Hasto Kristiyanto Tak Dicekal Karena Kooperatif

Beredar kabar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dicekal untuk tidak bepergian ke luar negeri. Namun, Pimpinan KPK tidak setuju terkait kabar pencekalan terhadap Hasto tersebut.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan bahwa pencekalan itu tidak perlu dilakukan selama pihak tersebut kooperatif. "Tidak perlu ada cekal kepada siapapun yang kooperatif dan taat/patuh terhadap hukum," kata Alexander Marwata dikonfirmasi, Minggu (9/5).

 Ia menekankan, KPK memberikan kepastian terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam setiap menangani perkara dugaan korupsi.

"Asas kerja/penegakan hukum di KPK salah satunya adalah penghargaan terhadap hak asasi orang," ucap Alex.

BACA JUGA:Tetap Sehat Produktif Hingga Lansia

 Pimpinan KPK dua periode ini menuturkan, kepastian terhadap HAM tidak hanya dilakukan KPK dalam urusan pencekalan, tetapi juga upaya paksa penggeledahan dan penyitaan barang bukti kasus korupsi. 

"Tidak hanya cekal, termasuk penggeledahan dan penyitaan juga harus hati-hati dengan memerhatikan relevansinya dengan perkara yang ditangani," tegas Alex.

Hasto Kristiyanto akan diperiksa KPK, pada Senin (10/6). Hasto akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antarwatu (PAW) yang menjerat mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan. Hasto pun memastikan dirinya siap memenuhi panggilan KPK, pada Senin (10/6). 

"Kalau dipanggil KPK juga datang, cukup didampingi penasihat hukum. Kan KPK yang dirikan Bu Mega (Presiden ke-5 RI). Nanti kalau saya enggak datang kualat, maka datang," ucap Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (6/6). 

BACA JUGA:Kemeriahan Gebyar Kesejahteraan Sosial

Hasto menambahkan, saat dirinya dipanggil oleh Polda Metro Jaya, pada Rabu (5/6), banyak kader PDIP yang ingin mendampinginya. Namun, ia menginstruksikan kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun untuk mengingatkan seluruh kader partai tak perlu melakukan pendampingan. 

"Tetapi kemarin banyak mau temenin, Pak Komar mau kerahkan ribuan Satgas. Pada mau datang, tetapj saya bilang enggak usah, nanti malah enggak bagus. Kita seperti Bung Karno gitu, membuat naskahnya di toilet, pakai dus," pungkasnya. 

Sementara itu, Hasto Kristiyanto menilai, wawancara dirinya di stasiun televisi nasional yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya merupakan produk jurnalistik bukan tindak pidana.

"Kalau ada masalah terkait hal tersebut, seharusnya lebih dulu dilaporkan ke Dewan Pers bukan menjadi persoalan pidana," kata Hasto saat ditemui usai acara Pagelaran Wayang Memperingati Bulan Bung Karno 2024 di Jakarta.