BACA JUGA:Lokakarya Jadi Syarat Untuk Pengangkatan Kepala SDN
Setelah diklarifikasi, kata Andru, informasi dari DPUTR sudah sinkron dengan BPKPD. Ternyata, BPKPD sudah menyusun timeline yang beririsan dengan program-program yang diutamakan, karena Pokir ini merupakan hasil reses DPRD.
Pihaknya meminta agar kegiatan-kegiatan ini bisa rampung tanpa masalah. BPKPD juga sudah menyampaikan kesiapan anggarannya.
Namun, saat sinkronisasi, ternyata ada beberapa kegiatan yang sudah terserap melalui program yang dilaksanakan oleh bidang di Dinas PUTR itu sendiri, sehingga menjadikan Pokir DPRD menjadi lebih kecil.
“Pokir ini diharapkan segera terealisasi. Masa sampai akhir tahun, kegiatan yang ada di APBD murni belum mencapai 80 persen. Bagaimana dengan yang di perubahan? Target kita adalah semua bisa SPK pada bulan November ini, karena perencanaan di dinas sudah siap,” imbuhnya.