Tanggap Bencana dari Perubahan Iklim

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Rabu , 28 Aug 2024 - 17:47

Ilustrasi penanganan bencana.-istimewa-

Luas tutupan hutan semakin berkurang ditambah lagi dengan maraknya pertambangan pada daerah bagian hulu DAS.

Banjir dan tanah longsor yang terjadi memperlihatkan bahwa daerah aliran sungai pada daerah-daerah tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik dalam menyimpan air hujan.

Berdasarkan analisis tutupan hutan, ada beberapa DAS yang tutupan hutannya dibawah 30 persen. Sehingga menyebabkan luapan air karena air hujan lebih banyak mengalir di permukaan karena kurangnya vegetasi yang dapat menahan laju air dan memberikan waktu untuk terjadinya infiltrasi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan hampir semua daerah aliran sungai yang ada di Indonesia mengalami kekritisan sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Sehingga DAS yang mengalami kerusakan tersebut perlu dilakukan pemulihan. Sebenarnya pemerintah melalui beberapa peraturan telah mengatur dengan baik secara teknis suatu daerah aliran sungai.

Seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Sungai, Permenhut. Nomor P61 Tahun 2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan berbagai aturan teknis lainnya.

Akan tetapi, peraturan tersebut sepertinya tidak berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan daerah aliran sungai salah satunya adalah perbedaan kewenangan dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah.

DAS tidak melulu berada dalam satu administrasi wilayah akan tetapi suatu DAS di dalamnya terdapat beberapa administrasi daerah. DAS dikelola oleh BPDAS sementara tata ruang dikelola oleh daerah, dan di sinilah yang biasa menghambat pengelolaan suatu DAS tersebut.

Oleh karena itu, perlu pengelolaan DAS yang satu komando untuk melancarkan pengelolaan baik dari pengaturan DAS dan tata ruang yang ada dalam DAS.

Selain itu, pemerintah juga perlu tegas memberikan sanksi para penambang ilegal, apalagi yang melakukan penambangan pada daerah lindung.

Jangan karena kesepakatan politis dan juga sumbangan ekonomi yang masuk ke kantong sehingga seolah menutup mata dan membiarkan hal tersebut terjadi.

Pemerintah saat ini harusnya lebih pro terhadap lingkungan di tengah pemanasan global yang terus meningkat.

tanggap bencana dari perubahan iklim                            oleh: wariah*
terjadinya banjir dan tanah longsor pada dasarnya disebabkan oleh faktor iklim berupa curah hujan yang tinggi, faktor geologi, dan faktor intervensi terhadap suatu lahan.
faktor iklim dan faktor geologi adalah faktor yang tidak dapat intervensi oleh manusia. akan tetapi, pada iklim dapat terjadi perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan manusia berupa terjadinya efek rumah kaca yang dapat meningkatkan panas bumi atau pemanasan global.
pemanasan global akhir-akhir ini semakin meningkat dan hal tersebut berpengaruh terhadap kondisi atmosfer. panas bumi yang tinggi mempercepat proses penguapan (evaporasi dan evapotranspirasi) sehingga ketersediaan air di bumi berkurang pada saat musim kemarau.
baca juga:memang jadi kepala daerah itu enak?
sementara itu, pada saat musim hujan curah hujan tinggi yang dapat menyebabkan kelebihan air sehingga terjadi banjir. selain itu, longsor juga dapat terjadi apabila terjadi curah hujan tinggi karena besarnya aliran air pada lereng-lereng bukit.
aliran air mengikis permukaan tanah, apabila tidak ada pengikat tanah berupa akar pohon atau dengan tindakan konservasi maka dengan mudah terjadi longsor. faktor geologi juga memberikan sumbangsih terjadinya banjir dan tanah longsor.
tanah yang bergerak dapat disebabkan oleh struktur dan litologi batuan yaitu adanya retakan pada batuan yang menyebabkan air masuk sehingga batuan dan tanah mudah bergerak.
selain itu, lereng yang terjal akan memudahkan ketidakstabilan tanah sehingga tanah mudah bergerak atau longsor.
baca juga:ayu-solichin deal! tersisa golkar dan pkb, mau bergabung atau bikin poros baru?
sementara banjir berkaitan dengan sifat fisik tanah dalam proses infiltrasi air dan penampungan air dalam tanah. selain dari faktor iklim dan faktor geologi, terjadinya bencana banjir dan longsor juga dapat disebabkan oleh adanya intervensi manusia terhadap lahan. intervensi manusia terhadap lahan berupa alih fungsi lahan dari hutan ke non hutan. 
maraknya pembangunan serta pertambangan yang tidak mengikuti kaidah konservasi tanah dan air. adanya alih fungsi lahan mengubah landscape permukaan tanah sehingga akan berpengaruh terhadap sistem lahan dan sistem hidrologi pada suatu daerah aliran sungai.
daerah aliran sungai sebagai daerah tangkapan air yang berfungsi menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan ke laut atau ke danau di dalamnya terjadi proses siklus hidrologi. 
apabila fungsi das tidak dapat berjalan dengan baik maka akan menimbulkan dampak banjir dan tanah longsor. rusaknya daerah aliran sungai pada dasarnya disebabkan oleh intervensi manusia berupa alih fungsi lahan.
baca juga:pelindo regional 2 cirebon beri bea siswa kepada anak petugas cleaning service dan security
luas tutupan hutan semakin berkurang ditambah lagi dengan maraknya pertambangan pada daerah bagian hulu das.
banjir dan tanah longsor yang terjadi memperlihatkan bahwa daerah aliran sungai pada daerah-daerah tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik dalam menyimpan air hujan.
berdasarkan analisis tutupan hutan, ada beberapa das yang tutupan hutannya dibawah 30 persen. sehingga menyebabkan luapan air karena air hujan lebih banyak mengalir di permukaan karena kurangnya vegetasi yang dapat menahan laju air dan memberikan waktu untuk terjadinya infiltrasi.
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyatakan hampir semua daerah aliran sungai yang ada di indonesia mengalami kekritisan sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 
baca juga:pelaku pengiriman miras divonis tipiring denda sebesar rp5 juta
sehingga das yang mengalami kerusakan tersebut perlu dilakukan pemulihan. sebenarnya pemerintah melalui beberapa peraturan telah mengatur dengan baik secara teknis suatu daerah aliran sungai.
seperti dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah sungai, permenhut. nomor p61 tahun 2014 tentang monitoring dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, dan berbagai aturan teknis lainnya.
akan tetapi, peraturan tersebut sepertinya tidak berjalan dengan baik. ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan daerah aliran sungai salah satunya adalah perbedaan kewenangan dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah.
das tidak melulu berada dalam satu administrasi wilayah akan tetapi suatu das di dalamnya terdapat beberapa administrasi daerah. das dikelola oleh bpdas sementara tata ruang dikelola oleh daerah, dan di sinilah yang biasa menghambat pengelolaan suatu das tersebut.
baca juga:dlh agendakan kegiatan bersih-bersih sampah liar, saat ini sudah capai 10 titik
oleh karena itu, perlu pengelolaan das yang satu komando untuk melancarkan pengelolaan baik dari pengaturan das dan tata ruang yang ada dalam das.
selain itu, pemerintah juga perlu tegas memberikan sanksi para penambang ilegal, apalagi yang melakukan penambangan pada daerah lindung.
jangan karena kesepakatan politis dan juga sumbangan ekonomi yang masuk ke kantong sehingga seolah menutup mata dan membiarkan hal tersebut terjadi.
pemerintah saat ini harusnya lebih pro terhadap lingkungan di tengah pemanasan global yang terus meningkat.
baca juga:hari terakhir pendaftaran, pasangan eti herawati-suhendrik daftar ke kpu kota cirebon
perlu ada keadilan lingkungan bagi ribuan masyarakat yang tidak memberikan sumbangsih kerusakan lingkungan. bukan datang memberikan bantuan jika bencana sudah terjadi tetapi lebih jauh harus mencegah bencana itu bisa terjadi. (*)
*penulis adalah pengurus pkk desa wanantara indramayu

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 29 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan