Eti Dilantik Jadi Walikota Definitif, Efektif Kerja Hanya 3 Hari

CIREBON- Hari ini, Rabu (6/12), Dra Hj Eti Herawati MAP dilantik menjadi Walikota Cirebon dengan status definitif untuk sisa masa jabatan 2018-2023. Setelah dilantik, Eti hanya punya 3 hari kerja efektif. Yakni Kamis 7 Desember, Jumat 8 Desember, dan Senin 11 Desember. Pada Selasa 12 Desember, Eti masuk akhir masa jabatan.

Data yang diterima Radar Cirebon, Eti dijadwalkan dilantik hari ini (6/12) oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triyadi Machmudin di Gedung Sate Bandung. Pelantikan Eti mengacu pada SK Mendagri Nomor 100.2.1.3.6216 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang pegnesahan pengangkatan Walikota Cirebon dan pengesahan pemberhentian Wakil Walikota Cirebon.

Surat Keputusan tersebut mengesahkan pengangkatan Eti Herawati dari jabatan sebelumnya Wakil Walikota Cirebon menjadi Walikota Cirebon sisa masa jabatan 2018-2023. Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat tanggal pelantikan.

Dengan demikian, Eti secara sah menjadi Walikota Cirebon definitive hingga 12 Desember 2023. Meski hanya melaksanakan tugas selama beberapa hari, tapi Eti telah berupaya maksimal untuk memberikan pengabdiannya bagi masyarakat Kota Cirebon.

BACA JUGA:Plt Walikota Cirebon Resmikan 5 Kampung KB

Eti sendiri selama ini fokus jemput bola ke pemerintah pusat mengunduh program-program ke pemerintah pusat, yang hasilnya berdampak signifikan buat masyarakat. Sejumlah program telah dipersiapkan Eti sejak jauh-jauh hari. Program-program tersebut merupakan kebutuhan urgent yang bisa berdampak luas bagi masyarakat. Meskipun, pelaksanaanya bakal digelar tahun 2024 atau 2025.

“Buat saya, memang tidak ada yang bisa langsung diterapkan di sisa masa jabatan ini. Tapi, saya sudah berusaha maksimal jemput bola dan koordinasi ke pusat untuk menghadirkan program yang bermanfaat buat masyarakat Kota Cirebon,” ujar Eti kepada Radar Cirebon, kemarin.

Menurutnya, hal ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat Kota Cirebon. Sehingga, siapapun yang menjalankan program tersebut nantinya, apakah oleh Pj Walikota maupun Walikota periode berikutnya, tak jadi masalah bagi politisi Partai Nasdem ini.

Misalnya, kebutuhan penanganan banjir yang selama ini menjadi masalah klasik di sejumlah wilayah Kota Cirebon. Penanganan banjir di sejumlah ruas jalur jalan protokol. Seperti di Jalan Terusan Pemuda, Jalan Cipto, dan Jalan Sutomo. Solusi untuk persoalan ini telah dikpoordinasikan dengan pihak Kementerian PUPR, serta telah jadi prioritas untuk direalisasi tahun berikutnya.

BACA JUGA:Panwascam Kesambi Ajak Cegah Pelanggaran Pemilu

Selain itu, koordinasi dengan pusat dan provinsi, adalah untuk jemput bola mengunduh program-program yang bisa dihadirkan di Kota Cirebon. Hal ini, dilakukan untuk menyiapkan agar pemerintahan Kota Cirebon di tahun-tahun mendatang punya kekuatan fiskal yang lebih dalam membangun. “Yang akan dilakukan juga progres koordinasi ke kementerian dan provinsi untuk mengawal program di 2024. Seperti menuntaskan Program Kotaku, peningkatan infrastruktur dan sebagainya,” sebutnya.

Beberapa program tersebut, di antaranya kelanjutan Program Kotaku dari Kementerian PUPR, yakni melanjutkan penataan Kotaku di Pesisir Kebonbaru, dari perbatasan Kelurahan Panjunan. Program ini, informasinya rencana pelaksanaanya dimulai Februari 2024.

Untuk penanganan banjir Jalan Terusan Pemuda, Jalan Cipto, serta Jalan Sutomo, proposal program ini telah diantarkan ke Dirjen yang menangani persoalan ini di Kementerian PUPR. Jika direalisasi, program ini kemungkinan akan digelar di tahun 2024 atau 2025 mendatang.

Selain itu juga, ada program penataan Kampung Arab Panjunan dan Kampung Pecinan di Kelurahan Panjunan. Program ini telah diusulkan dirinya dengan koordinasi ke Pemprov Jawa Barat. Informasinya, program ini menjadi prioritas untuk digelar di tahun 2024.