Ir Soenoto Bertemu Pj Walikota Cirebon

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Selasa , 14 May 2024 - 18:01

REVISI KEBIJAKAN: Tokoh masyarakat Ir H Soenoto menegaskan Pj Walikota Drs H Agus Mulyadi MSi berkomitmen merevisi kebijakan yang menyebabkan melambungnya tagihan PBB 2024.-AZIS MUTAHROM-RADAR CIREBON

Diungkapkan Soenoto, sebelum pertemuan pada 13 Mei 2024, sudah dilaksanakan 3 atau 4 kali rapat di Lawang Abang.

Bahkan pada tanggal 7 Mei 2024 ada hearing di legislatif yang dipimpin Ketua DPRD, Ruri Tri Lesmana.

Ketika hearing, dirinya menyampaikan beberapa hal. Pertama, kondisi masyarakat Kota Cirebon sedang terpuruk secara ekonomi.

Ketika ada beban baru, yakni kenaikan PBB yang memberatkan, ini adalah kebijakan yang tidak bijaksana.

“Kami memohon agar legislatif mendesak eksekutif untuk merevisi dan mengkaji ulang besaran kenaikan PBB agar ditentukan sebaik-baiknya. Ada yang naik 100 persen, 200 persen, 400 persen, bahkan ada yang 1.000 persen alias 10 kali lipat,” katanya.

Dia mencontohkan Pemerintah Kota Solo yang berani membatalkan kenaikan PBB. Seharusnya hal tersebut juga bisa terjadi di Kota Cirebon.

“Itu bisa jadi yurisprudensi bahwa Solo bisa membatalkan, kenapa Cirebon tidak?” tuturnya.

Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, pasti sudah mempunyai rujukan. Aturan tersebut sangat bisa direvisi.

“Pemerintah harus bisa merasakan kondisi masyarakat Cirebon yang sedang terpuruk,” tandasnya.

Soenoto menegaskan bahwa masyarakat Cirebon bukan berniat memboikot atau tidak mau membayar pajak, karena mereka sadar akan kewajiban tersebut.

Namun, pemangku kebijakan sudah seharusnya membuat kebijakan yang sebijaksana mungkin.

Sebelumnya, Pj Walikota Cirebon, Agus Mulyadi, saat dikonfirmasi mengenai keinginan revisi kenaikan PBB ini, menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji kebijakan PBB ini.

“Sedang kita kaji, saya sudah minta bahan-bahan yang disusun oleh Pak Kaban (BPKPD) dan Pak Sekda,” ujarnya.

Secara prinsip, kata dia, hal ini merupakan bagian dari proses yang sudah berjalan sebelumnya. Baik dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) retribusi pajak dan retribusi daerah, sampai penetapan Perda APBD 2024.

Di mana target-target pendapatan tersebut disusun berdasarkan regulasi yang ada, termasuk komponen PAD yang berasal dari PBB.

ir soenoto bertemu pj walikota cirebon                            cirebon - upaya peninjauan ulang tagihan pajak bumi dan bangunan (pbb) tahun 2024 di kota cirebon tampaknya akan terealisasi. 
tinggal menunggu kapan waktunya dan bagaimana bentuk peninjauan ulang atas tagihan pbb bagi wajib pajak.
informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa para tokoh penggerak aksi penolakan kenaikan pbb telah bertemu dengan pj walikota cirebon, drs h agus mulyadi msi pada senin malam di rumah makan lawang abang, jalan pemuda.
mereka berdiskusi panjang mengenai persoalan yang dirasakan sangat memberatkan masyarakat ini.
di ujung diskusi, pj walikota berkomitmen untuk memberikan revisi terhadap kebijakan yang menyebabkan melambungnya tagihan pbb 2024.
tokoh masyarakat yang ikut dalam pertemuan tersebut, ir h soenoto membenarkan hal tersebut.
menurutnya, besaran kenaikan tagihan pbb 2024 sedang dikaji ulang oleh pemerintah kota cirebon.
pihaknya berharap pemerintah menentukan kenaikan secara proporsional dan mempertimbangkan kondisi masyarakat.
“tadi malam, pak agus mulyadi menyampaikan bahwa kebijakan ini adalah kado untuk masyarakat kota cirebon. insya allah, kebijakan yang akan keluar akan baik untuk masyarakat kota cirebon,” ujar pemilik produk air minum kemasan mountoya ini, selasa 14 mei.
mengenai waktunya, sambung dia berdasarkan komitmen yang disampaikan pj walikota, kebijakan ini akan mulai dilaksanakan sebelum tanggal 7 juli 2024, atau bertepatan dengan hari jadi cirebon.
menurutnya, saat ini pembahasan terkait rencana revisi besaran kenaikan pbb 2024 telah dilakukan beberapa kali oleh tim di pemkot cirebon.
“saya yakin agus mulyadi adalah sosok yang bijak, dan menjelang akhir jabatannya ingin meninggalkan kenangan yang baik. salah satunya dengan meninjau ulang kenaikan pbb yang sangat memberatkan. cirinya pemimpin yang baik adalah dikenang oleh rakyatnya ketika dia tidak lagi menjabat,” tuturnya.
dia menceritakan bahwa salah satu rekannya, surya pranata yang sudah berusia lebih dari 80 tahun, harus membayar pbb dari rp6 juta menjadi rp60 juta, hanya karena memiliki rumah di kawasan strategis jalan siliwangi.
kenaikan yang lebih dari 10 kali lipat itu tentu sangat tidak manusiawi dan memberatkan sosok seperti surya pranata yang saat ini sudah tidak seproduktif dulu.
diungkapkan soenoto, sebelum pertemuan pada 13 mei 2024, sudah dilaksanakan 3 atau 4 kali rapat di lawang abang.
bahkan pada tanggal 7 mei 2024 ada hearing di legislatif yang dipimpin ketua dprd, ruri tri lesmana.
ketika hearing, dirinya menyampaikan beberapa hal. pertama, kondisi masyarakat kota cirebon sedang terpuruk secara ekonomi.
ketika ada beban baru, yakni kenaikan pbb yang memberatkan, ini adalah kebijakan yang tidak bijaksana.
“kami memohon agar legislatif mendesak eksekutif untuk merevisi dan mengkaji ulang besaran kenaikan pbb agar ditentukan sebaik-baiknya. ada yang naik 100 persen, 200 persen, 400 persen, bahkan ada yang 1.000 persen alias 10 kali lipat,” katanya.
dia mencontohkan pemerintah kota solo yang berani membatalkan kenaikan pbb. seharusnya hal tersebut juga bisa terjadi di kota cirebon.
“itu bisa jadi yurisprudensi bahwa solo bisa membatalkan, kenapa cirebon tidak?” tuturnya.
pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, pasti sudah mempunyai rujukan. aturan tersebut sangat bisa direvisi.
“pemerintah harus bisa merasakan kondisi masyarakat cirebon yang sedang terpuruk,” tandasnya.
soenoto menegaskan bahwa masyarakat cirebon bukan berniat memboikot atau tidak mau membayar pajak, karena mereka sadar akan kewajiban tersebut.
namun, pemangku kebijakan sudah seharusnya membuat kebijakan yang sebijaksana mungkin.
sebelumnya, pj walikota cirebon, agus mulyadi, saat dikonfirmasi mengenai keinginan revisi kenaikan pbb ini, menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji kebijakan pbb ini.
“sedang kita kaji, saya sudah minta bahan-bahan yang disusun oleh pak kaban (bpkpd) dan pak sekda,” ujarnya.
secara prinsip, kata dia, hal ini merupakan bagian dari proses yang sudah berjalan sebelumnya. baik dalam penyusunan peraturan daerah (perda) retribusi pajak dan retribusi daerah, sampai penetapan perda apbd 2024.
di mana target-target pendapatan tersebut disusun berdasarkan regulasi yang ada, termasuk komponen pad yang berasal dari pbb.
“pbb ini, kita bisa melihat hasil survei yang ditentukan berdasarkan penilaian. dari hasil survei tersebut, memang sudah lama kita tidak mengalami kenaikan,” kata agus.
kalau dilihat lagi, nilai jual objek pajak (njop) yang ditetapkan, misalnya di jalan cipto, njop-nya baru sekitar rp5 juta per meter persegi. walaupun harga pasar di situ bisa mencapai rp30-35 juta per meter persegi, njop yang kemarin ditetapkan sekitar rp18 juta.
“itu berkaitan dengan nilai tanah yang secara eksisting sudah meningkat. jadi, peningkatan itu terasa karena ada penilaian berdasarkan harga pasar, dan kita tetapkan dalam njop. ditambah kebijakan fiskal yang kita terapkan, kurang lebih 70 persen dari nilai rata-rata dan jadilah nilai njop,” jelasnya.
di daerah lain, tambah agus, nilai tanah memang mengalami kenaikan yang biasa saja. tetapi di kelas-kelas utama, pasti terasa kenaikannya.
“kebijakan sesuai dengan kewenangan kami adalah kebijakan dalam bentuk relaksasi yang diberikan. tapi karena bagian dari aspirasi, kami tampung. tapi sekali lagi, ini adalah proses yang berkesinambungan, tidak bisa ditetapkan secara sepihak, karena ini proses yang sudah berjalan dan disepakati bersama,” ungkapnya.
untuk itu, kata agus, pihaknya akan berdiskusi dengan dprd untuk membahas kenaikan tarif pbb. karena jika dilakukan penurunan tarif pbb, maka target pendapatan di apbd 2024 juga tentu akan diturunkan.
“aspirasi yang disampaikan akan kami kaji, nanti akan kami sampaikan. apapun keputusan yang kami ambil, pasti kami konsultasikan dulu dengan dprd dan pemerintah pusat, karena perda, perkada yang sudah disusun menjadi bagian fasilitasi, asistensi, dan harmonisasi dari provinsi dan kementerian,” imbuhnya. (azs)