Munangwar: Fungsi Dewan Pengawas tak Maksimal, RSUD Arjawinangun Banyak Masalah

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Rabu , 07 Aug 2024 - 16:03

RSUD Arjawinangun, rumah sakit milik Pemkab Cirebon.-cecep nacepi-radar cirebon

Salah satunya, mengusulkan mandatori spesialis ke Kementerian Kesehatan.

Bambang Sumardi mengatakan, pihaknya juga telah mengusulkan sejumlah usulan dan mengembangkan berbagai kerjasama strategis ke pemda.

“Usulan ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga medis spesialis yang masih menjadi tantangan bagi kami di RSUD Arjawinangun," kata Bambang kepada Radar Cirebon.

Selain itu, pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan.

“Kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan tenaga medis yang kompeten dan siap bekerja di lapangan," terangnya, dalam wawancara dengan koran ini pada Sabtu lalu, 3 Agustus 2024.

Tidak hanya itu, masih kata Bambang, pihaknya pun mengusulkan untuk menyediakan pembiayaan pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketersediaan tenaga medis spesialis di masa mendatang.

“Kami juga mengusulkan perubahan standar harga satuan dan tunjangan kelangkaan bagi SDM spesialis," terangnya.

Menurut Bambang, langkah tersebut diharapkan dapat menarik minat tenaga medis spesialis untuk bergabung dan mengabdi di RSUD Arjawinangun serta meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang sudah mengabdi.

“Kami terus berusaha mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan SDM spesialis (dokter spesialis)"

"Dengan dukungan dari berbagai pihak, kami optimis dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat," ungkapnya.

Bambang menjelaskan, upaya ini menunjukkan komitmen RSUD Arjawinangun dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan medis yang optimal.

“Dengan adanya SDM spesialis yang memadai, diharapkan RSUD Arjawinangun terus berkembang dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien," paparnya.

munangwar:  fungsi dewan pengawas tak maksimal, rsud arjawinangun banyak masalah                            cirebon- isu mundur dirut rsud arjawinangun dan segala permasalahan di rumah sakit tersebut, tidak lepas dari tidak maksimalnya fungsi dewan pengawas (dp).
pengamat sosial, munangwar msi, mengatakan permasalahan yang ada di rsud arjawinangun saat ini memang cukup berat.
“coba dibuat pohon masalah, buat pohon alternatif dari penyebab permasalahan, dibuat tindaklanjuti dari permasalahan-permasalahan tersebut," ujar munangwar kepada radar cirebon, selasa 6 agustus 2924.
baca juga:tabur bunga dan potong tumpeng tandai ultah ppad ke-21 kota cirebon
ia mengatakan rsud arjawinangun secara kelembagaan merupakan unit pelaksanaan teknis daerah (uptd) pemkab cirebon.
“sehingga secara kelembagaan dalam menjalankan tupoksi di bawah pembinaan atau koordinatornya dinkes," tutur munangwar.
ia juga mengatakan rsud arjawinangun mempunyai dewan pengawas yang juga harus bertanggung jawab ketika banyaknya persoalan di rs milik pemkab cirebon tersebut.
baca juga:miliki basis hingga ke desa, karang taruna jadi bidikan kandidat balon bupati 
“rsud arjawinangun dalam sotk-nya, dalam pelaksanaan organisasinya, ada badan pengawasnya dari unsur pejabat sekretariat daerah dan unsur lini skpd atau badan unsur teknis," bebernya, seraya menegaskan fungsi badan pengawas belum optimal.
sementara terkait dengan kekurangan dokter spesialis, ia menyarankan manajemen menganggarkan khusus untuk pendidikan dokter spesialis.
“kalau kekurangan dokter-dokter spesialis, dokter-dokter umum untuk menempuh dan mengikuti kuliah kembali untuk mengambil profesi dokter spesialis.
baca juga:ssb brawijaya klinik pcm raih banyak prestasi, juara 1 festival haifatama 
bikin mou dengan fakultas kedokteran universitas negeri dan swasta, serta ajukan rkpd (rencana kerja pemerintah daerah) dengan dpa dinkes," terangnya.
terus berusaha cari solusi terbaiksementara itu, dirut rsud arjawinangun dr bambang sumardi memastikan pihaknya terus berusaha memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (sdm).
salah satunya, mengusulkan mandatori spesialis ke kementerian kesehatan.
bambang sumardi mengatakan, pihaknya juga telah mengusulkan sejumlah usulan dan mengembangkan berbagai kerjasama strategis ke pemda.
baca juga:kepemimpinan bupati karna sobahi dan wakil bupati tarsono mardiana membawa perubahan signifikan di majalengka
“usulan ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga medis spesialis yang masih menjadi tantangan bagi kami di rsud arjawinangun," kata bambang kepada radar cirebon.
selain itu, pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan.
“kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan tenaga medis yang kompeten dan siap bekerja di lapangan," terangnya, dalam wawancara dengan koran ini pada sabtu lalu, 3 agustus 2024.
baca juga:warga miskin tak masuk dtks, dprd nilai dtks amburadul
tidak hanya itu, masih kata bambang, pihaknya pun mengusulkan untuk menyediakan pembiayaan pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketersediaan tenaga medis spesialis di masa mendatang.
“kami juga mengusulkan perubahan standar harga satuan dan tunjangan kelangkaan bagi sdm spesialis," terangnya.
menurut bambang, langkah tersebut diharapkan dapat menarik minat tenaga medis spesialis untuk bergabung dan mengabdi di rsud arjawinangun serta meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang sudah mengabdi.
baca juga:masyarakat antusias buat nib, dpmptsp roadshow ke 5 kecamatan
“kami terus berusaha mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan sdm spesialis (dokter spesialis)"
"dengan dukungan dari berbagai pihak, kami optimis dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat," ungkapnya.
bambang menjelaskan, upaya ini menunjukkan komitmen rsud arjawinangun dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan medis yang optimal.
“dengan adanya sdm spesialis yang memadai, diharapkan rsud arjawinangun terus berkembang dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien," paparnya.
baca juga:3 tahun berturut-turut lunas pbb, kuwu kabupaten cirebon gratis umrah
masih kata bambang, pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi yang berkesinambungan terhadap perda retribusi yang baru.
serta sosialisasi tentang peraturan bpjs kesehatan terkait pengetatan gawat darurat dan pasien yang pulang paksa.
“evaluasi perda retribusi yang baru dan advokasi terhadap manuver rs swasta. selain itu, menyikapi habisnya kuota bpjs pbi daerah, strategi pemasaran, jejaring, dan kebijakan kepegawaian," tandas bambang sumardi.