Potensi Pajak Menurun, Tapi Kok Target Pajak Tinggi, Bapenda Harus Putar Otak

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Kamis , 08 Aug 2024 - 13:33

Kasubid P2D Bapenda Kabupaten Cirebon Handi ikut menjelaskan kenaikan target pajak daerah yang sangat signifikan.-dokumen -tangkapan layar

potensi pajak menurun, tapi kok target pajak tinggi, bapenda harus putar otak                            cirebon-badan pendapatan daerah (bapenda) kabupaten cirebon mengeluhkan tingginya target pajak yang ditetapkan pemerintah kabupaten cirebon. 
padahal, sejumlah potensi pajak di kabupaten cirebon menurun.
pajak parkir misalnya, yang sebelumnya 25 persen jadi 10 persen atau turun 15 persen. pajak mblb dari 25 persen jadi 20 persen atau turun 5 persen. 
kabid pengelolaan pajak daerah (p2d) bapenda kabupaten cirebon, fahmi sudjati mengatakan, pihaknya harus memutar otak karena target yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar rp389 miliar lebih. 
baca juga:siap-siap siswa dapat pelajaran soal stunting di sekolah
artinya, kenaikan target pad tahun 2024 sangat tinggi, jika dibandingkan target pad tahun 2023 yang di angka rp323 miliar lebih. 
“realisasi target tahun 2023 tidak tercapai. realisasinya rp321 miliar lebih atau 99,46 persen,” ujar fahmi didampingi kasubid p2d handi saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
sebetulnya, kata fahmi, kenaikan target pajak  daerah sangat tinggi. target tersebut cukup ngos-ngosan bagi bapenda. akhirnya, bapenda melakukan koreksi dari target 2024. ketemu di angka rp370 miliar lebih. 
baca juga:penganggaran dinilai terlalu rumit, hambat pengembangan potensi wisata desa
“angka rp370 miliar itu sebetulnya masih berat. kami tidak sanggup untuk mencapai target. kalau rp365 miliar masih kita upayakan.
karena sampai bulan juli tahun ini, rekap penerimaan pajak daerah sudah rp204 miliar lebih atau 52,36 persen,” terangnya. 
fahmi mengungkapkan, sebetulnya terdapat potensi pajak yang mengalami penurunan diantaranya, pajak parkir, yang sebelumnya 25 persen jadi 10 persen atau turun 15 persen. pajak mblb dari 25 persen jadi 20 persen atau turun 5 persen. 
baca juga:posisi sejumlah pama polres kuningan bergeser 
kemudian, tontonan film di luar gedung turun 5 persen dari yang sebelumnya 15 persen, pagelaran kesenian musik, permainan ketangkasan turun 10 persen yang sebelumnya 20 persen.
selanjutnya, tontonan film di dalam gedung turun 15 persen dari sebelumnya 25 persen. 
permainan biliard, golf, bowling turun 20 persen dari sebelumnya 30 persen, dan panti pijat, refleksi, pusat kebugaran, live music turun 25 persen dari sebelumnya 35 persen. “penurunan pajak itu berdasarkan uu nomor 1 tahun 2022,” ungkapnya. 
baca juga:antisipasi terjadinya kebakaran hutan, bpbd kuningan laksanakan program sekat bakar
di tahun ini, kata fahmi, target yang  mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ada pada sektor mineral bukan logam dan batuan (mblb), yakni rp70 miliar lebih. sayangnya, realisasi hingga juli rp4,5 miliar lebih atau 6,47 persen.
“kami kebingungan dari mana targetnya bisa tercapai, sementara waktu tinggal lima bulan lagi,” tuturnya. 
“dari data yang ada mungkin bisa tercapai pada sektor pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, ppj, parkir, air tanah dan sarang burung walet. itu pun kadang ada beberapa yang kurang dari realisasi. yang berat itu justru pajak bphtb,” jelas fahmi. 
baca juga:teguh lebih memilih jadi anggota dprd, asep makin yakin dampingi ayu
dia menyebutkan, dari semua akumulasi terget pajak tahun ini, selama lima bulan kedepan pihaknya harus bisa merealisaikan di angka sekitar rp165 miliar lebih.
sebab, target yang sudah terealisasi hingga juli 2024 rp 204 miliar lebih. “kita garuk-garuk kepala juga ini, apakah bisa terealisasi dan mampu mencari uang sekitar rp165 miliar lebih lagi atau tidak memenuhi target,” tandasnya.
baca juga:relawan projo jawa barat minta dedi maju pilkada, dedi mengaku ingin fokus sebagai penjabat bupati 
fahmi menambahkan, adanya kenaikan pajak yang cukup signifikan karena bapelitbangda merencanakan belanja terlebih dahulu, baru mencari berapa anggaran yang dibutuhkan.
harusnya, dihitung secara detail berapa anggaran yang ada termasuk berapa pemasukan pajak, baru belanja sesuai pemasukan anggaran.