Mahasiswa Cirebon Turun ke Jalan, Kawal Putusan MK sampai PKPU Pilkada Terbit

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Jumat , 23 Aug 2024 - 22:22

Ribuan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (23/8/2024).-khoirul anwarudin-radar cirebon

Setelah itu, berjalan kaki ke Gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Di sana, perwakilan mahasiswa, Gimnastiar, membacakan tuntutan. Ia menegaskan pihaknya menolak transisi demokrasi bagi kepentingan perorangan atau kelompok. Pihaknya menginginkan Presiden Jokowi bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi hari ini.

“Mengutuk dan menolak segala bentuk pembegalan konstitusi yang dilakukan DPR. Kami juga mendesak KPU untuk dapat patuh sepenuhnya kepada putusan MK Nomor 60 dan 70 yang mengatur ambang batas sampai soal syarat usia calon yang akan maju pilkada," terang Gimnastiar.

Pihaknya juga mendesak kepolisian untuk tidak melakukan tindakan represif kepada masyarakat di manapun. “Kami meminta Polda Metro Jaya untuk segera membebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap saat unjuk rasa di DPR RI pada Kamis 22 Agustus 2024," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Lutfi yang menemui demonstran mengatakan bahwa pemerintah sejalan dengan keinginan mahasiswa. “Saya yakin pemerintah sejalan dengan keinginan kita. Gerakan teman-teman mahasiswa penting, kita harus fokus konstitusi. Kita juga harus menjaga kondusivitas, jangan sampai ada makar," terangnya.

Ia juga menyampaikan bahwa tuntutan mahasiswa sudah didengar DPR RI dan pemerintah. “Alhamdulillah dari pusat mendengar keinginan kita. Tapi benar yang disampaikan teman-teman, kita harus kawal dan jaga, karena khawatir lalai," tandasnya.

DPR DAN KPU IKUTI PUTUSAN MK
Sebelumnya, DPR RI sudah memastikan syarat pencalonan kepala daerah-wakil kepala daerah pada Pilkada 2024 akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kepastian ini setelah rapat paripurna DPR RI di Senayan, Kamis (22/8), gagal mengesahkan Revisi UU Pilkada menjadi UU lantaran peserta tidak memenuhi kuorum.

Menyikapi hal tersebut, KPU RI menegaskan bahwa putusan MK terkait pilkada, yakni syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, akan terus dipedomani hingga penetapan pasangan calon (paslon).

“Dipedomani terus, sampai penetapan paslon,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis malam (22/8/2024).

Ketua KPU menegaskan hal itu untuk menepis anggapan bahwa putusan MK yang dibacakan pada Selasa (20/8) hanya dipedomani pada saat pendaftaran calon saja. Putusan MK dimaksud ialah Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Pada pertimbangan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah. Kemudian, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. MK membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

Lewat putusan tersebut, MK menyatakan parpol yang tidak mendapatkan kursi di DPRD, bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah bersangkutan, yakni berkisar mulai dari 6,5 hingga 10 persen.

Lebih lanjut, Afif memastikan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 berpedoman kepada Peraturan KPU (PKPU) yang telah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai putusan MK.

mahasiswa cirebon turun ke jalan, kawal putusan mk sampai pkpu pilkada terbit                            cirebon- demo mengawal putusan mk terus berlanjut. jumat (23/8/2024), ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di cirebon turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa.
salah satu tuntutannya, mendesak kpu segera membuat peraturan kpu (pkpu) pilkada 2024 dengan memedomani putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 60/puu xxii/2024 dan nomor 70/puu-xxii/2024.
pantauan radar cirebon, aksi demonstrasi mahasiswa dilakukan di kota/kabupaten cirebon. di kota cirebon, ribuan mahasiswa yang mengatasnamakan cipayung plus cirebon, memulai aksi dengan berjalan kaki dari jalan pemuda menuju gedung dprd kota cirebon di jalan siliwangi.
cipayung plus cirebon sendiri adalah gabungan beberapa organisasi kemahasiswaan. yakni gerakan mahasiswa nasional indonesia (gmni), himpunan mahasiswa islam (hmi), pergerakan mahasiswa islam indonesia (pmii), ikatan mahasiswa muhammadiyah (imm), kesatuan aksi mahasiswa muslim indonesia (kammi) dan sebagainya.
baca juga:diam-diam anak jokowi sudah urus skbpd
adapun di antara orasi yang di sampaikan adalah desakan kepada dpr ri untuk mencabut revisi uu pilkada. kemudian, mereka juga mendesak kpu untuk segera menerbitkan pkpu pilkada 2024 dengan tetap memedomani putusan mk nomor 60 dan 70. massa juga mendesak dprd kota cirebon untuk menyatakan sikap menolak revisi ruu pilkada.
salah satu peserta unjuk rasa, gusti (24) menyatakan bahwa pihaknya berharap agar pemerintah dan dpr menegakkan demokrasi. ia menilai bahwa upaya dpr merevisi uu pilkada hanya akan melanggengkan praktik politik dinasti yang dilakukan oleh presiden jokowi. “ada banyak hal yang bikin kami kecewa dan tidak percaya lagi dengan pemerintah dan dpr,” ucapnya
berdasarkan pantauan radar cirebon di depan gedung dprd kota cirebon, pada awalnya aksi demontrasi tersebut berjalan tertib dan damai. namun selang beberapa waktu, terjadi lemparan botol air mineral ke tengah-tengah kerumunan. sontak, hal itu membuat sejumlah peserta demontrasi tersulut emosi. puluhan anggota kepolisian yang membentuk barikade pengamanan juga turut menjadi sasaran.
aksi tersebut juga diwarnai bakar ban di tengah-tengah massa pendemo. selain itu, mereka juga membakar bunga papan ucapan selamat kepada para anggota dprd kota cirebon yang baru dilantik beberapa hari lalu. asap dari ban dan bunga papan yang dibakar, tampak membumbung tinggi.
baca juga:implementasikan panel surya, smpn 7 kota cirebon pangkas 25% kebutuhan listrik bulanan
tak puas melakukan orasi dan membakar ban di depan gedung dprd kota cirebon, mahasiswa kemudian memaksa masuk ke dalam. aksi dorong-dorongan antara peserta dan petugas kepolisian pun tidak terhindarkan. kendati begitu, para mahasiswa itu berhasil menjebol gerbang dan barikade pengamanan kepolisian.
di depan halaman gedung dprd kota cirebon, para pengunjuk rasa ditemui oleh sejumlah anggota dprd kota cirebon serta sekertaris dprd kota cirebon. meski begitu, tidak ada pernyataan kongkrit yang disepakati.
sejumlah massa yang merasa tidak puas, akhirnya meluapkan kemarahan dengan melakukan aksi vandalisme. mereka menuliskan kata-kata makian terhadap dpr dan presiden jokowi di pagar putih kantor dprd kota cirebon. sekitar pukul 17.30 wib, massa berangsur-angsur membubarkan diri.
sementara di kabupaten cirebonm, ratusan mahasiswa dari universitas muhammadiyah cirebon (umc) melakukan aksi unjuk rasa di kompleks perkantoran pemkab cirebon. mahasiswa memblokir jalan di lampu merah kompleks perkantoran serta membentangkan bendera bendera merah putih dan menyanyikan lagu-lagu nasional.
baca juga:bambang: putusan mk harapan baru bagi masyarakat
setelah itu, berjalan kaki ke gedung dprd kabupaten cirebon. di sana, perwakilan mahasiswa, gimnastiar, membacakan tuntutan. ia menegaskan pihaknya menolak transisi demokrasi bagi kepentingan perorangan atau kelompok. pihaknya menginginkan presiden jokowi bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi hari ini.
“mengutuk dan menolak segala bentuk pembegalan konstitusi yang dilakukan dpr. kami juga mendesak kpu untuk dapat patuh sepenuhnya kepada putusan mk nomor 60 dan 70 yang mengatur ambang batas sampai soal syarat usia calon yang akan maju pilkada," terang gimnastiar.
pihaknya juga mendesak kepolisian untuk tidak melakukan tindakan represif kepada masyarakat di manapun. “kami meminta polda metro jaya untuk segera membebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap saat unjuk rasa di dpr ri pada kamis 22 agustus 2024," tegasnya.
pada kesempatan tersebut, ketua dprd kabupaten cirebon mohamad lutfi yang menemui demonstran mengatakan bahwa pemerintah sejalan dengan keinginan mahasiswa. “saya yakin pemerintah sejalan dengan keinginan kita. gerakan teman-teman mahasiswa penting, kita harus fokus konstitusi. kita juga harus menjaga kondusivitas, jangan sampai ada makar," terangnya.
baca juga:pj walikota cirebon dukung konferensi pwi kota cirebon
ia juga menyampaikan bahwa tuntutan mahasiswa sudah didengar dpr ri dan pemerintah. “alhamdulillah dari pusat mendengar keinginan kita. tapi benar yang disampaikan teman-teman, kita harus kawal dan jaga, karena khawatir lalai," tandasnya.
dpr dan kpu ikuti putusan mksebelumnya, dpr ri sudah memastikan syarat pencalonan kepala daerah-wakil kepala daerah pada pilkada 2024 akan mengacu pada putusan mahkamah konstitusi (mk). kepastian ini setelah rapat paripurna dpr ri di senayan, kamis (22/8), gagal mengesahkan revisi uu pilkada menjadi uu lantaran peserta tidak memenuhi kuorum.
menyikapi hal tersebut, kpu ri menegaskan bahwa putusan mk terkait pilkada, yakni syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, akan terus dipedomani hingga penetapan pasangan calon (paslon).
“dipedomani terus, sampai penetapan paslon,” kata ketua kpu ri mochammad afifuddin saat konferensi pers di kantor kpu ri, jakarta, kamis malam (22/8/2024).
baca juga:tingkatkan kompetensi pemuda desa lewat pelatihan las
ketua kpu menegaskan hal itu untuk menepis anggapan bahwa putusan mk yang dibacakan pada selasa (20/8) hanya dipedomani pada saat pendaftaran calon saja. putusan mk dimaksud ialah putusan nomor 70/puu-xxii/2024 dan putusan nomor 60/puu-xxii/2024.
pada pertimbangan putusan nomor 70/puu-xxii/2024, mk menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf e uu pilkada harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah. kemudian, putusan nomor 60/puu-xxii/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. mk membatalkan pasal 40 ayat (3) uu pilkada dan menyatakan pasal 40 ayat (1) uu pilkada inkonstitusional bersyarat.
lewat putusan tersebut, mk menyatakan parpol yang tidak mendapatkan kursi di dprd, bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah. penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah bersangkutan, yakni berkisar mulai dari 6,5 hingga 10 persen.
lebih lanjut, afif memastikan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada pilkada 2024 berpedoman kepada peraturan kpu (pkpu) yang telah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai putusan mk.
baca juga:mahsiswa kawal keputusan mk
“yang pasti, nanti tanggal 27-29 agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di indonesia, akan memedomani aturan-aturan atau pkpu yang di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan mk,” ujarnya di jpnn (radar cirebon group).
afif pun memastikan bahwa putusan mk yang diadopsi ke dalam draf revisi pkpu tidak hanya soal syarat usia dan ambang batas, tetapi juga aturan kampanye di perguruan tinggi yang turut diubah mk. “itu juga pasti kita harus ikuti, kita perlakukan sama untuk kemudian kita akan segera adopsi dan dimasukkan dalam pengaturan kampanye kita,” ujarnya.
diketahui, mk melalui putusan nomor 69/puu-xxii/2024 memperbolehkan kampanye pemilihan kepala daerah dilakukan di kampus, asal mendapatkan izin dan tidak membawa atribut kampanye. kpu akan menindaklanjuti seluruh putusan mk sesuai dengan langkah prosedur yang tertib, yakni dengan melakukan konsultasi dengan dpr.
dia mengatakan, rapat dengar pendapat (rdp) bakal dilakukan pada senin (26/8), satu hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka.
baca juga:dinas sosial salurkan bantuan kursi roda
“konsultasi yang sifatnya rdp itu senin. kita (kpu, red) sudah sampaikan dan sudah berkoordinasi untuk materi yang sudah kita sampaikan draf dan seterusnya,” pungkas afif. (awr/cep/ant/jpnn)