Ubah Birokrasi untuk Melayani

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Selasa , 25 Jun 2024 - 16:57

PERESMIAN: Bupati Indramayu Hj Nina Agustina SH MH CRA saat menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) di KemenpanRB.-istimewa-radar indramayu

Abdullah Azwar Anas juga berharap kepala daerah dapat melakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Bahkan, secara khusus, Abdullah Azwar Anas menugaskan Deputi dan Asisten Deputi Pelayanan Publik untuk melakukan survei dan mengecek langsung kondisi di lapangan guna melihat apakah indikator-indikator pelayanan publik berjalan atau tidak.

Menurut Azwar Anas, saat dirinya melakukan pengecekan di lapangan terdapat beberapa MPP yang diresmikan secara daring belum menjalankan ketentuan-ketentuan seperti yang menjadi syarat beroperasinya MPP.

“Kita akan melakukan grounded atau menurunkan statusnya tidak lagi masuk sebagai kategori MPP melainkan cukup menjadi pelayanan satu pintu saja,” tegasnya.

Walaupun begitu, dengan diresmikannya 15 MPP pada kesempatan ini, Azwar Anas berharap seluruh kepala daerah beserta jajarannya dapat melaksanakan tugas serta indikator-indikator pelayanan publik.

Sehingga, kehadiran MPP tersebut dapat memberikan dampak terhadap birokrasi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik makin meningkat.

“Peresmian MPP merupakan suatu tanda bahwa MPP telah layak beroperasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga komitmen dalam memberikan pelayanan pun harus konsisten dilakukan,” pungkasnya. (oni/rls)

ubah birokrasi untuk melayani                            indramayu-komitmen pemerintah kabupaten (pemkab) indramayu untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat terus dilakukan.
perwujudan komitmen tersebut direalisasikan oleh pemkab indramayu salah satunya dengan menghadirkan mal pelayanan publik (mpp).
kehadiran mpp juga turut menjadi upaya mentransformasi mental birokrasi priyai menjadi birokrasi melayani. 
selain itu, juga sebagai tempat pelayanan perizinan secara terpadu di kabupaten indramayu yang diharapkan dapat mengungkit iklim investasi yang makin membaik sehingga masyarakat indramayu makin sejahtera.
baca juga: cikawung masuk tiga besar tingkat provinsi
hal tersebut disampaikan bupati indramayu hj nina agustina sh mh cra dalam kegiatan peresmian bersama mpp yang digelar kementerian pendayagunaan aparatur negara-reformasi dan birokrasi (kemenpanrb) di jakarta, kemarin.
peresmian bersama mpp tersebut dilakukan secara langsung oleh menpanrb, abdullah azwar anas bersama kepala daerah yang hadir dan diikuti oleh 15 kabupaten/kota, salah satunya kabupaten indramayu.
dalam kesempatan yang sama, bupati nina bersama dengan plt deputi bidang pelayanan publik kemenpanrb, akik dwi suharto rudolfus turut menyapa asn yang bertugas di mpp dan menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh stakeholder di kabupaten indramayu dalam memberikan pelayanan.
bupati nina, juga mengajak untuk terus konsisten dalam memberikan kemudahan dan kecepatan terhadap akses pelayanan publik bagi masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan yang berjalan dapat makin baik.
baca juga:kasus dana tabungan dan deposito di perumda bank cirebon, kerugian lebih dari rp3 miliar
“terima kasih semuanya super tim yang hebat, sejak di-launching 28 desember 2023 lalu dan hari ini sudah diresmikan, insya allah kita akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat terbaik dan tercepat, mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik lagi, indramayu bermartabat,” ujarnya.
sementara itu, menpanrb, abdullah azwar anas menyampaikan apresiasi atas nama pemerintah kepada kepala daerah yang hadir langsung maupun yang hadir secara daring dalam acara peresmian mpp.
dikatakan abdullah azwar anas, sudah saatnya pemerintah memberikan pelayanan publik secara optimal, karena pelayanan publik merupakan inti dari pemerintahan sehingga puncak dari kesibukan birokrasi adalah pelayanan publik.
“mpp merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, karena pengintegrasian semua layanan baik instansi vertikal, bumn, bumd dan swasta maupun instansi daerah bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagai masyarakat,” tuturnya.
baca juga:pj walikota ikut media gathering jurnalis kota cirebon
abdullah azwar anas juga berharap kepala daerah dapat melakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
bahkan, secara khusus, abdullah azwar anas menugaskan deputi dan asisten deputi pelayanan publik untuk melakukan survei dan mengecek langsung kondisi di lapangan guna melihat apakah indikator-indikator pelayanan publik berjalan atau tidak.
menurut azwar anas, saat dirinya melakukan pengecekan di lapangan terdapat beberapa mpp yang diresmikan secara daring belum menjalankan ketentuan-ketentuan seperti yang menjadi syarat beroperasinya mpp. 
“kita akan melakukan grounded atau menurunkan statusnya tidak lagi masuk sebagai kategori mpp melainkan cukup menjadi pelayanan satu pintu saja,” tegasnya.
baca juga:kasus dana tabungan dan deposito nasabah, jaksa obok-obok perumda bank cirebon
walaupun begitu, dengan diresmikannya 15 mpp pada kesempatan ini, azwar anas berharap seluruh kepala daerah beserta jajarannya dapat melaksanakan tugas serta indikator-indikator pelayanan publik. 
sehingga, kehadiran mpp tersebut dapat memberikan dampak terhadap birokrasi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik makin meningkat.
“peresmian mpp merupakan suatu tanda bahwa mpp telah layak beroperasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. sehingga komitmen dalam memberikan pelayanan pun harus konsisten dilakukan,” pungkasnya. (oni/rls)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 26 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan