CIREBON-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mulai mempersiapkan skema rotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kabarnya, menyasar berbagai tingkatan jabatan. Mulai eselon II hingga eselon IV. Usulan persetujuan rotasi-mutasi itu pun sudah disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Dr Hilmy Riva’i MPd membenarkan bahwa pemerintah daerah berencana melakukan rotasi dan mutasi jabatan ASN menjelang kontestasi pilkada.
BACA JUGA:Bupati Nina Cek Langsung Kondisi Fasilitas Pasar Karangampel
Pemda Kabupaten Cirebon, kata Hilmy, telah mengajukan proses itu ke KASN untuk mendapatkan persetujuan. “Proses pengisian jabatan tidak akan terhambat oleh pelaksanaan pilkada. Asalkan izin dari KASN segera keluar," kata Hilmy kepada Radar Cirebon pada Rabu 18 September 2024.
Hilmy menyadari, rencana rotasi dan mutasi ASN menjelang pilkada dapat menimbulkan resistensi. Namun, hal ini bergantung pada sudut pandang masing-masing.
“Resistensi itu relatif. Tapi kalau kita berbicara soal pelayanan pada masyarakat, beberapa posisi harus segera diisi agar layanan tetap berjalan,” ujarnya.
BACA JUGA:Partai Gerindra Kuningan Optimistis Menangkan Pilkada 2024
“Contohnya, posisi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkaitan dengan akta jual beli atau layanan Dukcapil yang tidak bisa ditunda meskipun ada pilkada," sambung Hilmy.
Ia menjelaskan, bahwa alasan akan digelar mutasi tidak lepas dari kekosongan jabatan. Mulai dari eselon II, eselon III, hingga posisi strategis yang berkaitan dengan pelayanan publik.
“Untuk eselon III itu ada camat yang pensiun. Sementara eselon II ada dua yang kosong," paparnya.
BACA JUGA:Sudah 9 Bulan Menjabat, Arif Kurniawan sebagai Pj Sekda Kota Cirebon Arif Kurniawan Tamat
Masih kata Hilmy, kaitan dengan pengisian eselon II memang harus melalui open bidding. Usulannya pun sudah disampaikan secara bersamaan. Namun, jika melihat dari timeline-nya dan proses open bidding tidak cukup.
“Jabatan eselon II yang kosong itu yakni Dirut RSUD Waled dan Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda, sudah kita usulan. Kecuali untuk Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) saat itu, belum diusulkan," ungkapnya.
Yang pasti, lanjut Hilmy, pihaknya sudah mengajukan pelaksanaan mutasi dan rotasi jabatan ke KASN. Soal diterima atau tidak, itu kewenangan di pusat.