Kasus Dana Partisipasi Pendidikan di SMAN 1 Cirebon, Ono Minta Ada Audit

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Selasa , 30 Jul 2024 - 21:39

Anggota DPR RI Ono Surono.-istimewa-radar cirebon

“Alhamdulillah banyak orang tua yang mengajukan keringanan dan banyak juga yang dibebaskan alias tidak mesti bayar sama sekali. Kalau angka Rp7,5 juta juga bagi yang mampu dan mau membayar," ungkapnya.

Kemudian, jelas Naning, pembayaran dana partisipasi tersebut juga tidak dikumpulkan oleh pihak sekolah, tetapi langsung ke Komite Sekolah. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme partisipasi dalam pembiayaan pendidikan yang diatur pemerintah. “Partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah, tidak lewat sekolah," jelasnya.

Sementara Humas Komite Sekolah SMAN 1 Cirebon Iing Ismail mengapreasi apa yang dipertanyakan oleh Ono Surono melalui media sosial.

“Beliau kan menanyakan apakah sumbangan ini sesuai undang-undang atau tidak. Jadi kami mengapresiasi. Perlu diluruskan bahwa rapat tersebut berlangsung tahun kemarin, sekitar semester pertama tahun ajaran 2023-2024," kata Iing Ismail dalam keterangan kepada media.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan pihak komite dan disepakati sebagian besar orang tua siswa, juga telah sesuai dengan mekanisme Pergub Jabar No 44 dan 75 Tahun 2022. Aturan tersebut mengatur pemenuhan anggaran sekolah yakni bukan hanya BOS dan BOPD.

Sayangnya, BOS dan BOPD tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan siswa. Apalagi di sekolah seperti SMAN 1 Cirebon. Dia juga menyampaikan kritik sistem BOS dan BOPD pemerintah, yang besarannya dipukul rata dan dihitung per siswa. Padahal kebutuhan setiap sekolah berbeda.

“SMA 1 kan sekolah juara, berapa kali piala bergilir Popkota. Masa iya sekolah tidak bisa memberikan dana. Sedangkan untuk jadi juara kan harus latihan, supporting system. Itu baru satu sisi, baru Popkota. Belum O2SN, dan lomba-lomba yang lainnya," ujar Iing Ismail.

Terkait dengan angka yang munculnya nilai partisipasi yang dibebankan ke orang tua siawa sebesar Rp9,5 juta, Iing menyebutkan jika dalam musyawarah tersebut, disepakati nilainya hanya Rp7,5 juta. Itu pun bagi yang mampu dan bersedia dengan kerelaan berpartisipasi.

Bahkan, pada praktiknya, sambung Iing, banyak orang tua siswa yang mengajukan keringanan. Tidak sedikit pula yang benar-benar dibebaskan dari partisipasi tersebut.

“Pada prakteknya, ada yang hanya berpartisipasi 50 ribu kita terima, 100 ribu, 300 ribu, 1 juta. Tiga juta, semua kita terima. Dan orang tua yang tidak sanggup membayar pun, pelayanan pendidikan kepada anak-anaknya tidak dibeda-bedakan," tandas Iing Ismail. (azs)

kasus dana partisipasi pendidikan di sman 1 cirebon, ono minta ada audit                             cirebon- dana partisipasi pendidikan di sman 1 cirebon perlu diaudit penggunaannya oleh pihak berwenang. apalagi nilainya cukup besar, yakni rp7,5 juta per siswa. pungutan ini terjadi tahun pelajaran 2023/2024 dan baru terungkap saat ini. di satu sisi, kasus seperti ini diduga terjadi juga di sekolah negeri lainnya di kota cirebon.
hal tersebut disampaikan anggota dpr ri ono surono, menyikapi adanya dana partisipasi dengan nominal fantastis yang dihimpun oleh komite sekolah sman 1 cirebon. ono mengungkapkan, melihat kecenderungan yang terjadi, besar kemungkinan hal serupa juga berlaku di sekolah negeri lainnya.
oleh karena itu, ia meminta agar badan pemeriksa keuangan (bpk) dan inspektorat melakukan audit investigasi. “bpk harus melakukan audit secara menyeluruh apakah dana itu terealisasikan untuk kegiatan belajar mengajar," ujar ono kepada wartawan, selasa (30/7/2024).
selain itu, dia juga meminta ada evaluasi total. dari sisi pengawasan internal, inspektorat harus diturunkan ke sman/smkn di provinsi jawa barat.
baca juga:kepala kcd wilayah x disdik jabar: kami hanya bisa mengingatkan
“saya yakin hampir seluruh kalau kasusnya seperti ini (adanya pungutan, red). kalau memang begitu, proses hukum saja. saya mendesak kepolisian, kejaksaan, kpk, turun," tegas ono surono.
seperti diketahui, dana partisipasi pendidikan yang dibebankan kepada orang tua siswa sman 1 cirebon memantik reaksi publik. hal ini pertama kali muncul di akun media sosial anggota dpr ri dapil cirebon indramayu, ono surono.
dalam postingan yang di-upload di medsos, ono yang juga ketua dpd pdip jawa barat itu mempertanyakan pertemuan orang tua siswa yang dilaksanakan pihak komite sekolah. dari pertemuan tersebut, muncul kebutuhan rencana anggaran sebesar rp7,434 miliar untuk pembiayaan program peningkatan standarisasi kelas x (kelas 10).
sedangkan, pendanaan yang baru tersedia adalah dari bantuan operasional sekolah (bos) pusat sebesar rp1,917 miliar, serta biaya opersional pendidikan (bopd) rp2,223 miliar. sehingga, terdapat kebutuhan sebesar rp3,315 miliar yang diminta kerelaannya dari partisipasi orang tua siswa.
baca juga:dua teman vina jadi saksi di pk saka tatal, ungkap sempat bareng pukul 17.45 sebelum dijemput eky
kebutuhan tersebut, jika dipukul rata dibagi 349 orang siswa kelas x, maka masing-masing orang tua murid sman 1 cirebon dibebankan rp9,5 juta. di postingan ono, juga mengunggah bukti pembayaran dari orang tua siswa sebesar rp7,5 juta ke rekening bendahara komite sman 1 cirebon.
menanggapi hal ini, kepala sman 1 cirebon naning priyatnaningsih mpd menjelaskan bahwa apa yang dipertanyakan di media sosial adalah rapat komite di tahun 2023 untuk siwa kelas x tahun ajaran 2023-2024. rapatnya pun bukan dilaksanakan oleh pihak sekolah.
“kami dari pihak sekolah hanya menyampaikan program bahwa di sman 1 cirebon banyak program peningkatan standar pendidikan, yang semuanya untuk kepentingan siswa. sehingga, banyak kegiatan yang membutuhkan dana partisipasi," ujarnya kepada wartawan, senin (29/7/2024).
naning menjelaskan, pada praktiknya, partisipasi dari orang tua siswa sifatnya tidak mengikat. dengan nilai rp9,5 juta, pada kenyataannya, banyak orang tua siswa yang tidak membayar sama sekali.
baca juga:iptu rudiana muncul, tegaskan tak ada rekayasa
“alhamdulillah banyak orang tua yang mengajukan keringanan dan banyak juga yang dibebaskan alias tidak mesti bayar sama sekali. kalau angka rp7,5 juta juga bagi yang mampu dan mau membayar," ungkapnya.
kemudian, jelas naning, pembayaran dana partisipasi tersebut juga tidak dikumpulkan oleh pihak sekolah, tetapi langsung ke komite sekolah. hal tersebut sesuai dengan mekanisme partisipasi dalam pembiayaan pendidikan yang diatur pemerintah. “partisipasi masyarakat melalui komite sekolah, tidak lewat sekolah," jelasnya.
sementara humas komite sekolah sman 1 cirebon iing ismail mengapreasi apa yang dipertanyakan oleh ono surono melalui media sosial.
“beliau kan menanyakan apakah sumbangan ini sesuai undang-undang atau tidak. jadi kami mengapresiasi. perlu diluruskan bahwa rapat tersebut berlangsung tahun kemarin, sekitar semester pertama tahun ajaran 2023-2024," kata iing ismail dalam keterangan kepada media.
baca juga:sidang pk saka tatal, pengacara yakin tkp hanya di flyover talun
menurutnya, apa yang telah dilakukan pihak komite dan disepakati sebagian besar orang tua siswa, juga telah sesuai dengan mekanisme pergub jabar no 44 dan 75 tahun 2022. aturan tersebut mengatur pemenuhan anggaran sekolah yakni bukan hanya bos dan bopd.
sayangnya, bos dan bopd tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan siswa. apalagi di sekolah seperti sman 1 cirebon. dia juga menyampaikan kritik sistem bos dan bopd pemerintah, yang besarannya dipukul rata dan dihitung per siswa. padahal kebutuhan setiap sekolah berbeda.
“sma 1 kan sekolah juara, berapa kali piala bergilir popkota. masa iya sekolah tidak bisa memberikan dana. sedangkan untuk jadi juara kan harus latihan, supporting system. itu baru satu sisi, baru popkota. belum o2sn, dan lomba-lomba yang lainnya," ujar iing ismail.
terkait dengan angka yang munculnya nilai partisipasi yang dibebankan ke orang tua siawa sebesar rp9,5 juta, iing menyebutkan jika dalam musyawarah tersebut, disepakati nilainya hanya rp7,5 juta. itu pun bagi yang mampu dan bersedia dengan kerelaan berpartisipasi.
baca juga:dua dirut rsud di kabupaten cirebon kompak mundur
bahkan, pada praktiknya, sambung iing, banyak orang tua siswa yang mengajukan keringanan. tidak sedikit pula yang benar-benar dibebaskan dari partisipasi tersebut.
“pada prakteknya, ada yang hanya berpartisipasi 50 ribu kita terima, 100 ribu, 300 ribu, 1 juta. tiga juta, semua kita terima. dan orang tua yang tidak sanggup membayar pun, pelayanan pendidikan kepada anak-anaknya tidak dibeda-bedakan," tandas iing ismail. (azs)