Pelantikan Eti Herawati Tertunda, SK Dari Mendagri Belum Turun.

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Selasa , 05 Dec 2023 - 10:00

Plt Walikota Cirebon Dra Hj Eti Herawati MAP belum juga dilantik menjadi walikota definitif, karena SK dari Mendagri belum turun-dokumen -istimewa

pelantikan eti herawati tertunda, sk dari mendagri belum turun.                            bandung - plt wakilota cirebon  dra hj eti herawati map hingga sekarang belum dilantik menjadi wakilota definitif menggantikan drs h nashrudin aziz sh, padahal kemarin ada tiga kepala daerah yang habis masa jabatanya dan dilantik pj gubernur jabar, bey machmudin. lantas kenapa eti herawati tidak ikut dilantik?
dari informasi yang di dapat radar cirebon menyebutkan,  pemprov jabar mengabarkan kalau pelantikan eti herawati sebagai walikota definitif tidak jadi digelar dengan alasan sk dari mendagri belum turun. info tersebut didapatkan pada zoom meeting internal pemprov jabar.
seperti diketahui, eti herawati yang sebelumnya wakil walikota, kini jadi plt walikota cirebon. eti menjadi plt walikota, mengisi kursi yang ditinggalkan nashrudin azis yang mundur karena maju sebagai caleg dpr ri dapil cirebon-indramayu.
baca juga:pejabat kemendagri asal cirebon diusulkan jadi pj bupati
di internal pemkot cirebon menyebutkan bahwa eti akan dilantik menjadi walikota definitif sampai akhir masa jabatan pada tanggal 12 desember 2023 mendatang. tapi, rencana pelantikan eti sebagai walikota definitif rupanya tertunda.
“sebenarnya jumat sore (1/12) pemprov jabar mengabarkan ke pemda kota cirebon bahwa senin 4 desember 2023 akan digelar pelantikan eti herawati sebagai walikota definitif bersamaan dengan agenda pelantikan pj bupati kuningan, banjar, dan bupati definitif karawang,” kata sumber radar cirebon, kemarin.
“jadi awalnya sore diberitahu akan dilantik walikota cirebon definitif. ternyata oleh pemprov jabar malah dianulir pada malam harinya. padahal pada hari yang sama, plt bupati karawang dilantik sebagai bupati definitif," ujar sumber radar yang meminta namanya tak dikorankan.
baca juga:kota cirebon alami inflasi terendah di jabar
titip jalankan amanah dengan baik
sementara itu, penjabat gubernur jabar bey machmudin melantik bupati karawang aep syaepuloh (didefinitifkan), pj bupati kuningan raden iip hidajat dan pj walikota banjar ida wahida hidayati, kemarin. tak ada nama eti herawati yang sebelumnya sudah masuk jadwal akan ikut dilantik menjadi walikota cirebon dengan status definitif.
data yang dihimpun radar cirebon, aep syaepuloh yang sebelumnya adalah wakil bupati karawang, kini secara definitif menggantikan cellica nurrachadiana yang mengundurkan diri karena nyaleg dpr ri dapil jabar vii.
sementara penjabat bupati kuningan raden iip hidajat menggantikan pasangan bupati kuningan acep purnama dan muhammad ridho suganda yang telah habis masa jabatannya. iip hidajat akan tetap menjabat sebagai kepala kesbangpol jabar selama dirinya memimpin pemerintahan kabupaten kuningan hingga pilkada serentak 2024.
baca juga:awasi logistik pemilu 2024
sementara ida wahida hidayati yang merupakan kepala dinas sosial jabar akan memimpin kota banjar menggantikan pasangan walikota banjar periode tahun 2018-2023.
titip jalankan amanah dengan baik
sementara itu, setelah melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga pimpinan daerah, pj gubernur jabar bey machmudin menitipkan sejumlah pesan kepada pejabat yang dilantik. mereka diminta menjalankan amanah dengan penuh integritas, transaparan, dan berkelanjutan.
“jalankan amanah sebaik-baiknya dan jadilah pemimpin yang mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat serta berperan akrif dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan," ucap bey machmudin, dikutip dari rilis resmi pemprov jawa barat.
baca juga:soal format debat capres-cawapres, bawaslu minta kpu taati ketentuan
bey juga mengingatkan bahwa provinsi jabar beberapa waktu lalu telah mendeklarasikan jabar anteng (aman, netral, tenang) dan jabar akur (aman, kondusif, rukun) untuk mewujudkan pemilu 2024 dan pilkada 2024 yang kondusif. deklarasi tersebut tak sekedar seremoni tetapi ketiga kepala daerah yang dilantik harus bisa menerapkannya dan menjamin kondusivitas pemilu.
“mohon agar deklarasi tersebut tidak hanya seremonial tapi diterapkan dalam pelaksanaannya di wilayah masing-masing. bapak, ibu harus dapat menjamin pelaksanaan pemilu dengan aman, damai dan lancar serta mampu menjaga netralitas asn, tni, polri," ujar bey machmudin.
selain hal tersebut, musim hujan yang kini telah memasuki di hampir seluruh wilayah jabar harus menjadi perhatian serius kepala daerah. bey mengatakan, bencana alam hidrologis yaitu banjir dan longsor harus terus diwaspadai. untuk itu, kepala daerah diminta rajin turun ke lapangan mengingatkan masyarakat akan potensi bencana alam tersebut dan mengamankan warga yang bermukim di titik rawan bencana.
baca juga:3 tersangka penguasaan aset negara ditahan kejari kota cirebon
“jangan bosan pada musim hujan ini turun ke lapangan karena banyak saudara-saudara kita yang bermukim di wilayah rawan longsor. kita sebagai penyelenggara pemerintahan harus memberikan respons cepat kepada masyarakat jangan sampai masyarakat mengeluh karena ada masalah di lapangan yang tidak kita selesaikan," tambahnya.
tugas, wewenang, dan larangan bagi penjabat kepala daerah yang ditunjuk pemerintah pusat diatur dalam uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.  dalam peraturan tersebut, kewenangan penjabat kepala daerah dibatasi dengan empat hal yaitu larangan melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan pemekaran daerah, dan membuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.**

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Cirebon 05 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan