PKB Sebagai Partai yang Mendapat 9 Kursi di DPRD Dinilai Mandul
Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Cirebon, Lutfi Andalusie menyoroti langkah politik PKB.-dokumen -tangkapan layar
CIREBON - Langkah DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon disorot oleh berbagai pihak.
Pasalnya, partai politik (parpol) yang mendapat 9 kursi di Kabupaten Cirebon, dinilai belum mantap dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Cirebon, Lutfi Andalusie menyoroti langkah politik PKB.
Namun, bila melihat perkembangan politik, dirinya menilai, PKB Kabupaten Cirebon tidak bisa membuat langkah konkrit perihal koalisi.
BACA JUGA:Pasangan Imron-Agus Sudah Deal. Final!
Ia menyebut, PKB sebagai partai dengan perolehan 9 kursi di DPRD, mandul karena hingga saat ini belum mendapatkan apa-apa, termasuk pasangan koalisi.
Disinggung kemungkinan untuk berkoalisi dengan PKS yang ramai bakal ditinggal oleh Nasdem, Lutfi menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan Dewan Tanfidz.
Namun, bisa saja terjadi koalisi antara PKB dan PKS. Menurut dia, koalisi PKB dan PKS adalah pilihan terakhir ketika upaya membuat koalisi dengan parpol lain tak membuahkan hasil.
BACA JUGA:PDI P dan PKB Berkoalisi di Pilgub Jabar, Ono : PDIP Berharap Ada Dua Pasangan Calon
"Yang jelas, kalau masih bisa koalisi dengan yang lain, usahakan dengan yang lain dulu. Kalau dengan PKS itu lebih kepada (pilihan, red) terakhir. Artinya, kalau tidak dapat koalisi sama sekali, ya lumayan saja," tegasnya.
Lutfi menyebut, Dewan Syuro secara kelembagaan juga tidak pernah dilibatkan atau diberi tembusan sejak awal pencalonan Gus Abe sebagai bacabup. Hingga kini, Lutfi juga mengaku tidak tahu rekomendasi E1 untuk Gus Abe sudah turun atau belum.
"Artinya, saya diundang, kemudian rapat Syuro terkait rekomendasi Gus Abe maju, saya tidak tahu. Saya hanya (tahu, red) secara personal saja bahwa Gus Abe maju, itu saja," paparnya.
BACA JUGA:Pemkab Indramayu Sediakan 2.400 Paket Sembako Buat Masyarakat di Kecamatan Losarang
Ia sendiri melihat sosok Abe sebagai bacabup bukan berdasarkan pantas atau tidak pantas. Namun ia lebih menitikberatkan pada kepastian Abe mendapat rekomendasi DPP terlebih dahulu.