Pilkada dan Korupsi

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Minggu , 23 Jun 2024 - 19:33

ilustrasi--

Para calon memerlukan dukungan partai. Ini mutlak. Tanpa dukungan partai mana mungkin bisa maju? Calon independen belum ada contoh yang berhasil. Maka “sopan-santun” dan “adat istiadat” terhadap partai menjadi kunci. Para calon harap bijaksana menyikapi hal ini. Jangan jual mahal berharap dipinang partai.

Karena para calon harus mendapat restu dari petinggi partai. Memang pendaftaran gratis tapi lanjutan dari itu “tidak ada makan siang gratis”.

KEBUTUHAN NYATA MASYARAKAT

Para calon peserta pilkada harus cerdas menyelami kebutuhan nyata masyarakat. Bukan saja yang di permukaan tapi yang akar masalahnya. Infrastruktur semua orang tahu urgensinya. Namun, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan primer lainnya seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan tidak kalah penting.

Sah-sah saja para calon bagi-bagi sembako dan amplop untuk memenuhi kebutuhan sebagian warga masyarakat kita.Tetapi jangan memperparah ketergantungan mereka. Kalah judi dapat bagian bansos selintas tanpa masalah di satu sisi.

Di sisi lain jadi masalah bila judinya tanpa jeda jadi kebiasaan. Maka para calon hendaknya faham betul akan kebutuhan riel masyarakat yang memerlukan solusi cerdas dengan cara-cara baru yang beda dari biasanya.

Bukankah tugas para pejabat itu mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan sebaliknya membodohi masyarakat dengan pencitraan canggih lewat influencer dan buzzer. Dalam konteks ini hendaknya semua pihak arif dalam bermedsos jangan memperburuk situasi dan berpotensi meretakkan keutuhan bangsa.

KORUPSI

Bagi kita korupsi adalah penyakit akut, kanker ganas, kejahatan luar biasa yang membudaya. Pengalaman menunjukkan banyak pejabat tertangkap KPK karena korupsi sebagai akibat pilkada yang berbiaya mahal dan perlu kembali modal. Oleh karena itu menjadi keprihatinan kita semua manakala proses dan hasil pilkada malah memunculkan "generasi penerus" para koruptor. Semoga tidak terjadi bila yang dipilih rakyat itu pemimpin amanah dan istiqomah. Takut pada Tuhan dan kehidupan akhirat. (*)

Profesor Emeritus Universitas YPIB Majalengka dan Pegiat Guru Nanjung Desa, Tinggal di Majalengka

pilkada dan korupsi                            oleh: yoyon suryono*
pilkada serentak mulai hangat, tapi belum memanas. beberapa peminat peserta sudah lama memasang foto diri di banyak lokasi strtegis, lengkap dengan frasa moto janji bila terpilih.
lazim saja untuk mendulang suara. berbeda bila sudah terpilih, lain perkara.
masing-masing bakal calon didukung partai, tim sukses, dan relawan, tentu saja. perlu biaya operasional tidak masalah. sudah ancang-ancang.
baca juga:h yainuri siap jadikan cirebon kota bermartabat dan berwibawa
tersedia lebih dari cukup. banyak yang dengan senang hati menyeponsori. menyedia biaya berapapun yang diperlukan, asal transaksional. mutualistik. saling menguntungkan. 
karakteristik calon
penting mengenal secara mendalam karakteristik para calon. tidak sekadar fisik dan penampilan belaka. tapi niat dan keihklasan untuk memajukan daerah dan menyejahtera masyarakat: menelaah rekam jejak prestasinya bukan janji-janjinya. 
lihat kemajuan daerahnya, pendidikan warganya, ekonominya, kesehatannya, dan adakah peran yang dilakukan oleh para calon terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti itu? untuk yang petahana maupun pendatang baru. sekali lagi prestasi bukan janji!
baca juga:pembentukan kabupaten cirebon timur, fctm berharap presiden terpilih cabut moratorium pemekaran
pendatang baru alhamdulillah bermunculan. yang setengah tua dan yang muda. semangat baru. luar biasa ketertarikannya. hanya perlu diingat tertarik oleh jabatan dan fasilitasnya atau memang berkhidmat untuk masyarakat? 
hal ini penting karena maju pilkada itu berbiaya besar, perlu uang banyak. pola kita tidak lepas dari politik uang. pepatah jawa mengatakan “jer basuki mawa beya”. cita-cita apapun perlu biaya. lebih-lebih pilkada.
politik lokal
pengalaman manis dan pahit kita rasakan di arena politik nasional. penyanderaan ketua-ketua partai yang diduga korupsi “dipaksa” untuk mendukung salah satu pasangan calon, fenomena cawe-cawe, dan politisasi bantuan-bantuan akankah berpengaruh pada politik lokal pada hajatan pilkada? sangat mungkin dijiplak polanya atau sama sekali diabaikan. 
baca juga:masuk sidang praperadilan: menguji status tersangka pegi dalam kasus vina dan eky
para calon memerlukan dukungan partai. ini mutlak. tanpa dukungan partai mana mungkin bisa maju? calon independen belum ada contoh yang berhasil. maka “sopan-santun” dan “adat istiadat” terhadap partai menjadi kunci. para calon harap bijaksana menyikapi hal ini. jangan jual mahal berharap dipinang partai. 
karena para calon harus mendapat restu dari petinggi partai. memang pendaftaran gratis tapi lanjutan dari itu “tidak ada makan siang gratis”.
kebutuhan nyata masyarakat
para calon peserta pilkada harus cerdas menyelami kebutuhan nyata masyarakat. bukan saja yang di permukaan tapi yang akar masalahnya. infrastruktur semua orang tahu urgensinya. namun, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan primer lainnya seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan tidak kalah penting.
baca juga:yuningsih kaget, spanduk gambarnya dan suharso menyebar
sah-sah saja para calon bagi-bagi sembako dan amplop untuk memenuhi kebutuhan sebagian warga masyarakat kita.tetapi jangan memperparah ketergantungan mereka. kalah judi dapat bagian bansos selintas tanpa masalah di satu sisi. 
di sisi lain jadi masalah bila judinya tanpa jeda jadi kebiasaan. maka para calon hendaknya faham betul akan kebutuhan riel masyarakat yang memerlukan solusi cerdas dengan cara-cara baru yang beda dari biasanya. 
bukankah tugas para pejabat itu mencerdaskan kehidupan bangsa? bukan sebaliknya membodohi masyarakat dengan pencitraan canggih lewat influencer dan buzzer. dalam konteks ini hendaknya semua pihak arif dalam bermedsos jangan memperburuk situasi dan berpotensi meretakkan keutuhan bangsa.
korupsi
baca juga:gerindra dan pks siap berkolaborasi jelang pilkada 2024
bagi kita korupsi adalah penyakit akut, kanker ganas, kejahatan luar biasa yang membudaya. pengalaman menunjukkan banyak pejabat tertangkap kpk karena korupsi sebagai akibat pilkada yang berbiaya mahal dan perlu kembali modal. oleh karena itu menjadi keprihatinan kita semua manakala proses dan hasil pilkada malah memunculkan "generasi penerus" para koruptor. semoga tidak terjadi bila yang dipilih rakyat itu pemimpin amanah dan istiqomah. takut pada tuhan dan kehidupan akhirat. (*)
profesor emeritus universitas ypib majalengka dan pegiat guru nanjung desa, tinggal di majalengka