Mantan Head of Finance PT Indofarma Global Medika (IGM) yang merupakan anak usaha dari PT Indofarma Tbk, CSY berencana melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
CSY sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan Anak Perusahaan Tahun 2020-2023.
"Kami sedang mempersiapkan langkah hukum, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata kuasa hukum CSY, Hendrikus Hali Atagoran kepada wartawan, Senin (23/9).
Hendrik menjelaskan, status tersangka dan penahanan CSY, tidak hanya terpaku pada objek apa yang diatur dalam KUHAP. Hal itu salah satu poin yang akan diajukan praperadilan.
BACA JUGA:Mantan Kader PDIP Jadi Ketua Tim Pemenangan Wali di Pilkada Kabupaten Cirebon
"Yang kita persoalkan adalah tidak didampinginya saksi saat diperiksa penyidik, saat BAP sebagai saksi, hingga terjadi penetapan tersangka dan langsung dilakukan penahanan," ucap Hendrik.
Setelah dilakukan penahanan, CSY juga tidak diperbolehkan dijenguk dan oleh petugas dikatakan karena adanya perintah atau instruksi dari atasan. Menurutnya, CSY baru boleh dijenguk setelah habis masa isolasi selama sepekan ke depan.
Menurut Hendrik, instruksi dari atasan itu sangat jelas tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan melanggar hak-hak dari seseorang walaupun statusnya sebagai tersangka.
Selain itu, penerapan pasal dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dipertanyakan. Apalagi, patut diduga ada ketidakakuratan dalam penerapan pasal yang bisa jadi masuk dalam kasus perdata, namun dimasukkan dalam kasus tindak pidana.
BACA JUGA:Petugas DLH “Marema” Sampah Kawasan GGM
"Ketiga, klien kami hanya head manager keuangan yang tidak punya kewenangan kebijakan dalam mengambil keputusan, semua keputusan ditangan pimpinannya," tegas Hendrik.
Menurut Hendrik, CSY justru merupakan pihak yang mendorong pentingnya dilakukan audit investigasi internal keuangan perusahaan. Hal itu dibuktikan dengan komunikasinya ke salah satu petinggi di Kementerian BUMN.
Dari komunikasi itu, holding perusahaan farmasi yakni PT Bio Farma turun tangan melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan dilanjutkan dengan turunnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Justru klien kami yang awalnya berkomitmen untuk membenahi perusahaan, seharusnya langkah klien kami diapresiasi. Bukan sebaliknya, orang-orang baik yang mempunyai komitmen membenahi BUMN dikriminalisasi," ujar Hendrik.
BACA JUGA: Sosialisasi Masif RDTR Kota Cirebon