Persiapan pelaksanaan debat ketiga sedikit terhambat. Pasalnya, penyelenggaraan teknis yang dipegang sepenuhnya oleh MNC Group mendapat keberatan dari pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Keberatan TKN telah disampaikan resmi dalam rapat persiapan debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kamis lalu. Wakil Ketua TKN Grace Natalie membenarkan hal itu. Grace mengatakan, pihaknya keberatan dengan penyelenggaraan debat yang sepenuhnya dipegang MNC Group. Pasalnya, MNC Group dimiliki Harry Tanoesoedibjo yang merupakan ketua umum Partai Perindo selaku pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. ’’Rasanya sih lebih baik ditimbang ulang oleh KPU,’’ ujarnya.
Grace menekankan, pihaknya tidak menolak MNC sebagai penyelenggara. Namun, TKN berharap MNC tidak menjadi penyelenggara tunggal. ’’Mungkin ada perimbangan, ada kombinasi yang lebih beragam agar penyelenggaranya gak semuanya jaringan MNC,’’ imbuhnya. Hal itu merujuk pada pengalaman debat kedua. Saat itu, penyelenggaranya kombinasi antara TransCorp dan Kompas Group.
Wakil ketua Dewan Pembina PSI itu beralasan, usulan tersebut sebagai antisipasi. Sebab, pihaknya khawatir jika dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal yang kurang adil dan memunculkan spekulasi liar. ’’Lebih baik kan di-mix aja,’’ imbuhnya.
BACA JUGA:Pendaftaran CPNS 2024 Segera Dibuka, Terdapat 11 Formasi untuk Lulusan S1, Persiapkan dari Sekarang
Dia juga mengingatkan, sejumlah produk siaran MNC telah menimbulkan polemik. Misalnya terkait adanya calon yang mendapat durasi iklan yang panjang hingga masuk dalam tayangan azan yang memicu perdebatan. ’’Daripada timbul polemik-polemik di kemudian hari, mungkin ada baiknya KPU menimbang ulang,’’ tegasnya.
Sementara itu, hingga kemarin KPU belum mau merespons keberatan tersebut. Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Hasyim Asy’ari maupun Komisioner KPU August Mellaz belum memberikan respons.
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menepis tudingan jika stasiun TV debat ketiga akan menguntungkan pihaknya. Dia menyebut, pemilihan TV penyelenggara diputuskan KPU. Semua TV nasional mendapatkan giliran tersebut. ’’Kami percaya KPU akan memutuskan yang terbaik dan mestinya keadilan ada untuk semua media,’’ ujarnya di kantor TPN Cemara, Jakarta.
Lagi pula, lanjut dia, pelaksanaan juga mendapat pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu. Karena itu, TPN menilai, semestinya tidak ada persoalan. Kaitannya pemilik MNC yang menjadi bagian pemenangan TPN, Arsjad tidak melihat adanya masalah. Baginya, siapa pun, termasuk pemilik media, memiliki hak politik. (far/c17/oni)