Menyusul viralnya video peminta sedekah yang terkesan memaksa di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon melayangkan undangan resmi ke berbagai pihak terkait.
Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon Drs Abraham Mohammad MSi menegaskan, tindak lanjut dari viralnya video tersebut tidak hanya berupa pernyataan, melainkan harus diwujudkan dalam langkah konkret.
“Kalau hanya sebatas pernyataan, itu masih tahap input, output, atau outcome. Kami ingin dampak yang nyata, dengan benefit dan impact yang jelas. Oleh karena itu, kami mengirimkan surat resmi kepada pihak-pihak terkait,” ujar Abraham.
Abraham menyebutkan pihak yang diundang termasuk Keraton Kanoman, Muspika, pemerintah desa, dan beberapa institusi lain. “Kami mengundang semua pemangku kepentingan guna membahas penertiban dan pengelolaan Objek Wisata Sunan Gunung Jati sehingga bisa menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi peziarah,” ujar Abraham.
BACA JUGA:Tangkal Hoaks, Mafindo Gelar Sekolah Kebangsaan
Birokrat yang terkenal vokal itu menyatakan, rapat juga akan melibatkan berbagai unsur melalui pendekatan pentahelix, meliputi pemerintah, akademisi, tokoh agama, pers, dan elemen masyarakat lainnya. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 18 November 2024, pukul 08.30 WIB.
“Agenda pembahasan tidak hanya soal kotak amal, tapi lebih luas, yaitu agar para peziarah merasa aman dan nyaman tanpa adanya paksaan,” tambah Abraham.
Ia menekankan pentingnya kenyamanan dan keamanan bagi peziarah, mengingat Kawasan Wisata Religi Sunan Gunung Jati memiliki berbagai fasilitas seperti parkir dan tempat istirahat yang harus dikelola dengan baik.
Abraham juga mengakui adanya sejumlah keluhan dari peziarah terkait tata kelola wisata, termasuk harga tiket dan pengelolaan parkir.
BACA JUGA:BPBD Rakor Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana
“Kami mendapati keluhan tentang pengelolaan tiket dan parkir, serta manajemen di kawasan sekitar situs. Harapannya, kedepan tidak ada lagi keluhan serupa,” ungkapnya.
Dalam upaya menciptakan solusi menyeluruh, Disbudpar juga mengundang Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani pengelolaan sampah dan Satpol PP untuk keamanan.
“Ini adalah rapat paripurna. Undangan ini membahas tentang penertiban pengelolaan objek wisata Sunan Gunung Jati. Kami berperan sebagai mediator dan tidak akan mencampuri kewenangan pihak-pihak terkait,” tegas Abraham. (cep)