Jangan Ada PHPU di Pilkada Kota Cirebon

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Senin , 12 Aug 2024 - 17:09

Pj Walikota Cirebon Agus Mulyadi mengharapkan semua penyelenggara Pilkada tahu teknis penyelenggaraan hingga pada level bawah.-ABDULLAH/RADAR CIREBON -radar cirebon

Pilkada Serentak tahun 2024 digelar tanggal 27 November. Kegiatan pesta demokrasi tersebut harus dipersiapkan secara matang. Salah satunya adalah menghindari perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Hal ini dikatakan Pj Walikota Cirebon Agus Mulyadi usai sosialisasi pencalonan walikota dan wakil walikota Cirebon pada Pilkada 2024 akhir pekan kemarin di Hotel Santika Cirebon. Gus Mul –sapaannya- optimistis bahwa PHPU Pilkada tidak ada lagi.

“Supaya tidak capek, mendingan jangan sampai ada PHPU. Tapi ini semua bisa terwujud, tentu saja ketika komunikasi dan pemahaman terkait penjelasan teknis ada yang keliru. Jadi, harus benar-benar dipahami oleh penyelenggara hingga level bawah,“ ujarnya.

Menurut dia, ada prosedur komunikasi di level jenjang provinsi ke daerah. “Dari daerah ke kecamatan, hingga TPS. Semua level sudah harus paham tata cara dan lainnya,” tandas dia.

Jadi, kata Gus Mul, dirinya mohon agar standar operasional prosedur atau SOP bisa diputuskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku jika ada PHPU.

“Jaga kotak suara dengan sepenuh hati. Termasuk pemasangan APS (alat pemungutan suara). Jadi, mohon pemahaman teknis hingga operasional benar-benar dipahami hingga level bawah,” pungkasnya. (abd)

jangan ada phpu di pilkada kota cirebon                            pilkada serentak tahun 2024 digelar tanggal 27 november. kegiatan pesta demokrasi tersebut harus dipersiapkan secara matang. salah satunya adalah menghindari perselisihan hasil pemilihan umum (phpu). 
hal ini dikatakan pj walikota cirebon agus mulyadi usai sosialisasi pencalonan walikota dan wakil walikota cirebon pada pilkada 2024 akhir pekan kemarin di hotel santika cirebon. gus mul –sapaannya- optimistis bahwa phpu pilkada tidak ada lagi. 
“supaya tidak capek, mendingan jangan sampai ada phpu. tapi ini semua bisa terwujud, tentu saja ketika komunikasi dan pemahaman terkait penjelasan teknis ada yang keliru. jadi, harus benar-benar dipahami oleh penyelenggara hingga level bawah,“ ujarnya.
menurut dia, ada prosedur komunikasi di level jenjang provinsi ke daerah. “dari daerah ke kecamatan, hingga tps. semua level sudah harus paham tata cara dan lainnya,” tandas dia. 
baca juga:handarujati kalamullah sapa warga di posyandu cangkol utara jelang pilkada 2024
jadi, kata gus mul, dirinya mohon agar standar operasional prosedur atau sop bisa diputuskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku jika ada phpu. 
“jaga kotak suara dengan sepenuh hati. termasuk pemasangan aps (alat pemungutan suara). jadi, mohon pemahaman teknis hingga operasional benar-benar dipahami hingga level bawah,” pungkasnya. (abd)

Tag

Share