Suksesi Kepemimpinan

Oleh: Uha Juhana*

DALAM ilmu manajemen, menetapkan pemimpin adalah bagian sangat penting bagi kelangsungan suatu organisasi; baik perusahaan, organisasi sosial kemasyarakatan, maupun institusi/lembaga pemerintah apalagi organisasi pemerintahan suatu daerah, terlebih negara.

Hampir semua buku tentang manajemen menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada siapa yang memimpin.

Bahkan, ada jargon yang menyatakan lebih baik dipimpin orang yang baik, dan mampu, walau aturan manajemen dan organisasinya kurang baik, daripada memiliki aturan organisasi yang baik tapi dipimpin oleh orang yang tidak baik karena orang yang tak baik selalu bisa memanipulasi aturan, betapapun baiknya aturan itu.

BACA JUGA:Waktu Guru dan Professional Burnout

Kita menyaksikan banyak perusahaan yang begitu mengalami pergantian pemimpin langsung melejit maju pesat. Namun, ada juga yang setelah pergantian pemimpin mengalami kemunduran. Begitu juga dengan daerah atau negara.

Mengingat pentingnya posisi pemimpin, maka dalam manajemen modern, salah satu tolok ukur keberhasilan seorang pemimpin di semua tingkatan adalah kemampuannya untuk mempersiapkan penggantinya yang lebih baik daripada dirinya, dalam suatu proses suksesi kepemimpinan yang tertib.

Presiden Jokowi memang telah menorehkan berbagai kebijakan yang sangat mendasar untuk negara ini, antara lain kebijakan satu harga untuk BBM di seluruh Indonesia.

Hal itu amat meringankan biaya hidup saudara-saudara kita di Lembah Baliem, Wamena, di Pegunungan Jaya Wijaya, Papua, dan lain-lain, di mana harga BBM biasanya sepuluh kali lipat dari harga di Jakarta.

BACA JUGA:Pemekaran Cirebon Timur Tunggu SKB Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Kesepakatan Bersama di tingkat Pusat

Juga bagi saudara-saudara kita di hulu Sungai Kapuas, Barito, Mahakam, dan Iain-lain yang harga BBM-nya bisa lima kali dari Jakarta karena harus dibawa dengan perahu kelotok ke hulu sungai.

Dibubarkannya Petral juga memberikan kepuasan publik yang luar biasa dan mengurangi biaya. Sejak Presiden Soeharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebutuhan minyak kita, sebagai importir minyak yang besar, diatur oleh satu perusahaan di Singapura.

Di seluruh pelosok negeri, ada pembangunan infrastruktur. Puluhan bandara, pelabuhan laut, bendungan, jalan tol, jalan-jalan negara, MRT, LRT, kereta cepat, internet, dan masih banyak lagi.

Juga penguasaan saham mayoritas Freeport yang sudah menjadi wacana sejak lama, baru berhasil dilaksanakan di era Jokowi (Desember 2018), setelah hampir 50 tahun Freeport McMoran jadi pemegang saham mayoritas. Ini prestasi amat besar.