengan spesifikasi dan komposisi berbeda maka hal itu justru akan membuat masalah baru.
“Kalau struktur dan komposisinya beda, berarti yang dibangun saat awal jelas tidak sesuai. Apakah di perencanaan atau di pelaksanaannya," sambung Rizky Pratama.
Oleh karena itu, ia mendesak adanya audit terlebih dahulu untuk menentukan apakah komposisi yang pertama itu sudah sesuai sepesifikasi atau malah tidak sesuai.
“Menurut saya harus diaudit dulu. Jangan asal bangun ulang saja. Audit dulu biar ditentukan apakah yang dibangun sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai RKA dan RAB, maka nanti bisa diperbaiki di perencanaannya," jelasnya.
BACA JUGA:Mahfuz Sidik Bantu Tajug Al Mawaddah
Menurut dia, Pemkab Cirebon dalam hal ini DLH, harus berhati-hati mengambil kebijakan, khususnya terkait apakah masa pemeliharaan itu sama dengan kebijakan membuat bangunan yang baru seperti gapura tradisional.
“Masa pemeliharaan itu kan untuk melakukan pemeliharaan, bukan untuk membangun ulang. Lagi pula anggarannya tidak besar hanya sekitar 5 persen saja," jelasnya.
Sementara itu, dari pantauan Radar Cirebon, proses pembongkaran gapura yang ambruk sudah hampir selesai.
Meski demikian, para pekerja yang ada di lokasi belum tahu apakah harus merobohkan gapura yang masih berdiri karena belum ada perintah dari pemilik proyek.
BACA JUGA:Kendala dan Solusi Penerapan Kurikulum Merdeka