Hasto Kristiyanto Tak Dicekal Karena Kooperatif

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Minggu , 09 Jun 2024 - 18:40

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah),Sejarawan Bonnie Triyana (kiri), dan Sejarawan Bondan Kanumoyoso (kanan) saat diskusi memperingati hari lahir Bung Karno di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024). -ist-radar cirebon

BACA JUGA:Kuatkan Lumbung Pangan Nasional

Dia menuturkan berbagai dalil yang membuktikan pernyataan Hasto menghasut di muka umum hingga adanya berita hoaks atau bohong yang menimbulkan kerugian di muka umum ataupun kerusuhan tidak ada kaitannya dengan wawancara di televisi tersebut.

Dewan Pers, kata dia, turut memperkuat argumentasi yang disampaikan oleh Tim Hukum PDI Perjuangan bahwa wawancara Hasto di stasiun televisi nasional merupakan bagian dari produk jurnalistik.

Maka dari itu, Hasto menyebutkan para pakar dan tokoh pro demokrasi menilai bahwa pelaporan tersebut merupakan kriminalisasi sebagai upaya membungkam kebebasan pers dan kebebasan bersuara yang merupakan amanat dari konstitusi dan termasuk hak asasi manusia (HAM).

Terlebih, kata dia, dirinya memiliki peran sebagai Sekjen PDIP, dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ataupun UU Partai Politik bahwa partai politik memiliki kedaulatan dalam menjalankan komunikasi politik serta pendidikan politik.

"Masa kritik tidak boleh, kan apa yang kami sampaikan terkait persoalan pemilu," tuturnya.

Kendati demikian sebagai warga negara yang baik, ia diajarkan untuk taat hukum dan percaya pada jalan yang benar serta proses hukum ataupun jalan supremasi hukum, sehingga dirinya tetap datang untuk memenuhi pemanggilan dari Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Hasto dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan diperiksa selama 2,5 jam, Selasa (4/6). Dia dilaporkan oleh dua orang atas nama Hendra dan Bayu Setiawan pada 26 Maret 2024 dan 31 Maret 2024 dengan Laporan Polisi (LP) Nomor LP/B/1735/III/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA dan LP/B/1812/III/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA. (jpnn)

hasto kristiyanto tak dicekal karena kooperatif                            beredar kabar sekretaris jenderal (sekjen) pdi perjuangan hasto kristiyanto dicekal untuk tidak bepergian ke luar negeri. namun, pimpinan kpk tidak setuju terkait kabar pencekalan terhadap hasto tersebut.
wakil ketua komisi pemberantasan korupsi (kpk) alexander marwata menyatakan bahwa pencekalan itu tidak perlu dilakukan selama pihak tersebut kooperatif. "tidak perlu ada cekal kepada siapapun yang kooperatif dan taat/patuh terhadap hukum," kata alexander marwata dikonfirmasi, minggu (9/5).
 ia menekankan, kpk memberikan kepastian terhadap hak asasi manusia (ham) dalam setiap menangani perkara dugaan korupsi.
"asas kerja/penegakan hukum di kpk salah satunya adalah penghargaan terhadap hak asasi orang," ucap alex.
baca juga:tetap sehat produktif hingga lansia 
 pimpinan kpk dua periode ini menuturkan, kepastian terhadap ham tidak hanya dilakukan kpk dalam urusan pencekalan, tetapi juga upaya paksa penggeledahan dan penyitaan barang bukti kasus korupsi. 
"tidak hanya cekal, termasuk penggeledahan dan penyitaan juga harus hati-hati dengan memerhatikan relevansinya dengan perkara yang ditangani," tegas alex.
hasto kristiyanto akan diperiksa kpk, pada senin (10/6). hasto akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antarwatu (paw) yang menjerat mantan calon anggota legislatif (caleg) pdi perjuangan. hasto pun memastikan dirinya siap memenuhi panggilan kpk, pada senin (10/6). 
"kalau dipanggil kpk juga datang, cukup didampingi penasihat hukum. kan kpk yang dirikan bu mega (presiden ke-5 ri). nanti kalau saya enggak datang kualat, maka datang," ucap hasto di sekolah partai pdip, jakarta selatan, kamis (6/6). 
baca juga:kemeriahan gebyar kesejahteraan sosial
hasto menambahkan, saat dirinya dipanggil oleh polda metro jaya, pada rabu (5/6), banyak kader pdip yang ingin mendampinginya. namun, ia menginstruksikan kepada ketua dpp pdip komarudin watubun untuk mengingatkan seluruh kader partai tak perlu melakukan pendampingan. 
"tetapi kemarin banyak mau temenin, pak komar mau kerahkan ribuan satgas. pada mau datang, tetapj saya bilang enggak usah, nanti malah enggak bagus. kita seperti bung karno gitu, membuat naskahnya di toilet, pakai dus," pungkasnya. 
sementara itu, hasto kristiyanto menilai, wawancara dirinya di stasiun televisi nasional yang dilaporkan ke polda metro jaya merupakan produk jurnalistik bukan tindak pidana.
"kalau ada masalah terkait hal tersebut, seharusnya lebih dulu dilaporkan ke dewan pers bukan menjadi persoalan pidana," kata hasto saat ditemui usai acara pagelaran wayang memperingati bulan bung karno 2024 di jakarta.
baca juga:kuatkan lumbung pangan nasional
dia menuturkan berbagai dalil yang membuktikan pernyataan hasto menghasut di muka umum hingga adanya berita hoaks atau bohong yang menimbulkan kerugian di muka umum ataupun kerusuhan tidak ada kaitannya dengan wawancara di televisi tersebut.
dewan pers, kata dia, turut memperkuat argumentasi yang disampaikan oleh tim hukum pdi perjuangan bahwa wawancara hasto di stasiun televisi nasional merupakan bagian dari produk jurnalistik.
maka dari itu, hasto menyebutkan para pakar dan tokoh pro demokrasi menilai bahwa pelaporan tersebut merupakan kriminalisasi sebagai upaya membungkam kebebasan pers dan kebebasan bersuara yang merupakan amanat dari konstitusi dan termasuk hak asasi manusia (ham).
terlebih, kata dia, dirinya memiliki peran sebagai sekjen pdip, dengan berdasarkan undang-undang dasar (uud) 1945 ataupun uu partai politik bahwa partai politik memiliki kedaulatan dalam menjalankan komunikasi politik serta pendidikan politik.
baca juga:bri kanca cirebon undi phs periode ii
"masa kritik tidak boleh, kan apa yang kami sampaikan terkait persoalan pemilu," tuturnya.
kendati demikian sebagai warga negara yang baik, ia diajarkan untuk taat hukum dan percaya pada jalan yang benar serta proses hukum ataupun jalan supremasi hukum, sehingga dirinya tetap datang untuk memenuhi pemanggilan dari polda metro jaya.
sebelumnya, hasto dipanggil oleh polda metro jaya dan diperiksa selama 2,5 jam, selasa (4/6). dia dilaporkan oleh dua orang atas nama hendra dan bayu setiawan pada 26 maret 2024 dan 31 maret 2024 dengan laporan polisi (lp) nomor lp/b/1735/iii/2024/spkt/polda metro jaya dan lp/b/1812/iii/2024/spkt/polda metro jaya. (jpnn)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 10 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan