Praktik Konstitusi di Lapangan

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Senin , 08 Jul 2024 - 18:04

ilustrasi--

Esensi politik, setidaknya berdasarkan teori filsafat politik, selalu menyangkut mengenai kepentingan bersama. Dalam penyelenggaraan kehidupan bersama ini maka dibentuklah pembagian kerja dalam suatu wilayah hunian kekuasaan.

Proses ini selanjutnya menyusun dan menetapkan fungsi-fungsi pengaturan, sang pengatur, mereka yang diatur, dan wilayah pengaturan.

Sistem demokrasi memberi kita ruang dan kesempatan untuk memilih siapa yang mengatur dan bagaimana ia mengupayakan pengaturan kehidupan bersama itu.

Maka pertanyaan pertama yang semestinya hadir dan kita uraikan ialah: Hidup bersama seperti apa yang kita inginkan? Acuan untuk menjawab pertanyaan ini dapat kita telah dalam konstitusi.

Prof Budiono Kusumohamidjojo dalam bukunya berjudul Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad ke-21 mengemukakan perintah konstitusi itu kepada pemerintah, antara lain:

melaksanakan hukum untuk menjamin berlakunya ketertiban dan keamanan; memberikan perlindungan dari ancaman keselamatan dan penerobosan hukum;

memfasilitasi warga agar bebas berkarya dalam mencapai kesejahteraan; dan melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Sebagai warga kota, mungkin kita semestinya lebih banyak mempercakapkan tentang bagaimana mengusahakan dan mewujudkan kehidupan bersama tersebut, agar kita dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama.

Barangkali dengan mewacanakan hal demikian, pemilihan umum yang digelar mendapatkan relevansinya dengan kehidupan warga secara umum, dan bukan bagi sekelompok elite tertentu.

Bila sebagai warga kota kita mampu mengurai perintah konstitusi itu berdasarkan konteks keadaan yang kita alami, kemudian merumuskannya ke dalam suatu tuntutan kolektif atau yang disebut kontrak sosial, saya kira kita punya harapan untuk melamunkan kemajuan.

Pada masa lampau di dalam kebudayaan Bugis, kontrak sosial inilah yang menjadi dasar dalam kekuasaan seorang pemimpin.

Masyarakat diwakili sejumlah matoa yang kemudian melakukan dialog bersama dengan tomanurung atau raja atau ratu.

praktik konstitusi di lapangan                            oleh: ami supriyanti* 
dua bulan belakangan, untuk kesekian kalinya saya mendengar percakapan di antara orang-orang tua dan kelompok anak muda di sejumlah tempat berbeda mengenai pemilihan walikota. mereka berasumsi bahwa kandidat a atau b atau c yang bakal terpilih. 
kendati asumsi mereka berbeda, dasar pernyataan mereka sama: para kandidat memiliki uang bertumpuk-tumpuk.
pendapat umum warga mengenai hubungan potensial terpilihnya si kandidat dan harta yang ia miliki kemungkinan berpijak pada pengalaman atau kesaksian mereka mengenai praktik politik uang setiap kali pemilihan umum digelar. 
baca juga:spirit tahun baru hijriah
politik uang adalah praktik pembelian suara pemilih yang dilakukan oleh peserta pemilu, tim sukses, atau partai politik. politik uang ini tampaknya kian tahun ke tahun menjadi bagian yang inheren.
saya mengikuti pemilihan umum sejak tahun 2008 dan praktik politik uang pada masa itu disebut “serangan fajar”. 
“serangan fajar “ini bentuknya bisa berupa pemberian sembako atau uang tunai.  saya tidak tahu berapa jumlah kisaran uang diberikan kala itu.
pada pemilihan umum tahun 2013, nominal uang tunai sebagai bentuk “serangan fajar” berkisar 50-100 ribu rupiah, tahun 2018 meningkat menjadi 100-250 ribu rupiah, dan tahun 2024 berkisar antara 300-500 ribu rupiah.
baca juga:empat atap ruang sd ambruk
ada rumor yang saya dapatkan dari suatu perbincangan antara bapak-bapak bahwa si kandidat walikota tahun ini siap membeli suara dengan nominal 500-1 juta rupiah.
kalau benar sudah begini nantinya, kawan-kawan saya yang hanya bekerja sebagai pedagang buku, seniman, dan pekerja lepas yang bercita-cita menjadi kepala daerah atau anggota dewan perwakilan rakyat mesti mengubur impiannya.
jangankan membeli suara, membayar parkir sebesar 2 ribu rupiah pun mereka berpikir. sebetulnya sudah ada hukum yang telah ditetapkan untuk mencegah praktik politik uang, undang-undang tentang pemilu nomor 7 tahun 2017 misalnya.
aturan ini secara tegas memberikan sanksi pidana kepada pemberi maupun penerima. akan tetapi, laporan dugaan praktik politik uang yang ada biasanya sulit dibuktikan oleh bawaslu dan para penegak hukum.
baca juga:curhat warga saat pemilu awal: tolong perbaiki jalan dan benahi ppdb
esensi politik, setidaknya berdasarkan teori filsafat politik, selalu menyangkut mengenai kepentingan bersama. dalam penyelenggaraan kehidupan bersama ini maka dibentuklah pembagian kerja dalam suatu wilayah hunian kekuasaan.
proses ini selanjutnya menyusun dan menetapkan fungsi-fungsi pengaturan, sang pengatur, mereka yang diatur, dan wilayah pengaturan.
sistem demokrasi memberi kita ruang dan kesempatan untuk memilih siapa yang mengatur dan bagaimana ia mengupayakan pengaturan kehidupan bersama itu.
maka pertanyaan pertama yang semestinya hadir dan kita uraikan ialah: hidup bersama seperti apa yang kita inginkan? acuan untuk menjawab pertanyaan ini dapat kita telah dalam konstitusi. 
baca juga:eti unggul telak pada pemilu awal di kelurahan sukapura kota cirebon
prof budiono kusumohamidjojo dalam bukunya berjudul filsafat politik dan kotak pandora abad ke-21 mengemukakan perintah konstitusi itu kepada pemerintah, antara lain:
melaksanakan hukum untuk menjamin berlakunya ketertiban dan keamanan; memberikan perlindungan dari ancaman keselamatan dan penerobosan hukum;
memfasilitasi warga agar bebas berkarya dalam mencapai kesejahteraan; dan melaksanakan pembangunan di segala bidang.
sebagai warga kota, mungkin kita semestinya lebih banyak mempercakapkan tentang bagaimana mengusahakan dan mewujudkan kehidupan bersama tersebut, agar kita dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama.
baca juga:putusan sidang praperadilan pegi setiawan, hakim tegaskan objektif
barangkali dengan mewacanakan hal demikian, pemilihan umum yang digelar mendapatkan relevansinya dengan kehidupan warga secara umum, dan bukan bagi sekelompok elite tertentu. 
bila sebagai warga kota kita mampu mengurai perintah konstitusi itu berdasarkan konteks keadaan yang kita alami, kemudian merumuskannya ke dalam suatu tuntutan kolektif atau yang disebut kontrak sosial, saya kira kita punya harapan untuk melamunkan kemajuan.
pada masa lampau di dalam kebudayaan bugis, kontrak sosial inilah yang menjadi dasar dalam kekuasaan seorang pemimpin. 
masyarakat diwakili sejumlah matoa yang kemudian melakukan dialog bersama dengan tomanurung atau raja atau ratu.
baca juga:kemeriahan hari jadi cirebon di rw 15 kalijaga, suhendrik hadir dan bacakan puisi cirebon asyik 
di masa kini, peran matoa ini barangkali dapat kita serahi kepada para intelektual, cendekiawan, atau budayawan. para tokoh ini kita harapkan menjadi fasilitator dan pengarah dalam perumusan kehendak umum masyarakat.
kita ibarat penumpang dalam suatu kendaraan yang memiliki tujuan tempat yang sama. soal seperti apa pribadi pengemudi merupakan urusan belakang. 
yang utama ialah ia tahu ke mana kita menuju. dengan kata lain, pribadi walikota bukanlah orang yang menentukan kota ini, melainkan kehendak warga.
dengan demikian, pemerintah yang tidak tahu dan tidak mampu merencanakan perwujudan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat adalah pemerintahan yang tidak kita butuhkan.
baca juga:ada tiga skema, pemindahan asn ke ikn dimatangkan
saya mungkin terkesan bermuluk-muluk. namun, fakta terdapatnya pembicaraan masyarakat mengenai uang dan pemilihan umum merupakan pengkondisian dari praktik berpolitik yang kehilangan martabat. (*)
*penulis adalah pengurus gow cirebon