Ruang Hampa Penegakan Hukum di Indonesia

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Senin , 29 Jul 2024 - 18:06

Ilustrasi penegakan hukum di Indonesia.-istimewa-

ruang hampa penegakan hukum di indonesia                            oleh: mursyid setiawan*
penegakan hukum di indonesia akhir-akhir ini dipenuhi aroma ketidakadilan. bahkan telah terjadi paradoks dalam proses penegakan hukum di negeri ini.
orang yang tidak bersalah tiba-tiba dituduh berbuat kejahatan. sebaliknya, orang yang jelas-jelas melakukan tindak kejahatan justru dibebaskan atas semua tuduhan. 
korban salah tangkap pegi setiawan dalam kasus pembunuhan eky dan vina dan vonis bebas dari pengadilan negeri surabaya terhadap terdakwa gregorius ronald tannur dalam kasus kematian dini sera afrianti telah menjadi preseden.
baca juga:mahasiswa ipb university panen sayuran hidroponik bareng warga pasawahan
kedua kasus tersebut telah mengoyak nurani keadilan masyarakat. ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum muncul sebagai ekses buruknya. pilar-pilar penegakan hukum seketika runtuh akibat hilangnya nurani keadilan.
masyarakat pun mengalami kebingungan ke mana lagi ia akan mencari keadilan. sebab para penegak hukumnya dirasa jauh dari prinsip keadilan.
padahal semestinya proses penegakan hukum di indonesia harus menjadi ruang bagi warga negara untuk menemukan keadilan yang hakiki, mengungkap suatu yang salah, dan menemukan kebenaran atas suatu perkara. bukan sebaliknya, menghukum yang benar dan membebaskan yang salah.
kekosongan substansial akan nilai-nilai kebenaran dan keadilan hukum ini telah menciptakan ruang hampa dalam proses penegakan hukum.
baca juga:diskopdagperin rayakan puncak hari koperasi
dalam perspektif gustav radbruch (1946) terdapat tiga nilai utama yang menjadi tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. ketiga nilai ini sejatinya menjadi landasan dalam proses penegakan hukum.
hukum ada tidak semata-mata hanya untuk ditegakkan demi terwujudnya kepastian hukum, tetapi juga untuk menegakkan keadilan.
menegakkan hukum tidak berarti hanya menegakkan undang-undang. sebab para aparat penegak hukum bukanlah corong undang-undang. sebaliknya, aparat penegak hukum merupakan corong keadilan bagi masyarakat.
moh mahfud md (2024) menegaskan bahwa sekarang ini banyak hukum dipandang hanya sebagai bunyi undang-undang.
baca juga:sekda dian pamitan
para penegak hukum sering hanya menggunakan teks undang-undang tanpa mau masuk ke sukma yang ada di balik teks, yakni keadilan, kemanusiaan, dan kejujuran.
padahal hukum tidaklah lahir dan hidup di ruang hampa. ia selalu berkelindan kehidupan sosial masyarakat. hukum selalu bergerak mengikuti tatanan sosial dan nurani keadilan masyarakat.
marcus tullius cicero menyatakan “ubi societas ibi ius”, di mana ada masyarakat pasti di situ ada hukum. 
oleh karenanya, menegakkan hukum tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga untuk melahirkan rasa keadilan sekaligus kemanfaatan hukum yakni memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sehingga tercipta ketertiban hukum.
baca juga:tuan rumah juara umum cirebon open
proses penegakan hukum merupakan hal yang sensitif bagi masyarakat. sebab ia terhubung dengan rasa keadilan. untuk itu, para aparat penegak hukum semestinya memiliki sensitivitas guna menjembatani antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
hilangnya sensitivitas keadilan dari para aparat penegak hukum sama dengan hilangnya legitimasi penegakan hukum. sebab legitimasi penegakan hukum terletak pada rasa kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang diberikan oleh para penegak hukum.
meskipun suatu putusan hakim sah atau legal secara hukum, tetapi jika bertolak belakang dengan rasa keadilan masyarakat, maka putusan tersebut tidak memiliki legitimasi sosial yang kuat di hadapan masyarakat.
vonis bebas dari pengadilan negeri surabaya terhadap terdakwa gregorius ronald tannur dalam kasus kematian dini sera afrianti menjadi contohnya. meskipun putusan pengadilan tersebut memiliki legitimasi secara hukum, tetapi tidak memiliki legitimasi sosial yang kuat. 
baca juga:pelaku usaha berizin semakin meningkat
sebab masyarakat menilai tidak ada rasa keadilan yang diberikan hakim dalam putusan tersebut. akhirnya, publik pun berbondong-bondong mengecam dan mengkritik putusan hakim sebagai wujud matinya keadilan.
ada sebuah prinsip utama dalam hukum yakni “lex iniusta non est lex” yang berarti hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali.
di samping itu, untuk mendobrak kebekuan hukum positif ini, muncul paradigma kritis dengan dalilnya yakni “yang legal belum tentu moral.”
suatu putusan hakim sebagai produk penegakan hukum meskipun memiliki legitimasi hukum yang kuat, tetapi bisa jadi nihil akan moralitas hukum.
baca juga:pln: sistem kelistrikan jawa tengah makin kuat
hal ini terjadi apabila dalam putusan tersebut tidak memiliki substansi keadilan dan kemanusiaan di dalamnya.
padahal di negara hukum pancasila ini, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan harus menjadi landasan dalam proses penegakan hukum.
oleh karenanya, ke depan menjadi tugas berat bagi aparat penegak hukum untuk mengembalikan tujuan utama penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan. 
sebagai refleksi, polisi sebagai aparat penegak hukum seharusnya memahami bahwa tugasnya tidak hanya menegakkan hukum secara an sich, tetapi juga menegakkan keadilan.
baca juga:komisi iii dpr endus ada permainan hukum vonis bebasnya gregorius ronald tannur
begitu pun, para hakim harus mengingat bahwa dalam setiap putusannya terdapat irah-irah yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. 
irah-irah ini sejatinya merupakan roh putusan dan bermakna sumpah bahwa hakim dalam memberikan putusan harus dilandasi oleh prinsip keadilan. sebab segala putusan hakim akan dipertanggung jawabkan kelak dihadapan tuhan yang maha esa.
oleh karenanya, tanpa prinsip keadilan maka akan menyisakan ruang hampa dalam proses penegakan hukum di negeri ini. ingatlah kembali adagium “fiat justitia ruat caelum” yang berarti hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. (*)
*penulis adalah warga cirebon, mahasiswa doktoral pendidikan kewarganegaraan fpips universitas pendidikan indonesia

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 30 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan