Dorong Cabut Moratorium BPJS

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Senin , 26 Aug 2024 - 19:54

SOAL DTKS: Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi ST MSi saat bicara soal DTKS untuk syarat BPJS PBI yang belum tuntas diselesaikan pemerintah daerah.-samsul huda-radar cirebon

CIREBON-Persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Cirebon tak kunjung tuntas. Padahal, kebutuhan warga miskin memiliki PBJS PBI cukup tinggi.

Menyikapi itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi ST MSi mengatakan, persoalan DTKS ini adalah masalah klasik, masalah bangsa, dan masalah yang prioritas.

Menurutnya, sebelum bicara infrastruktur, sebelum bicara soal membangun program-program yang monumental, pemerintah harus bisa menyelesaikan terlebih dahulu hajat hidup masyarakat dengan mempermudah akses kesehatan yang baik.

“Jangan sampai gara-gara sakit orang jatuh miskin. Apalagi orang miskin. Maka, pilih bupati yang paling tepat, bupati yang mampu menyelesaikan persoalan, bupati yang mau ngurusin masalah wong cilik. Bupati yang mau bekerja tulus ikhlas,” kata Luthfi kepada Radar Cirebon, Senin (26/8).

Persoalan DTKS itu, sambung Luthfi, tinggal dilihat, dari kebutuhan BPJS PBI. “Itu aja yang diprioritaskan dulu, toh banyak program-program lain yang tidak terlalu prioritas,” ujar Luthfi.

Pria berkacamata itu mencontohkan, jika harus menambah anggaran Rp10 sampai Rp15 miliar bisa diambil dari dana cadangan.

“Wong kita membiayai Pilkada Rp70 miliar saja sanggup, masa membiayai BPJS yang bermanfaat untuk 2,4 juta orang, kita nggak mampu gitu kan,” terangnya.

“Tinggal nanti kita tunggu lah teman-teman dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial sama temen-temen dari Sekretaris Daerah mengkaji pilihan solusi terbaiknya,” tutur politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Luthfi mengungkapkan bahwa sudah ada pembahasan terkait DTKS melalui rapat daring. Salah satu langkah awal yang diusulkan adalah mencabut moratorium BPJS dan mengevaluasi DTKS secara menyeluruh, sambil melihat lihat e-traffic-nya ke depan.

“Ini kita buka lebih lebar lagi, yang kira-kira bisa kita penuhi kriterianya apa aja. Pelan-pelan kita buka, sambil kita melihat celah fiskal yang kita punya, tapi prinsipnya semua orang Cirebon harus boleh mengakses kesehatan yang baik," paparnya.

“Harapan kita, semua orang Cirebon bisa mengakses kesehatan yang baik. Untuk itu, program-program mercusuar yang tidak mendesak sebaiknya dikurangi, atau bahkan tidak perlu dibelanjakan, agar anggarannya bisa dialihkan ke BPJS,” paparnya.

Di akhir masa jabatannya, Luthfi berharap ada solusi konkret yang bisa mengatasi masalah ini. “Saya berharap sebelum akhir masa jabatan ini, ada solusi terbaik yang ditemukan, minimal agar yang sakit bisa terbantu,” pungkasnya. (sam)

dorong cabut moratorium bpjs                            cirebon-persoalan data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) di kabupaten cirebon tak kunjung tuntas. padahal, kebutuhan warga miskin memiliki pbjs pbi cukup tinggi. 
menyikapi itu, ketua dprd kabupaten cirebon, mohamad luthfi st msi mengatakan, persoalan dtks ini adalah masalah klasik, masalah bangsa, dan masalah yang prioritas.
menurutnya, sebelum bicara infrastruktur, sebelum bicara soal membangun program-program yang monumental, pemerintah harus bisa menyelesaikan terlebih dahulu hajat hidup masyarakat dengan mempermudah akses kesehatan yang baik. 
“jangan sampai gara-gara sakit orang jatuh miskin. apalagi orang miskin. maka, pilih bupati yang paling tepat, bupati yang mampu menyelesaikan persoalan, bupati yang mau ngurusin masalah wong cilik. bupati yang mau bekerja tulus ikhlas,” kata luthfi kepada radar cirebon, senin (26/8). 
baca juga:menkes budi gunadi sadikin: hasil investigasi meninggalnya ppds undip semarang diumumkan 
persoalan dtks itu, sambung luthfi, tinggal dilihat, dari kebutuhan bpjs pbi. “itu aja yang diprioritaskan dulu, toh banyak program-program lain yang tidak terlalu prioritas,” ujar luthfi. 
pria berkacamata itu mencontohkan, jika harus menambah anggaran rp10 sampai rp15 miliar bisa diambil dari dana cadangan.
“wong kita membiayai pilkada rp70 miliar saja sanggup, masa membiayai bpjs yang bermanfaat untuk 2,4 juta orang, kita nggak mampu gitu kan,” terangnya. 
“tinggal nanti kita tunggu lah teman-teman dari dinas kesehatan, dinas sosial sama temen-temen dari sekretaris daerah mengkaji pilihan solusi terbaiknya,” tutur politisi senior dari partai kebangkitan bangsa (pkb) itu. 
baca juga:koni melepas atlet basket asal kota cirebon menuju pon 2024-08-26
luthfi mengungkapkan bahwa sudah ada pembahasan terkait dtks melalui rapat daring. salah satu langkah awal yang diusulkan adalah mencabut moratorium bpjs dan mengevaluasi dtks secara menyeluruh, sambil melihat lihat e-traffic-nya ke depan. 
“ini kita buka lebih lebar lagi, yang kira-kira bisa kita penuhi kriterianya apa aja. pelan-pelan kita buka, sambil kita melihat celah fiskal yang kita punya, tapi prinsipnya semua orang cirebon harus boleh mengakses kesehatan yang baik," paparnya.
“harapan kita, semua orang cirebon bisa mengakses kesehatan yang baik. untuk itu, program-program mercusuar yang tidak mendesak sebaiknya dikurangi, atau bahkan tidak perlu dibelanjakan, agar anggarannya bisa dialihkan ke bpjs,” paparnya.
di akhir masa jabatannya, luthfi berharap ada solusi konkret yang bisa mengatasi masalah ini. “saya berharap sebelum akhir masa jabatan ini, ada solusi terbaik yang ditemukan, minimal agar yang sakit bisa terbantu,” pungkasnya. (sam)

Tag

Share