Langkah-langkah ini terfokus pada tiga garis besar: mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Dedi juga menyampaikan bahwa Pemkab Majalengka bekerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk menerjunkan ratusan praja dalam rangka verifikasi dan validasi data warga miskin di Kabupaten Majalengka.
Hasilnya, jumlah warga miskin yang awalnya 50.058 kepala keluarga (KK) turun menjadi 37.244 KK, dan data ini akan disinkronkan dengan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023 yang menjadi acuan praja IPDN dalam melaksanakan verifikasi dan validasi.
Sementara itu, untuk menekan angka stunting, Pemkab Majalengka meluncurkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal guna meningkatkan gizi masyarakat dan mendukung produk lokal.
BACA JUGA:Mengejar Mimpi di Balik Keterbatasan Ekonomi
Program ini menyediakan makanan sehat bagi ibu hamil, menyusui, dan balita, dengan bahan pangan yang berasal dari daerah setempat.
Pemkab juga mengadakan Kelas Balita dan Kelas Ibu Hamil untuk mencegah stunting melalui edukasi dan dukungan gizi kepada ibu hamil serta orang tua balita, guna memastikan pertumbuhan anak yang optimal.
Selain itu, mereka melakukan supervisi layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) serta pengelolaan posyandu untuk mencegah stunting.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pemantauan gizi yang optimal di posyandu.
BACA JUGA:Merawat “Jantung Sekolah”
Dengan pendekatan ini, Pemkab berupaya meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan anak secara menyeluruh.
"Angka stunting di Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 menurun menjadi 3,12 persen atau 2.465 balita stunting dari total 79.101 balita yang diukur. Kami berharap, berbagai langkah yang disiapkan pemerintah daerah dapat menekan kasus stunting di Kabupaten Majalengka," pungkasnya. (bae/adv)