Saatnya Merawat Indonesia

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Minggu , 25 Aug 2024 - 17:41

Ilustrasi merawat Indonesia.-istimewa-

Oleh: Diding Wardianto SSos*

UNTUK Indonesiaku hari-hari ini, betapa perbedaan-perbedaan kita sedang diuji. Padahal, hak konstitusi kita sudah dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tapi ada yang mencoba mengoyak-ngoyak putusan itu, ada yang mencoba membelokan putusan itu, oleh mereka yang mengatasnamakan WAKIL RAKYAT.

Sejak kapan perbedaan menjadi alasan mengoyak persatuan dan kemanusiaan? Baru saja di bulan ini kita peringati sebagai hari kemerdekaan bangsa Indonesia?

Tapi pertanyaannya, apakah di usia 79 tahun bangsa kita sudah benar-benar merdeka dari penjajahan? Merdeka berpikir, Merdeka bertindak, dan Merdeka bernegara!

Tentang seperti apa Indonesia ke depan, segalanya telah diberikan oleh para pendahulu, saatnya para pembaharu yang berderap maju.

Momentum di tahun 2024 ini, rasanya menjadi tahun pertarungan konstitusi antara warga negara dengan para penguasa. Padahal kita sudah bersamasama melewati badai sejarah panjang kekuasaan.

Keptutsan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Agustus 2024 memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pemilihan legislatif (pileg) DPRD atau 20 persen kursi DPRD.

Ini merupakan angin segar bagi masyarakat, untuk tidak memilih kotak kosong, dan untuk dapat memilih calon kepala daerah yang memiliki komitmen dan integritas yang baik.

Setiap warga negara mimiliki hak untuk dipilih dan memilih. Kita semua sama, kita semua seharusnya merasa zat kita adalah zat yang sama-sama untuk mencintai Indonesia.

Tetapi ternyata, keputusan Mahkamah Konstitusi itu sampai membuat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) membuat peraturan tandingan dengan melaksanakan rapat paripurna untuk merevisi UU Pilkada.

Sehingga para Guru Besar Universitas Indonesia (UI) menyikapi kegentingan demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini “Telah terjadi krisis Konstitusi di NKRI akibat pembangkangan DPR yang secara arogan dan vulgar mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi”. (Depok, 22 Agustus 2024)

Gejala terbarunya ada di keputusan Baleg DPR RI dalam pembahasan RUU Pilkada pada (21/8/2024). Kenanglah Pramoedya Ananta Toer berkata, Demokrasi kita telah lama mati.

saatnya merawat indonesia                            oleh: diding wardianto ssos*
untuk indonesiaku hari-hari ini, betapa perbedaan-perbedaan kita sedang diuji. padahal, hak konstitusi kita sudah dilindungi oleh mahkamah konstitusi (mk), tapi ada yang mencoba mengoyak-ngoyak putusan itu, ada yang mencoba membelokan putusan itu, oleh mereka yang mengatasnamakan wakil rakyat. 
sejak kapan perbedaan menjadi alasan mengoyak persatuan dan kemanusiaan? baru saja di bulan ini kita peringati sebagai hari kemerdekaan bangsa indonesia?
tapi pertanyaannya, apakah di usia 79 tahun bangsa kita sudah benar-benar merdeka dari penjajahan? merdeka berpikir, merdeka bertindak, dan merdeka bernegara! 
baca juga:aksi dorong-dorongan dan bakar ban warnai unjuk rasa mahasiswa cirebon kawal putusan mk
tentang seperti apa indonesia ke depan, segalanya telah diberikan oleh para pendahulu, saatnya para pembaharu yang berderap maju.
momentum di tahun 2024 ini, rasanya menjadi tahun pertarungan konstitusi antara warga negara dengan para penguasa. padahal kita sudah bersamasama melewati badai sejarah panjang kekuasaan. 
keptutsan mahkamah konstitusi nomor 60/puu-xxii/2024 yang diumumkan pada tanggal 20 agustus 2024 memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pemilihan legislatif (pileg) dprd atau 20 persen kursi dprd. 
ini merupakan angin segar bagi masyarakat, untuk tidak memilih kotak kosong, dan untuk dapat memilih calon kepala daerah yang memiliki komitmen dan integritas yang baik.
baca juga:20 pemuda desa kongsijaya ikuti pelatihan las 
setiap warga negara mimiliki hak untuk dipilih dan memilih. kita semua sama, kita semua seharusnya merasa zat kita adalah zat yang sama-sama untuk mencintai indonesia. 
tetapi ternyata, keputusan mahkamah konstitusi itu sampai membuat badan legislasi dewan perwakilan rakyat republik indonesia (baleg dpr ri) membuat peraturan tandingan dengan melaksanakan rapat paripurna untuk merevisi uu pilkada.
sehingga para guru besar universitas indonesia (ui) menyikapi kegentingan demokrasi yang terjadi di indonesia saat ini “telah terjadi krisis konstitusi di nkri akibat pembangkangan dpr yang secara arogan dan vulgar mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi”. (depok, 22 agustus 2024) 
gejala terbarunya ada di keputusan baleg dpr ri dalam pembahasan ruu pilkada pada (21/8/2024). kenanglah pramoedya ananta toer berkata, demokrasi kita telah lama mati.
baca juga:aliansi organisasi cipayung plus kabupaten indramayu demo di gedung dprd, kawal putusan mk
yang ada hanyalah sisa-sisa formalitas tanpa ruh dan tanpa makna. bu, apakah ibu pertiwi saat ini sedang sakit? katanya negara ini adalah negara demokrasi?
tapi sepertinya itu hanya selogan dan omong kosong. saat ini kita sedang dipertontonkan oleh mereka yang katanya “punya kuasa” dengan menunjukan kualitas demokrasi bangsa indonesia. 
sepertinya kita masih trauma dengan suasana pilpres 2024 lalu, kini kita dibuat geleng-geleng kepala lagi oleh pilkada 2024.
dengarkan ir. soekarno berbicara, demokrasi tanpa kedaulatan rakyat hanyalah ilusi. ketika rakyat tidak lagi diperhitungkan, di sanalah demokrasi mati. 
baca juga:konferensi pwi kota cirebon digelar awal oktober, pj walikota dukung penuh 
sejarah menunjukan, negara asing memiliki kepentingan besar terhadap bangsa ini, dan negara indonesia bisa saja menjadi ajang persaningan global.
sepatutnya kita jangan pernah bangga dijajah kebodohan. demokrasi bukan tempat bisnis keluarga, bukan tempat milik satu atau dua orang golongan saja untuk berkuasa, tetapi kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. 
pilkada seharusnya alat pengoreksi, memisahkan mereka yang berhasrat mengabdi atau hanya membesarkan diri sendiri.
sebagaimana terlihat pada alinea keempat pembukaan uud 1945 dan pasal 1 ayat (20 uud 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. 
baca juga:di smpn 7 kota cirebon, energi matahari bisa ditangkap panel surya dan diubah jadi energi listrik
konsep negara demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. ajang pemilihan umum (pemilu) harus dipastikan berjalan adil, transparan dan jauh dari kecurangan.
aparat negara harus dipastikan bersikap netral dan tidak berpihak kepada pasangan calon manapun. pemilu sebagai ajang untuk memilih pemimpin yang berkualitas sudah seharusnya masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nurani sendiri. 
sehingga diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. saya khawatir kalau apapun yang kita fikirkan, apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita perbincangkan, kita hanya dikotakkan menjadi koalisi atau oposisi, sampai kapan akhirnya kita hanya dilihat berdasarkan pereferensi politik kita. 
demokrasi tidak hanya berbicara kebebasan memilih saat pemilu, lebih dari pada itu, demokrasi ialah kebebasan bagi masyarakat untuk beragama, berserikat, menyampaikan pendapat dan sebagainya selama itu tidak melanggar hukum dan konstitusi. reformasi 1998 ditebus darah mahasiswa dan rakyat indonesia.
baca juga:peduli terhadap kesejahteraan ppks, bupati nina beri alat bantu kursi roda
melahirkan pemilu demokratis di pasca orde baru. sudah saatnya kita merawat indonesia, ibu pertiwi dari para pengkhianat konstitusi. 
tulisan bung hatta dalam bukunya “demokrasi kita” barangkali layak dijakikan sebagai rujukan. bung hatta adalag peletak dasar demikrasi asli indonesia yang tetap konsisten hingga akhir hayatnya. demokrasi atau kedaulatan rakyat yang kita impikan sejak masa penjajahan, orde lama, orde baru hingga reformasi dihadapkan dalam ralita soal bagaimana mempraktikkan demokrasi itu dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 
kita berharap semua pihak punya komitmen menjaga indonesia, menjaga warga bangsa dan merawat demokrasi, dan jangan sampai terjadi benturan sesama anak bangsa. (*)
*penulis adalah ketua organisasi kepemudaan jong giri segara

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 26 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan