Rekomendasi Gerindra Berdasarkan Survei, Keputusan Calon Hak Prerogatif DPP

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Kamis , 25 Jul 2024 - 13:14

Pilkada serentak tahun 2024-ilustrasi-dokumen -tangkapan layar

KUNINGAN- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Hj Tina Wiryawati menegaskan, bahwa hingga saat ini belum ada rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh DPP untuk Pilkada Kuningan.

Ini disampaikan usai muncul kabar soal rekomendasi untuk Pilkada Kuningan jatuh ke tangan eksternal, bukan unsur internal kader partai.

"Tentang rekomendasi, sampai sekarang belum ada yang resmi dari DPP"

BACA JUGA:Ribuan Pencaker Serbu Job Fair

"Selama belum ada, itu masih seperti bola liar, semua orang bisa memberikan pendapat," kata Hj Tina Wiryawati sekaligus Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, kemarin.

Namun jika nanti rekomendasi turun, lanjutnya, hal itu tentu hak prerogatif DPP Gerindra.

Sebagai Koordinator Jawaban 13 di tingkat provinsi, Ia mengaku sering dimintai pendapat dan masukan.

"Saya selalu menyampaikan bahwa aktivitas kita harus berdasarkan survei, baik internal maupun eksternal. Survei eksternal bisa berasal dari partai lain, dan itu bisa menjadi contoh pembanding dalam menentukan kebijakan," ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya koalisi untuk kemenangan partai.

"Gerindra tidak bisa mengusung sendiri, harus ada koalisi. Pendaftaran itu terbuka untuk siapa saja, tetapi mekanisme penentuan masih dalam proses.

Wajar jika ada kekecewaan di kalangan kader jika muncul kabar rekom jatuh ke eksternal, namun keputusan akhir tetap ada di ranah DPP," ungkapnya.

Ia juga berharap bahwa siapa pun yang terpilih, harus mampu menjalankan program-program dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

rekomendasi gerindra berdasarkan survei, keputusan calon hak prerogatif dpp                            kuningan- wakil sekretaris jenderal dpp partai gerindra, hj tina wiryawati menegaskan, bahwa hingga saat ini belum ada rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh dpp untuk pilkada kuningan.
ini disampaikan usai muncul kabar soal rekomendasi untuk pilkada kuningan jatuh ke tangan eksternal, bukan unsur internal kader partai.
"tentang rekomendasi, sampai sekarang belum ada yang resmi dari dpp"
baca juga:ribuan pencaker serbu job fair
"selama belum ada, itu masih seperti bola liar, semua orang bisa memberikan pendapat," kata hj tina wiryawati sekaligus anggota fraksi gerindra dprd jabar, kemarin.
namun jika nanti rekomendasi turun, lanjutnya, hal itu tentu hak prerogatif dpp gerindra.
sebagai koordinator jawaban 13 di tingkat provinsi, ia mengaku sering dimintai pendapat dan masukan.
baca juga:becak jepang semarakkan anniversary vihara dewi welas asih
"saya selalu menyampaikan bahwa aktivitas kita harus berdasarkan survei, baik internal maupun eksternal. survei eksternal bisa berasal dari partai lain, dan itu bisa menjadi contoh pembanding dalam menentukan kebijakan," ucapnya.
ia juga menekankan pentingnya koalisi untuk kemenangan partai.
"gerindra tidak bisa mengusung sendiri, harus ada koalisi. pendaftaran itu terbuka untuk siapa saja, tetapi mekanisme penentuan masih dalam proses.
baca juga:musim kemarau fokus normalisasi drainase
wajar jika ada kekecewaan di kalangan kader jika muncul kabar rekom jatuh ke eksternal, namun keputusan akhir tetap ada di ranah dpp," ungkapnya.
ia juga berharap bahwa siapa pun yang terpilih, harus mampu menjalankan program-program dari presiden terpilih, prabowo subianto.
"harapannya, program-program pak prabowo bisa dijalankan hingga ke daerah, seperti program makan gratis untuk masyarakat. jika terpilih, kepala daerah harus mampu mengejawantahkan program tersebut," terangnya.
menurutnya, partai gerindra berharap agar kader yang terpilih dapat memahami dan melaksanakan program-program prabowo subianto secara efektif di daerah masing-masing.